Jakarta, Aktual.co — Seleksi tahap dua perebutan kursi Direktur Jendral Bea dan Cukai (Dirjen BC) menyisakan 6 nama calon Dirjen. Dengan nama-nama yang masih tersisa itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan agar Panitia Seleksi (Pansel) tak memilih calon yang punya masalah dengan hukum, atau pernah tersangkut kasus hukum.
Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, mengatakan, calon Dirjen BC jangan sampai bermasalah dengan hukum. Sebab, hal tersebut akan menjadi batu sandungan institusi negara ini untuk kedepannya.
“Jangan sampai itu menjadi beban, jangan sampai tendensius di sana,” kata Taufik mengingatkan ini, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5).
Sebab itu, Taufik meminta masalah tersebut harus diteliti lebih lanjut. “Ini (masalah) harus diteliti lebih lanjut. Harus hati-hati jangan sampai itu menjadi hal keliru dari pengambilan keputusan pejabat publik setingkat dan sepenting BC ini,” ungkapnya.
Meski demikian, ia mengaku proses seleksi Dirjen BC merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah. Untuk itu, DPR hanya menunggu hasil dari proses seleksi itu. “Sikap DPR hanya menunggu karena memang itu domainya dari Pemerintah,” tandasnya.
Ketua Komisi XI Fadel Muhammad menegaskan calon Dirjen BC tidak boleh bermasalah dengaan hukum. ” Tidak boleh kalau ada masalah hukum,” tegasnya.
Ia mengaku, Komisi yang dibawahinya akan menolak, jika calon Dirjen yang bermasalah dengan hukum “Ya, kita menolak,” singkatnya.
Sebelumnya disebutkan salah seorang nama yang masuk daftar calon Dirjen Bea Cukai yaitu Bahaduri Wijayanta Bekti Mukarta sempat tersandung masalah atas pelaporan dengan nomor perkara dengan Laporan Polisi Nomor: LP/1392/IV/2013/PMJ/Ditreskrimum. Wijayanto yang sebelumnya menjabat Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai DJBC dituduh melanggar Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian seseorang.
Wijayanta juga dituding melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan Pasal 16 ayat 2 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 51/PMK.04/2008 Pasal 2 dan 3. Pelaporan ini dikarenakan Wijayanta diduga mempersulit dan tidak memberikan kepastian hukum terhadap PT Prima Daya Indotama yang merupakan anggota HIPLINDO.
Kasus ini akhirnya dihentikan (SP-3) oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya ketika itu, Kombes Heru Pranoto dengan alasan tidak cukup bukti.
Penghentian kasus ini dipandang Presiden Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Jusuf Rizal sangat janggal, karena ketika itu Wijayanta telah berstatus tersangka. Dirinya memastikan akan melaporkan penghentian kasus ini ke Divisi Propam Mabes Polri.
Terpisah, Kombes Krisna Murti yang baru menjabat sebagai Dirkrimum Polda Metro Jaya menggantikan Heru meyakinkan dirinya akan mengecek ihwal kasus Wijayanta. 
“nanti saya cek, saya belum bongkar kasusnya,” terang Krisna Murti, Senin (25/5) kemarin.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisioner Komisi Informasi Pusat Rumadi Ahmad mendesak Badan Pengawas Obat dan Makanan, untuk mengungkap hasil uji laboratorium beras plastik kepada publik secara terbuka karena erat dengan kepentingan publik.
“Segala informasi yang terkait dengan beras plastik, termasuk hasil uji laboratorium BPOM jangan dirahasiakan, karena masyarakat sangat butuh informasi itu, pemerintah tidak boleh membuat masyarakat makin bimbang dan gelisah,” kata Rumadi dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Selasa (26/5).
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menurut Rumadi, telah menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi, termasuk informasi mengenai beras plastik.
Hal tersebut, lanjut dia, karena informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, termasuk informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 UU KIP.
Dengan demikian, dia berpendapat bahwa tidak ada alasan yang kuat bagi pemerintah untuk tetap merahasiakan hasil uji lab BPOM, dari masyarakat yang membutuhkannya.
Jika informasi hasil uji lab BPOM itu hendak digunakan penegakan hukum oleh Polri, menurut Rumadi, hal itu memang sudah seharusnya. Namun, informasi itu tidak boleh dirahasiakan karena justru dapat makin menggelisahkan masyarakat.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Roy Sparingga mengatakan, hasil uji sampel dari beras plastik telah diserahkan kepada pihak Kepolisian RI, di Jakarta.
“Hasil uji sampel sudah kami berikan ke Polri untuk ditindaklanjuti. Namun, hasilnya tidak bisa kami sampaikan,” ujar Roy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/5).
Namun, Roy menegaskan bahwa Badan POM hanya memberikan hasil uji laboratorium atas sampel beras yang disinyalir terbuat dari plastik itu, bukan memberikan rekomendasi.
Sementara itu, Polri masih meneliti zat yang terkandung di dalam beras diduga sintetis atau mengandung bahan plastik dan ditemukan di Bekasi, Jawa Barat.
“Kemarin, kami mengambil sampel beras di Sucofindo, kami cek ulang di Laboratorium Polri dan Lab BPOM,” kata Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (26/5).
Dia mengaku segera mengumumkan ke publik bila hasil lab terkait dengan beras sintetis itu sudah rampung. “Nanti hasilnya akan kami umumkan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co —Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan praperadilan mantan Dirjen Pajak, Hadi Poernomo terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap sudah benar. 
Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dr Chairul Huda mengatakan, menurut Undang-Undang, KPK memang tidak berhak mengangkat penyidik dan penuntut sendiri. Tetapi hanya penyelidik Polri menjadi penyidik pada KPK.
Hal serupa, ujar dia, juga berlaku untuk penuntut. “Penuntut kejaksaan hanya penuntut pada KPK. Ada kata ‘pada’ itu dalam undang-Undang,” ujar Chairul kepada Aktual.co, Selasa (26/5).
Dia menilai, selama ini lembaga antirasuah selalu ‘keras kepala’ menganggap dirinya benar dalam proses penanganan tindak pidana korupsi dengan mengangkat penyelidik sendiri.
“Sekarang terbukti oleh pengadilan bahwa KPK itu tidak berwenang mengangkat penyidik dan penuntut sendiri,” kata dia.
Sambung dia, “Penyidik itu dari Polri dan penuntut itu berasal dari kejaksaan, jadi sudah benar itu putusan.” 
Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan penyelidik KPK tidak sah. Karena diangkat bukan dari orang-orang yang pernah menjadi atau mempunyai kompetensi sebagai penyelidik.
Selain itu, anggota Polri yang sudah pensiun tidak sah melakukan penyelidikan dan penyidikan jika pengangkatannya tidak menempuh prosedur yang diatur untuk mengangkat penyelidik dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Sesuai Pasal 45 UU KPK, penyidik yang dimaksud Pasal 6 KUHAP, yaitu Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam perkara Tipikor, diberikan juga kewenangan kepada Kejaksaan sebagai penyidik sesuai Pasal 30 UU Kejaksaan. Dengan begitu, penyidik KPK yang sah menurut UU adalah penyidik yang berasal dari Kepolisian, PPNS atau Kejaksaan yang diangkat oleh KPK./23
Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan mantan Dirjen Pajak, Hadi Poernomo terkait sah tidaknya penetapan tersangka terkait kasus dugaan korupsi permohonan keberatan wajib pajak Bank Central Asia (BCA).
Dalam putusannya, hakim menilai penyidik KPK tidak sah melakukan penyidikan karena penyidik KPK yang menyidik kasus tersebut bukan berasal dari intitusi Polri dan penyidik itu sudah lepas masa tugasnya.

Artikel ini ditulis oleh: