Jakarta, Aktual.co — Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengakui partainya memandang ada sejumlah poin yang patut diperbaiki oleh Kabinet Kerja Jokowi-JK saat ini.
“PDIP memang melihat ada yang harus diperbaiki,” terang Hasto di Jakarta, Selasa.
Hasto menyebutkan hal-hal yang harus diperbaiki antara lain terkait aspek koordinasi antar-kementerian, aspek orientasi program, hingga aspek mengatasi kenaikan kebutuhan pokok rakyat.
Meskipun demikian, Hasto mengatakan seluruh hal itu memang biasa dihadapi pemerintah. PDI Perjuangan meyakini Jokowi memiliki pengalaman baik untuk mengatasi hal tersebut.
PDI Perjuangan, menurutnya, mendengarkan suara rakyat, khususnya masukan dalam program-program di bidang ekonomi agar secepatnya diatasi.
PDI Perjuangan mencari usulan langkah terobosan, misalnya, dengan sisa anggaran berlebih, yang dimungkinkan dengan persetujuan DPR, untuk kemudian pemerintah membuat langkah-langkah terobosan seperti program padat karya di desa, serta menciptakan lapangan kerja dengan memperbaiki sarana-sarana produksi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sidang kasus dugaan penipuan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP) terhadap ribuan nasabah yang telah menjerat bos Cipaganti yaitu Andianto Setiabudi, kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung, Selasa (26/5) siang. 
Sidang tersebut menghadirkan seorang saksi yang meringankan dari pihak terdakwa, yakni bekas Sekretaris dua koperasi Cipaganti Karya Guna Persada Winardi. Untuk memantau sidang, mitra Cipaganti yang telah dirugikan memenuhi ruangan sidang, mereka terus menyimak jalannya persidangan. 
Dalam persidangan yang diketuai majelis hakim Kasianus Tealambanua, saksi terus dicecar pertanyaan dari JPU, majelis hakim maupun kuasa hukum terdakwa.
Saat ditanya oleh majelis hakim perihal aset-aset yang dimiliki pihak perusahaan, Winardi mengetahui hal tersebut  lewat brosur-brosur. 
“Saya tahunya dari brosur-brosur perusahaan. Soal berdirinya Cipaganti saya tidak ingat, apalagi soal pengelolaan sumber dana saya tidak tahu,” kata dia.
Saat sidang akan ditutup, terdakwa Andiyanto Setiabudipun mengaku, ingin menjelaskan kondisi Cipaganti yang sebenarnya. Namun dia memohon kepada majelis hakim, untuk tidak menekan saksi dari terdakwa. 
“Tolong saksi jangan ditekan, ini kan untuk kepentingan bersama. Kalau ditekan seperti ini, ya bagaimana bisa memberikan kesaksian yang benar,” kata Andiyanto.
Sementara itu, sebelum mengikuti jalanya sidang puluhan mitra koperasi Cipaganti melakukan aksi unjuk rasa. Massa mitra Cipaganti itu terlihat mengenakan ikat kepala putih bertuliskan ‘Tegakkan Keadilan’. 
Mereka yang datang membawa spanduk yang bertulis ‘Tegakkan Keadilan dan Kebenaran untuk Korban Koperasi Cipaganti. Kembalikan uang kami dengan utuh bukan dengan aset-aset bodong hasil rekayasa PKPU dan Prodam. Hukum harus berpihak pada mitra Cipaganti korban Andianto Setiabudi Cs, bukan kepada perampok uang kami’.
Menggunakan pengeras suara, para mitra Cipaganti meminta supaya hakim bisa memberikan putusan, yang memberikan keadilan pada korban Cipaganti. Dan meminta supaya uang milik para korban dikembalikan.
“Kembalikan uang kami yang telah dirampok,” kata salah seorang demonstran melalui pengeras suara.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan sebagian permohonan praperadilan tersangka kasus dugaan korupsi permohonan keberatan pajak Bank Central Asia (BCA), Hadi Poernomo.
Atas putusan tersebut, anggota biro hukum KPK, Yudi Kristiana, mengusulkan agar KPK di Moratorium. 
“Untuk apa KPK ada? Cukup sampai di sini saja. Atau setidaknya moratorium upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi,” ujar Yudi, usai pembacaan putusan Praperadilan Hadi Poernomo, di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (26/5).
Sebab menurut dia, putusan tersebut merupakan upaya hukum yang sistematis untuk mendegradasi eksistensi hukum KPK.
“Dari putusan tadi terlihat tidak ada urgensinya lagi KPK menjalanlan proses pemberantasan korupsi karena penyelidikan dianggap tidak sah,” kata dia. 
“Alasan penyelidikan tidak sah karena penyelidik diangkat bukan dari kepolisian termasuk penyelidik dalam kasus HP padahal semenjak KPK berdiri penyelidikan dilakukan dengan pola seperti itu,” kata Yudi.
Ia menilai, konstruksi berpikir hukum seperti itu, nantinya akan digunakan seluruh tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi.
“Dari segi hukum semua dalil, bukti, pendapat ahli sudah disampaikan. Tidak ada yang belum dilakukan. Eksistensi KPK perlu dipertanyakan karena ini akan menjadi bahan PK seluruh terhadap korupsi sebab ini menyangkut penyelidikan dan penyidikan,” pungkas Yudi.
Sebelumnya, (plt) Wakil Ketua KPK, Johan Budi, menyatakan bahwa pendapat hakim tunggal praperadilan Hadi Poernomo dapat mengancam proses hukum terhadap para tersangka yang ditangani KPK menjadi tidak sah. (Selengkapnya: Penyidik Independen Ilegal, Johan: Semua Kasus di KPK Akan Jadi Tidak Sah).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby