Jakarta, Aktual.co —Ide Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk merekrut pegawai dari golongan TNI dan Polri, rupanya tak sekedar wacana. 
Ahok bahkan sudah ancang-ancang tetapkan kapan kiranya perekrutan itu bakal terealisasi. “Gertak dulu nih sampai enam bulan, akhir tahun,” ujar dia, di Balai Kota, Selasa (26/5).
Kata dia, kalau sampai waktu yang ditetap itu pegawainya yang ada sekarang di golongan 4B dan 4C masih tidak bisa diandalkan, perekrutan akan dilakukan. Yakni dari perwira menengah TNI dari Letkol atau kolonel. Dan dari kepolisian AKBP atau Kombes. “Yang sudah usia 52 atau 53 mungkin berpikir mau mengabdikan diri di sipil,” kata Ahok.  Nantinya, para purnawirawan itu bakal langsung menduduki PNS golongan 4B atau 4C sesuai ketentuan.
Soal payung hukum, Ahok mengaku sudah mempelajari. Menurutnya tidak ada Undang-Undang yang dilanggar jika merekrut TNI dan Polri menjadi abdi masyarakat. “Sudah ada payung hukumnya kok, kalau kolonel atau kombes pindah ke sipil itu golongannya pindah ke 4C, pensiunnya ya ikutin 58. Malah tentara lebih cepat pensiun, sipil lebih lama. Sudah ada aturannya dari jaman dulu,” begitu kata dia.
Ahok sebelumnya sempat mengatakan ide merekrut pensiunan TNI/Polri itu hanya bermaksud menggertak para PNS terutama jajaran Walikota agar bekerja lebih giat.
Ide Ahok untuk libatkan anggota TNI/Polri untuk menjadi bawahannya sebelumnya juga pernah dilontarkan. Yakni saat dia mengatakan akan rekrut anggota TNI-Polri untuk jadi Satpol PP honorer.
Ide itu menuai kecam. Anggota Komisi I DPR, Mayjen (Purn) TB. Hasanuddin menyatakan kebijakan Ahok ini melecehkan profesionalisme aparatur negara itu sendiri. “TNI dilatih, dididik dan dipersenjatai untuk bertempur menjaga dan melindungi NKRI, sementara tugas satpol PP dapat diserahkan kepada masyarakat yang tak perlu membutuhkan pelatihan berat dan keras,” katanya, Sabtu (18/4).
Ketua DPD PDIP Jawa Barat ini mengatakan, dari struktur organisasinya pun, sangat tidak mungkin jika satuan TNI di bawah komando atau perintah walikota/gubernur. “Ide Ahok sangat konyol, seharusnya dia memahami aturan perundang-undangannya,” sergah mantan Sekretaris Militer Presiden tersebut.  
TB menekankan, penempatan TNI sebagai Satpol PP melanggar UU TNI nomor 34/2004, khususnya pasal 7 tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Setidaknya ada 14 item tentang OMSP, salah satunya adalah memberi bantuan kepada pemerintah tetapi harus dengan kebijakan dan keputusan politik negara.  Dalam artian harus dengan persetujuan DPR.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Ketua F-Demokrat Lucky P Sastrawiria tidak mau ikut-ikut meributkan soal isu suap yang tengah menerpa pimpinan Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI.
Yakni terkait pembahasan Raperda Rancangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) atau biasa disebut Raperda Zonasi.
Ketika dikonfirmasi soal isu itu, Lucky tidak mau berkomentar banyak. Kata dia, yang jelas fraksi Demokrat hingga saat ini tegas menolak membahas Raperda Zonasi.
“Kabar yang tersiar (ada) penyuapan untuk membahas Raperda Zonasi sebesar Rp5 miliar. Wawlllahu’alam, saya belum sampai ke ranah itu. Saya tidak mau ikut-ikutan ke ranah suap menyuap. Fraksi Demokrat menolak tegas Raperda Zonasi,” ujar dia, di DPRD DKI, Selasa (26/5).
Sebelumnya, Ketua Balegda M Taufik sudah membantah kalau mereka ‘diguyur’ suap dari salah satu pengembang reklamasi Teluk Jakarta untuk memuluskan pembahasan Raperda Zonasi. 
Taufik malah balik bertanya saat dikonfirmasi mengenai tudingan yang dilontarkan pengamat Amir Hamzah mengenai adanya ‘kado’ dari pengembang. “Kadonya apa? Yang mau disuap apanya?” ujar dia, kemarin.
Politisi Gerindra ini meminta LSM ataupun pihak yang menudingnya terima suap haruslah memiliki bukti. “Kalau mau mengungkap sesuatu, harusnya temen-temen LSM berdasarkan bukti,” ujar dia.
Isu suap itu awalnya juga mencuat dari pernyataan mantan Sekretaris DPD Partai Demokrat Irfan Gani. “Kabar yang saya terima para pimpinan dewan sudah menerima uang suap untuk meloloskan Raperda zonanisasi menjadi peraturan daerah (perda). Karena perda ini menjadi pintu masuk untuk meloloskan mega proyek  reklamasi,” kata Irfan, beberapa waktu lalu.
Suap itu, kata dia, diterima para pimpinan dewan dari salah satu perusahaan yang mengerjakan megaproyek reklamasi di pantai utara Jakarta.  Meskipun Irfan tidak spesifik menyebut nama perusahaan yang dimaksudnya.
Namun politisi Demokrat ini yakin uang suap itu dikucurkan untuk meloloskan Raperda Zonasi di tingkat pimpinan dewan. Setelah ada kucuran dana itu, Irfan memastikan pengesahan Raperda Zonasi bakal mulus-mulus saja atau tidak bakal alot. 

Artikel ini ditulis oleh: