Jakarta, Aktual.co — Penyidik Bareskrim Polri merampungkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Evita Legowo.
Usai diperiksa sebagai saksi, Evita memilih bungkam terkait kasus dugaan pencucian uand dengan pokok perkara korupsi penjualan kondensat dari BP Migas (SKK Migas), ke PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).
“Duh, saya no comment deh. Sudahlah, sudah,” singkat Evita di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (27/5).
Saat awak media menanyakan seputar penjualan kondensat antara SKK Migas, dengan PT TPPI pada 2009-2010 yang merugikan negara hingga Rp 2 triliun itu, dia lagi-lagi ogah komentar dan berlalu.
“Enggaklah, enggak (tahu). Saya kan sudah pensiun ya. Jadi ya sudahlah,” kilah Evita.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Victor Edison Simanjuntak, menuturkan Evita diperiksa penyidik untuk dimintai keterangan seputar surat-surat kontrak kerja antara lain, terkait dengan hubungan kerja antara Kementerian ESDM dengan SKK Migas.
“Adalah suratnya dia, enggak banyak. Beliau menjawab enggak ada hubungan kerja ESDM dengan BP Migas (saat ini SKK Migas),” ujar Victor ketika dihubungi.
Seperti diketahui penyidik hingga hari sudah memeriksa sebanyak 29 saksi termasuk Evita yang diperiksa hari ini. Menurut Victor saksi-saksi yang sudah diperiksa berasal dari SKK Migas, TPPI, ESDM, Kementrian Keuangan dan saksi ahli. Dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp 2 triliun itu polisi sudah menetapkan tiga tersangka HW, RP, dan DH.
Kasus dugaan korupsi dan pencucian uang berawal ketika adanya penjualan kondensat bagian negara oleh SKK Migas kepada PT TPPI pada kurun waktu 2009 hingga 2010 dengan mekanisme penunjukan langsung.
Penunjukan tersebut ternyata menyalahi aturan keputusan BP Migas No. KPTS-20/BP00000/2003-50 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondesat Bagian Negara. Kemudian, menyalahi pula Keputusan Kepala BP Migas No. KPTS-24/BP00000/2003-S0 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjualan Minyak Mentah Bagian Negara.
Penunjukan langsung itu pun melanggar ketentuan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 dan atau Pasal 3 dan 6 UU No.15 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan UU No.25/2003.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Dua kubu Golkar yang berselisih nampaknya mulai mencair. Pasalnya, ada rencana islah terbatas yang sedang diberlangsungkan.
Dua pengurus Golkar bertemu di kediaman sesepuh Golkar B.J Habibie, hari ini, Rabu (27/5), membahas perkembangan Golkar yang sedang berlangsung.
Sekretaris Jenderal Golkar hasil Munas Ancol Zainuddin Amali menceritakan bahwa kedatangannya ke kediaman Habibie untuk melaporkan pertemuan mereka dengan wakil presiden sekaligus Mantan Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla. 
Disampaikan bahwa saat ini dua pihak tengah merumuskan upaya agar Golkar ikut dalam pemilihan Pilkada melalui islah.
“Jadi Pak Habibie belum tahu banget,” ujar Zainuddin.
Pada pertemuan tersebut, Presiden Ketiga RI itu menginginkan agar Golkar jangan sampai tidak ikut Pilkada. Terkait teknisnya, Habibie menyerahkan kembali kepada dua pengurus Golkar.
Zainuddin mengatakan bahwa Habibie juga berharap agar ada jalan keluar terbaik terhadap permasalahan Golkar saat ini. 
“Jangan ada kubu ini, jangan ada kubu itu,” ucap Zainuddin menirukan ucapan Habibie.
Dalam pertemuan juga, kedua belah pihak lebih banyak mendengarkan pembicaraan dari sesepuh Golkar itu. Dia pun mengapresiasi pesan yang disampaikan Habibie. “Kami setuju dengan yang disampaikan.”
Dalam pertemuan tersebut Zainuddin Amali datang sendiri mewakili pihak Agung Laksono. Sedangkan, dari kubu Ical ada Sekretaris Jenderal Idrus Marham, Ketua Harian Golkar MS Hidayat, dan Wakil Ketua Umum Theo L Sambuaga.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri luncurkan sebuah buku berjudul ‘Teropong Prajurit TNI’ di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (27/5). Dalam bukunya tersebut, Kiki meneropong berbagai persoalan Bangsa Indonesia melalui sudut pandangnya sebagai seorang prajurit TNI.
Kiki menyebut jika bukan masyarakat Indonesia sendiri yang perduli dengan permasalahan bangsanya, lalu siapa lagi yang akan peduli.
Kiki mengatakan bahwa bukunya berisikan artikel kala dulu menulis di salah satu media harian.
“Kumpulan dari tulisan artikel saya di Harian Kompas dan bebeberapa ceramah bahan materi perkuliahan,” ujar Kiki, saat memberikan sambutan.
Dalam buku ini, dirinya ingin mengajak para pembaca untuk kembali meluruskan jalan sesuai cita-cita bangsa melalui Pancasila.
“Memperjuangkan Pancasila secara fisik saya kira kami tidak bisa, tapi lewat teriakan tulisan inilah saya memperjuangkan Pancasila,” katanya
Untuk diketahui, Kiki Syahnakri lahir di Karawang 68 Tahun silam. Selama 11 tahun Kiki menghabiskan waktunya di Timor Timur. Sebelum menelurkan buku Teropong Prajurit TNI, Kiki ternyata sudah menerbitkan dua buah buku. Yakni, Aku Hanya Seorang Tentara pada tahun 2008 dan Timor Timur, The Untold Story pada tahun 2013.

Artikel ini ditulis oleh: