Jakarta, Aktual.co —Tersangka kasus dugaan korupsi sistem payment gateway di Kementerian Hukum dan HAM, Denny Indrayana akan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan dan Penghasilan (LHKPN) selama ia menjadi pejabat negara.
LHKPN itu, kata Denny, akan diserahkan dalam pemeriksaan lanjutan penyidik Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri.
“Tadi dari koordinasi dengan penyidik ada satu lagi pemeriksan terkait LHKPN dimana saya sudah laporkan ke KPK empat kali, pertama staf khusus, staf khusus presiden, ketiga saat jadi Wakil Menteri, dan setelah jadi wamen,” ujar Denny usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (26/5) malam.
Menurut Denny, laporan LHKPN itu nantinya akan menjelaskan kepada penyidik terkait pembuktian dirinya bahwa ia tidak pernah melakukan perbuatan korupsi seperti yang dituduhkan oleh penyidik selama ini.
“Jadi nanti salah satu materi standar yakni klarifikasi adalah memberikan penjelasan tentang LHKPN itu,” jelas Denny.
Seperti diketahui, Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan Denny atas dugaan korupsi proyek payment gateway. Polri diketahui sudah mengendus aroma dugaan tindak pidana korupsi dalam program payment gateway sejak Desember 2014 silam.
Ia diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 dan Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 421 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. 
‬‪Dalam kasus ini, penyidik menaksir adanya kerugian negara sebesar Rp 32 miliar. Kepolisian juga menduga ada pungutan tidak sah sebesar Rp 605 juta dari sistem payment gateway. Payment gateway sendiri yakni sistem pembayaran paspor secara elektronik yang dikelola Kementerian Hukum dan HAM.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Penyidik Bareskrim Polri merampungkan pemeriksaan tersangka  kasus dugaan korupsi sistem payment gateway di Kementerian Hukum dan HAM, Denny Indrayana.
Bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM itu diperiksa sekira delapan jam sejak pukul 13.30 WIB hingga pukul 21.30 WIB. 
Oleh penyidik Denny dicecar sebanyak 43 pertanyaan oleh seputar kasus yang menjeratnya sebagai pesakitan.
“43 pertanyaan itu lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya. Isinya mengklarifikasi terhadap pertemuan-pertemuan yang tidak semuanya memang Wamen mengetahui, intinya itu,” ujar Kuasa Hukum Denny, Heru Widodo yang mendampingi kliennya di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (26/5) malam.
Heru bersikeras program yang dirancang kliennya itu murni untuk pelayanan publik, sehingga tidak ada maksud untuk melakukan perbuatan korupsi.
“Filosofi payment gateway itu betul-betul menunjukkan bahwa itu untuk pleayanan publik dan tidak ada maksud sama sekali untuk melakukan perbuatan yang oleh Mabes Polri dikategorikan sebagai korupsi,” tegas Heru.
Sekedar informasi, Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan Denny atas dugaan korupsi proyek payment gateway. Polri diketahui sudah mengendus aroma dugaan tindak pidana korupsi dalam program payment gateway sejak Desember 2014 silam.
Ia diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 dan Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 421 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. 
‬‪Dalam kasus ini, penyidik menaksir adanya kerugian negara sebesar Rp 32 miliar. Kepolisian juga menduga ada pungutan tidak sah sebesar Rp 605 juta dari sistem payment gateway. Payment gateway sendiri yakni sistem pembayaran paspor secara elektronik yang dikelola Kementerian Hukum dan HAM.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Satuan Reserse Kriminal Polres Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan, berhasil menggagalkan peredaran uang palsu senilai miliaran rupiah yang rencananya diedarkan di wilayah Kalsel.
“Penangkapan uang palsu ini dilakukan secara gabungan antara Satuan Reserse Kriminal Polres Hulu Sungai Tengah dengan Unit Resmob Polda Kalsel,” kata Kapolres Hulu Sungai Tengah AKBP Syahril Saharda di Berabai, Selasa (26/5).
Dia mengatakan pertama kali anggota mendapat laporan dari penjaga hotel, yang telah menemukan uang palsu saat sedang asyik membersihkan kamar hotel. Mendapat laporan itu polisi langsung mendatangi tempat kejadian Hotel Bhima dan di sana polisi mendapati uang palsu senilai 470.000.000 yang terdiri dari 47 ikat uang, masing-masing ikat pecahan 100.000.
Selain menemukan uang palsu polisi menemukan nama-nama orang di dalam sebuah dokumen. Kemudian Kepolisian langsung dilakukan pengembangan kasus temuan tersebut di bantu oleh Unit Resmob Polda Kalsel, pengembangan itu mengarah pada satu nama pelaku.
Dikatakannya, dari hasil pengembangan itu pada Sabtu (23/5) melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku bernama Anwar Lengkong yang saat itu bersama istrinya di penginapan sederhana di Jalan Raya Petung Kecamatan Penajam Kalimantan Timur.
Dia mengatakan, dari penangkapan terhadap pelaku Anwar polisi mengamankan tiga unit “flashdisk” dan tiga unit memori kosong serta lima lembar kartu handphone.
Pelaku Anwar terus dilakukan interogasi terkait bisnis uang palsunya dan akhirnya pelaku mengakui bisnis tersebut. Dari pengakuan pelaku masih ada lagi uang palsu yang disimpannya di dalam kamar Hotel Bhima.
Pada Senin (25/5) siang sekitar pukul 12.00 WITA petugas gabungan kembali melakukan pengembangan kasus dan mencari barang bukti di dalam kamar Hotel Bhima yang berlokasi di jalan Lorong NU RT 08 Kelurahan Berabai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Saat memeriksa kamar hotel bernomor 204 itu akhirnya polisi menemukan barang bukti uang palsu senilai 544.000.000 yang disembunyikan di bawah lemari dan di bawah dipan ranjang kamar tersebut.
“Pengakuan pelaku, ia mencetak uang palsu dengan menggunakan komputer dan printer Canon Pixma MP587,” kata dia.
Untuk jumlah total barang bukti uang palsu yang telah disita oleh pihak Kepolisian Hulu Sungai Tengah itu senilai 1.014.200.000 atau dengan kata lain satu miliar lebih. Sedangkan untuk pelaku Anwar Lengkong sudah dilakukan penahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatannya membuat uang palsu dan diduga sudah ada yang edarkan.
“Kasus ini akan terus kami kembang dan kemungkinan tersangka ini masuk dalam sindikat peredaran uang palsu. Dan di luar sana masih ada jaringannya yang belum tertangkap,” ujarnya.
Hasil penyidikan sementara tersangka dijerat dengan pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman penjara di atas tujuh tahun.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu