7 April 2026
Beranda blog Halaman 35878

Pertama Kalinya, Presiden Jokowi Pimpin Langsung Rakornas TPID

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka dan memimpin Rapat Koordinasi Nasional VI Tim Pengendali Inflasi Daerah (Rakornas VI TPID) 2015 di Jakarta, Rabu (27/5).

“Merupakan kehormatan bagi kita karena Bapak Presiden berkenan hadir bukan hanya membuka tapi memimpin sendiri rapat ini,” kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo.

Dalam acara yang dihadiri pemerintah daerah seluruh Indonesia, Presiden Jokowi tampak mengenakan kemeja warna gelap.

Gubernur BI mengatakan dari lima kali Rakornas TPID, baru Rakornas VI itu yang dipimpin langsung oleh Presiden. “Tahun 2014 telah dilewati dengan inflasi terkendali satu digit yaitu 8,36 persen di tengah tekanan pasca kebijakan reformasi subsidi energi,” kata Agus.

Ia menyebutkan laju inflasi itu lebih rendah dibanding 2013 yang mencapai 8,38 persen.

Namun dibanding negara tetangga, inflasi di Indonesia masih lebih tinggi. Misalnya, pada April inflasi Indonesia mencapai 6,79 persen. Angka itu lebih tinggi dibanding Thailand yang minus 1,0 persen dan Filipina 2,2 persen.

Rakornas VI TPID 2015 itu mengambil tema Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Stabilisasi Harga Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pembenahan Tata Niaga di Daerah.

Artikel ini ditulis oleh:

Anggota DPD Desak Menpora Cabut Sanksi PSSI

Denpasar, Aktual.co — Anggota Komite 3 DPD RI, Mervin Komber mengaku mendukung langkah Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mencabut pembekuan PSSI.
“Kami dukung kebijakan Wapres  yang mengaktifkan kembali PSSI,” kata Mervin di Denpasar, Bali, Rabu (27/5).
Dengan pencabutan status pembekuan, Mervin berharap PSSI kembali mengupayakan pertandingan Persipura Jayapura melawan Pahang FC pada laga AFC Cup yang sempat tertunda.
“Kami berharap Persipura tidak dirugikan dalam AFC Cup. Persipura adalah kebanggaan Tanah Papua,” tegas dia. Pada sisi lain, Mervin menyoroti tertundanya pertandingan babak 16 besar itu lantaran ganjalan visa.
“Kami selaku anggota DPD RI yang membidangi olahraga mendesak Menpora untuk serius menangani keolahragaan di Tanah Air. Jika tidak bisa, baiknya mundur saja,” desak Senator asal Papua Barat tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Bareskrim Periksa Bekas Dirjen Migas Kementerian ESDM di Korupsi Kondensat

Jakarta, Aktual.co — Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap bekas Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Evita Legowo, Rabu (27/5). Evita bakal diperiksa dalam kasus korupsi penjualan kondensat yang melibatkan SKK Migas dan PT TPPI. 
“Evita, dari Kementerian ESDM dijadwalkan untuk bersaksi,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Victor Edison Simanjuntak ketika dihubungi, Rabu (27/5). 
Victor mengatakan, pemeriksaan Elvira ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi Evita sebagai Dirjen dalam kaitannya dengan penjualan kondensat oleh SKK Migas (ketika itu bernama BP Migas) melalui PT TPPI. (Baca juga: Bareskrim: Mantan Ketua SKK Migas Sempat Mau Usut Korupsi TPPI)
“Kami menemukan surat yang dikirimkan oleh Kementerian ESDM kepada BP Migas. Isi suratnya, meminta BP Migas menindaklanjuti kontrak kerja atau kerjasama dengan PT TPPI,” ujar Victor. (Baca juga: Kebijakan Jusuf Kalla Tak Dijalankan PT TPPI)
PT TPPI ditunjuk langsung menjadi penjual kondensat oleh SKK Migas pada Oktober 2008. Penunjukan langsung tersebut dinilai tak sesuai peraturan. Perjanjian kontrak kerja sama kedua institusi itu ditandatangani pada Maret 2009. Penyidik juga menemukan pelanggaran oleh PT TPPI. (Baca juga: Bareskrim Tetapkan Pejabat SKK Migas Sebagai Tersangka Korupsi TPPI)

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Kalah Tiga Kali, Ini yang Harus Disiapkan KPK Kedepan

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi sudah tiga kali kalah ketika melawan gugatan praperadilan. Kekalahan yang dialami KPK ketika pertama kali melawan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan, kemudian Wali Kota Makassar  Ilham Arief Sirajuddin, dan terakhir oleh Hadi Poernomo atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh lembaga tersebut.
Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda berpendapat, KPK kedepan harus siap untuk menerima gelombang praperadilan yang lebih banyak. Apalagi, hakim dalam putusannya menyebutkan penyidik yang bernaung di KPK tidak sah secara hukum.
“Keputusan itu akan dimanfaatkan oleh semua pihak yang sedang disidik KPK. Apalagi yang sudah dijadikan tersangka, bahkan terdakwa dan yang sudah divonis untuk bebas,” ujar Chairul kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/5). (Baca juga: Pakar: KPK Memang Tidak Berhak Angkat Penyidik dan Penuntut)
Dalam menghadapi gugatan yang akan lebih banyak lagi, kata dia, KPK harus mempersiapkan alasan atau argumentasi hukum yang kuat agar bisa meneruskan penyidikan, penuntutan maupun gelombang banding, kasasi dan PK oleh semua pihak yang selama ini merasa dirugikan atas tindakan KPK.
“Harus ada argumentasi yang kuat agar kasus yang sudah dibangun dan sedang dibangun oleh KPK memiliki keabasahan secara hukum.” (Baca juga: Ini Dasar Hukum KPK Bantah Pendapat Hakim Praperadilan Hadi)
Namun demikian, hal tersebut dianggapnya tak mudah. Pasalnya, selama ini KPK terlalu arogan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Terlebih KPK selama ini juga tak mau mendengarkan pendapat dari para pakar hukum. “Tapi ini tidak mudah karena sikap KPK yang selama ini terlalu sombong untuk mendengarkan pendapat para pakar, membuat posisi KPK juga semakin terjepit.” (Baca juga: Ruki: 371 Kasus Korupsi Yang Ditangani KPK Menjadi Tidak Sah)

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Isu Raskin Dicampur Beras Sintetis, Bulog: Memang Ada Campuran, Tapi Bukan Plastik

Jakarta, Aktual.co — Perum Bulog menyatakan bahwa gudang-gudang milik perseroan mereka terbebas dari beras sintetis. Pun dengan beras raskin (beras miskin), Bulog menegaskan raskin yang didistribusikan aman dikonsumsi dan  tidak ada campuran beras plastik. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Bulog Sub Divisi Regional Karawang Alex, menyusul isu yang menyebut adanya campuran beras plastik dalam raskin.

Lebih lanjut dijelaskan dia, memang terdapat campuran di raskin, namun campuran yang terdapat dalam raskin bukanlah beras sintetis, tetapi beberapa kandungan zat gizi. Beras tersebut disebut juga beras fortifikasi atau beras premix.

“Itu bukan bahan plastik, tapi adalah beras premix yang ada kandungannya asam folat, zat besi dan lain sebagainya. Ini semua bahan-bahan zat gizi yang dicampur ke beras raskin,” ujar Alex kepada wartawan, ditulis Rabu (27/5).

Selain memeriksa di lapangan, Bulog juga telah melakukan uji sample darah kepada masyarakat penerima raskin. Hasilnya tidak didapati hal-hal aneh pada kesehatan masyarakat penerima beras raskin. “Kami lakukan sample darah sebelumnya, itu sudah berlangsung selama 10 bulan lalu,” jelasnya.

Masyarakat, menurut dia, masih kurang paham terkait adanya beras berbentuk aneh yang tercampur di raskin. “Saya rasa kekurangpahaman masyarakat saja. Mungkin karena beras plastik ini kan sedang mencuat dan lihat bentuk raskin kok ada beda. Memang bentuknya agak persegi dan nggak lonjong. Kalau beras premix warnanya agak kuning. Kalau beras plastik kan putih bersih dan kayak kristal,” papar dia.

Sebelumnya, Sekreatris Perusahaan Bulog Djoni Nur Ashari juga telah menegaskan bahwa tidak ada beras plastik yang beredar di gudang Bulog, Karawang.

“Tidak ada, sudah kami cek itu beras fortifikasi, yakni beras yang dimasukan zat tertentu untuk menambah gizi masyarakat. Sudah diklarifikasi,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (26/5).

Lebih lanjut dikatakan dia, Perum Bulog telah melakukan sejumlah upaya antisipasi untuk meredam peredaram beras sintetis tersebut termasuk melakukan pemantauan rutin setiap minggu meliputi kuantitas dan kualitas beras. “Sudah instruksi sub divisi regional untuk melakukan monitoring, setiap pekan, mengecek kualitas dan kuantitas,” ujar dia.

Tak hanya itu, pengontrolan kualitas dari sisi penyaluran beras juga sudah dilakukan. “Beras yang masuk ada quality control sesuai dengan standar, yang disalurkan juga akan dilakukan kontrol. Bulog sudah instruksikan untuk melakukan kontrol cek dan ricek,” paparnya.

Selanjutnya, kata dia, pihaknya meminta pemerintah menindak tegas pelaku yang bermain di beras plastik. “Agar segera dibawa ke ranah hukum karena semakin hari semakin meresahkan masyarakat,” tuturnya.

Artikel ini ditulis oleh:

ITW: Pemerintah Harus Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Soal Lalu Lintas

Jakarta, Aktual.co — Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan mengatakan bahwa permasalahan jelang mudik bukan hanya soal kemacetan dan infrastruktur serta sarana prasarana yang belum baik. Tetapi, pemerintah juga harus berupaya maksimal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tertib dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
 
Menurut Edison, kepatuhan masyarakat terhadap aturan-aturan yang berlaku adalah tanggungjawab pemerintah. Sebab masyarakat harus mendapat pelajaran dan penyuluhan serta bimbingan untuk bisa meningkatkan kesadarannya.
 
“Jangan membiarkan masyarakat menjadi korban akibat ketidak tahuannya tentang aturan ketentuan yang berlaku,” katanya, Rabu (27/5).
 
ITW juga memberikan apresiasi kepada pengembang jalan tol Cikopo-Palimanan, karena memberikan jaminan bahwa ruas tol sepanjang 116 Km tersebut sudah bisa digunakan pada musim mudik mendatang.

“Kerja keras yang dilakukan pengembang sangat membantu untuk mengurangi kemacetan di jalur Pantura,” paparnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain