Jakarta, Aktual.co — Juru bicara Prodem, Iwan Sumule mempertanyakan apakah Menteri ESDM Sudirman Said dan Faisal Basri menikmati gratfikasi.
Iwan menjelaskan, pengertian gratifikasi terdapat pada penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU 31/1999 juncto UU 20/ 2001. Dijelaskan dalam pasal itu bahwa, yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjawalan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Dalam acara ILC, kata Iwan, Faisal Basri mengakui bahwa dia bersama Sudirman Said mengunakan privat jet, terbang dari Singpura menuju bandara Kualanamo Sumatra Utara dan tagihan privat jet ditagihkan kepada Petral.
“Perlu diketahui Petral dan PES adalah anak perusahaan BUMN dan cucu Perusahan BUMN dan SUDIRMAN SAID adalah menteri sebagai pejabat negara. Mari kita jernih melihat masalah siapa yang terlibat dalam lingkaran mafia migas,” kata Iwan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Keluarga anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni, Budi Soleh 46 tahun, menjadi korban kekerasan oleh penagih hutang atau debt collector. Padahal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjamin tidak akan ada lagi tindakan premanisme dalam aksi debt collector tersebut.
Budi menjelaskan, peristiwa itu bermula ketika bersama keluarganya melintas di sekitar kawasan Pusat Grosir (PGC) Cililitan, Jakarta Timur, pada Selasa (26/5) sekitar pukul 11.30 WIB.
“Sejak dari Halim, saya merasa sudah diikuti karena sempat melihat mobil Honda jazz biru mengikuti dengan pelan,” kata Budi yang dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Rabu (27/5).
Tidak lama kemudian, komplotan tersebut menggedor-gedor mobilnya, dan memaksa mobil berhenti dengan alasan nomor pajak kendaraan sudah mati. “Pertama di stop kendaraan keluarga saya di lampu merah Cililitan, dengan alasan bahwa kendaraan plat nopol belum perpanjang pajaknya.”
Setelah sempat terjadi adu mulut di pinggir jalan, korban kemudian meminta pertolongan ke Pos Polisi (Pospol) Cililitan, Jakarta Timur. Setibanya di Pospol, aksi debt collector bukannya mereda. Seakan tidak takut akan keberadaan polisi, di tempat itu komplotan debt collector malah kembali mengintimidasi dan bahkan mengancam akan membunuh keluarganya.
Sempat terjadi aksi dorong-mendorong sehingga memaksa korban berteriak minta tolong. Berkat bantuan polisi, akhirnya keributan bisa dilerai. Kemudian, debt collector tersebut memaksa mengajak ke kantor asuransi di bilangan Tanah Kusir (Citifin asuransi). Di tempat itu, Budi mendapatkan identitas salah satu penagih hutang atas nama Iwan Setiawan.
Budi mengaku, sebelumnya surat kendaraannya, mobil Honda CRV hitam tahun 2004 digadaikan untuk keperluan anak kuliah. “Karena keperluan anak kuliah, terpaksa saya ‘sekolahkan’ selama dua tahun. Jatuh tempo September, tapi terus kepakai akhirnya tertunda,” ujarnya.
Budi, yang masih merupakan paman dari Ahmad Sahroni, menjelaskan, surat-surat kendaraan digadaikan ke Leasing Citifin. Atas kasus ini dia pun sudah membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Timur.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Ahmad Sahroni, mengaku sangat menyesalkan peristiwa itu, apapun bentuknya tidak diperbolehkan karena hanya meresahkan masyarakat.
Pascakejadian ini, Sahroni pun mengaku sudah melaporkannya kepada Ketua Dewan OJK. “Sudah saya laporkan juga ke OJK. Aksi premanisme apapun bentuknya tidak diperkenankan. Apalagi ada upaya perampasan seperti ini,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kuasa hukum Denny Indayana, Herus Widodo tetap ngotot kliennya tidak melakukan korupsi di program pembayaran paspor secara elektronik atau payment gateway di Kementerian Hukum dan HAM.
“Program payment gateway benar-benar untuk pelayanan publik. Jadi tidak ada maksud untuk melakukan perbuatan yang oleh Mabes Polri dikategorikan sebagai korupsi,” kata Heru di Mabes Polri, Selasa (26/5) malam.
Menurut dia, program payment gateway tersebut dirancang dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik dalam pembayaran paspor. Pada Selasa (26/5), Denny diperiksa sebagai tersangka dalam kasus tersebut. 
Dalam pemeriksaan yang berlangsung hampir sembilan jam, bekas Wamenkumham itu dicecar oleh penyidik dengan 43 pertanyaan seputar kasus yang menjeratnya.
“Ini lanjutan pemeriksaan sebelumnya. Isinya mengklarifikasi pertemuan-pertemuan yang tidak semuanya Pak Denny tahu ketika saat itu dia menjadi Wamen,” ujarnya.
Dalam kasus payment gateway, penyidik baru menetapkan satu orang tersangka, yakni Denny Indrayana. Denny dikenakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 dan pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UUU No. 31 Tahun 199 jo pasal 421 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sementara Kadivhumas Polri Irjen Anton Charliyan menyatakan, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 32 miliar dari pengadaan proyek tersebut. Selain itu didapati pula adanya pungutan liar senilai Rp 605 juta.
Penyelidikan Polri bermula dari laporan BPK pada Desember 2014. Kemudian pada 10 Februari 2015, Bareskrim Polri menerima laporan Andi Syamsul Bahri atas dugaan keterlibatan Denny Indrayana dalam kasus korupsi ketika masih menjabat sebagai Wamenkumham.
Polri juga sudah memeriksa puluhan saksi dalam penyidikan, termasuk di antaranya mantan Menkumham Amir Syamsuddin dan Dirut PT Bank Central Asia, Tbk, Jahja Setiaatmadja.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu