Jakarta, Aktual.co —  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengungkapkan perlunya payung hukum agar proyek infrastruktur dapat cepat dikerjakan dan aman dari tuntutan hukum.

“Perlu dibuat payung hukum supaya kalau dipercepat tidak bermasalah secara hukum,” kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Dedy S Priatna di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (26/5).

Ia menyebutkan sedang dipelajari bentuk payung hukum tersebut berupa Inpres atau Perpres. Dalam rapat kabinet terbatas Presiden Jokowi menanyakan mengapa banyak proyek infrastruktur terutama dengan skema public private partnership (kerja sama pemerintah dan swasta) yang tidak jalan.

“Dari ratusan proyek PPP yang sudah berhasil cuma dua yaitu jalan tol Palimanan-Cikampek sama proyek air minum di Tangerang,” katanya.

Lainnya banyak yang lambat bahkan tidak jalan misal proyek mass rapid transit (MRT) di Jakarta baru jalan setelah 26 tahun direncanakan.

“Presiden tidak mau seperti itu, pokoknya bagaimana cepat tapi aman, tidak dipermasalahkan oleh KPK, polisi dan kejaksaan,” katanya.

Sementara itu Menteri PUPR M Basuki Hadimuljono mengatakan untuk proyek-proyek yang sudah di-“groundbreaking”, pihaknya selalu melaporkan secara berkala perkembangannya kepada presiden.

“Dalam rapat tadi lebih banyak dibahas proyek infrastruktur yang dikoordinasikan oleh Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur atau KKPPI yang diketuai Menko Perekonomian, katanya.

Sementara itu Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan Presiden Jokowi minta agar terus didorong pembangunan infrastruktur khususnya dalam skema PPP agar ada cerita sukses.

“Tadi diputuskan agar semua proyek infrastruktur harus dikerjakan lebih cepat,” katanya.

Ia menyebutkan akan dibuat grup teknis yang melibatkan semua pihak agar dapat mengambil keputusan secara cepat terhadap suatu proyek.

“Setiap proyek akan ada grup teknis yang melibatkan semua pihak, misal proyek jalan ada Kementerian Kehutanan, Kementerian PUPR, pemda, penjamin dan lainnya sehingga diselesaikan sampai detil,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Revisi ketentuan pinjaman terhadap nilai agunan (“loan to value ratio”) kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit pemilikan apartemen (KPA) kini memasuki tahap akhir yakni pembahasan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk sinkronisasi aturan tersebut, kata pejabat Bank Indonesia.

“Intinya ‘loan to value ratio’ (LTV) untuk KPR maupun KPA bagi bank konvensional akan dinaikkan 10 persen, sedangkan untuk bank syariah dinaikkan 5 persen,” ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah saat diskusi dengan wartawan di Ambon, Maluku, Selasa (26/5).

Namun, lanjut Halim, ketentuan LTV baru itu hanya berlaku bagi bank dengan tingkat rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) di bawah 5 persen (NPL gross) baik NPL secara keseluruhan total kredit maupun KPR.

“Jadi, apabila tidak memenuhi salah satunya (NPL di bawah 5 persen), maka LTV baru ini tidak berlaku,” kata Halim.

Adapun rincian revisi aturan LTV tersebut yakni untuk fasilitas KPR rumah pertama tipe di atas 70 m2 LTV-nya meningkat menjadi 80 persen dari sebelumnya 70 persen. Sedangkan untuk KPR rumah kedua dan ketiga juga naik 10 persen yakni masing-masing menjadi 70 persen dan 60 persen.

Sedangkan untuk fasilitas KPA apartemen pertama tipe di atas 70 m2, LTV-nya meningkat menjadi 80 persen dari sebelumnya 70 persen. Sedangkan untuk apartemen kedua dan ketiga juga naik 10 persen masing-masing menjadi 70 persen dan 60 persen.

Untuk fasilitas KPR rumah pertama tipe 22-70 m2 sendiri aturan LTV tetap tidak berlaku seperti sebelumnya. Sedangkan untuk KPR rumah kedua dan ketiga LTV-nya masing-masing naik 10 persen menjadi 80 persen dan 70 persen.

Sementara itu, untuk fasilitas KPA apartemen pertama tipe 22-70 m2 naik 10 persen menjadi 90 persen dari sebelumnya 80 persen. Sedangkan KPA kedua dan ketiganya masing-masing 80 persen dan 70 persen.

Adapun fasilitas KPR rumah tipe 21 m2 ke bawah tidak berlaku LTV baik untuk rumah pertama, kedua, dan seterusnya. Sedangkan untuk fasilitas KPA apartemen pertama tipe di bawah 21 m2 tidak berlaku LTV, namun untuk KPA kedua dan ketiga masing-masing menjadi 75 persen dan 65 persen.

Untuk pembiayaan syariah sendiri, fasilitas pembiayaan rumah pertama tipe di atas 70 m2 dengan akad pembiayaan musyarakah mutanaqisah (MMQ) dan IMBT (Ijarah Muntahiyah bit Tamlik) LTV-nya naik menjadi 85 persen dari sebelumnya 80 persen. Sedangkan untuk rumah kedua dan ketiga, LTV-nya juga masing-masing naik 5 persen menjadi 75 persen dan 65 persen.

Sementara itu untuk fasilitas pembiayaan apartemen rumah pertama tipe di atas 70 m2, LTV-nya juga naik 5 persen menjadi 85 persen. Sedangkan untuk apartemen kedua dan ketiga masing-masing 75 persen dan 65 persen.

Adapun untuk rumah tipe 22-70 m2, tidak ada perubahan LTV yakni tetap 80 persen untuk rumah pertama. Sedangkan rumah kedua dan ketiga masing-masing 70 persen dan 60 persen. Begitu pula berlaku untuk pembiayaan apartemen. Sedangkan untuk rumah dan apartemen, tidak berlaku ketentuan LTV.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka