Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
6 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 35894

Kasus Kondensat, Besok Bareskrim Periksa Mantan Dirjen Migas

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Bareskrim Polri akan memanggil mantan Dirjen Migas, Evita Legowo terkait kasus korupsi penjualan Kondensat dari BP Migas (SKK Migas), ke PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Rabu (27/5) besok.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Brigjen Victor Edison Simanjuntak mengatakan, penyidik juga akan memanggil pihak Pertamina untuk diperiksa.
“Nanti juga kita akan manggil dari Pertamina dan ESDM. Besok mungkin dari ESDM,” kata Victor di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/5).
Sejauh ini, kata Victor, pihaknya sudah memeriksa pihak-pihak terkait seperti, SKK Migas, TPPI, ESDM, Kementrian Keuangan dan ahli. Total yang sudah diperiksa dalam kasus ini sebanyak 28 saksi.
“Dari pemerintahan sudah, BP Migas dan TPPI sudah diperiksa. Nanti akan kita lakukan pemeriksaan lanjutan untuk mlengkapi bukti-bukti. Karena tentu tidak bisa sekali diperiksa,”
Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan tiga tersangka  HW, RP, dan DH. Dalam korupsi kondensat dan pencucian uang ini merugikan negara hingga US156 juta atau sekitar Rp2 triliun. 
Kasus berawal ketika adanya penjualan kondensat bagian negara oleh SKK Migas kepada PT TPPI pada kurun waktu 2009 hingga 2010 dengan mekanisme penunjukan langsung.
Penunjukan tersebut,  ternyata menyalahi aturan keputusan BP Migas No. KPTS 20/BP00000/2003-50 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondesat Bagian Negara. Kemudian, menyalahi pula Keputusan Kepala BP Migas No. KPTS-24/BP00000/2003-S0 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjualan Minyak Mentah Bagian Negara.
Sehingga dengan demikian melanggar ketentuan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 dan atau Pasal 3 dan 6 UU No.15 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan UU No.25/2003.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Eks Dirjen Minerba Nilai Tudingan Faisal Basri Salah Besar

Jakarta, Aktual.co — Mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R. Sukhyar angkat bicara terkait tudingan miring Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) kepada Mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa.

Menurut Sukhyar, Hatta tidak melakukan intervensi bahkan tidak terlibat dalam penyusunan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Aturan itu antara lain melarang ekspor mineral mentah dan mengizinkan ekspor mineral olahan alias konsentrat hingga 2017.

“Tidak benar pernyataan pak Faisal itu. Pak Hatta sama sekali tidak terlibat dalam perumusan aturan larangan bauksit karena Permen 1 tahun 2014 itu karya saya dan tim teknik ESDM. Jadi salah besar itu,” kata Sukhyar kepada Aktual melalui pesan singkatnya di Jakarta, Selasa (26/5).

Sukhyar menjelaskan dalam Permen ESDM 1/2014 itu hanya bauksit hasil pemurnian saja yang dizinkan untuk diekspor. Pasalnya produk bauksit tidak memiliki hasil olahan melainkan langsung pada hasil pemurnian. Perumusan Permen 1/2014 itu pun melibatkan sejumlah pemangku kepentingan di antaranya asosiasi tambang dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

“Jadi tidak ada intervensi apapun dalam perumusan Permen 1 itu,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Faisal menuding Hatta Rajasa sebagai biang keladi kekacauan industri bauksit nasional. Kekacauan tersebut bermula pada masa pencalonan Hatta Rajasa menjadi calon wakil presiden 2014 lalu, dimana Hatta melarang ekspor mineral mentah (raw material) termasuk bauksit hingga akhirnya tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 terbit pada tanggal 12 Januari 2014.

Faisal basri menuding, pelarangan tersebut terkait permintaan perusahaan alumunium terbesar di Rusia, UC Rusal. Perusahaan tersebut ingin membangun pabrik di Kalimantan, namun mereka ingin mengurangi jumlah bauksit yang beredar di dunia hingga 40 juta ton. Dampaknya harga alumina Rusal melonjak.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Komisi IV: Soal Reklamasi, Gubernur Jangan Paksakan Kehendak

Jakarta, Aktual.co — Komisi IV DPR RI mengimbau Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk tidak memaksakan kehendak mereklamasi Teluk Jakarta. 
Sebab, dari awal pelaksanaannya, reklamasi banyak menabrak aturan undang-undang yang bisa melanggar HAM.
“Ini aturan dalam undang-undang pulau-pulau kecil, Undang-undang pesisir juga, jadi jangan sampai langgar ketentuan yang ada di internasional juga. Ini kan ditabrak,” ujar Firman di DPR, Jakarta, Selasa (26/5).
“Gubernur jangan sampai memaksakan kehendak. Kalau maksakan nah ada kepentingan apa? Nggak ada masalah, kalau dia nekat, kita juga nekat,” katanya.
Sementara itu, Firman menyebut jika reklamasi tetap diteruskan pada akhirnya bisa melanggar Hak Asasi Manusia.
“Kemarin juga ada nelayan sampaikan pada komisi bahwa dengan adanya reklamasi akan sangat mengganggu aktivitas nelayan tradisional sehari-hari,” 
“Oleh karenanya kalau peraturan dilanggar, hak asasi, hak hidup layak masyarakat juga dilanggar. Jadi efeknya luar biasa,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

BKPM Diminta Libatkan Pengusaha Pribumi di Ajang Promosi Produk ke Luar Negeri

Jakarta, Aktual.co — Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mendorong pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk segera melibatkan pengusaha pribumi dalam promosi produk-produk nasional di kancah internasional. Langkah itu dinilai akan mempercepat ekspansi yang dilakukan pengusaha pribumi untuk berkontribusi bagi perekonomian nasional.

“Sudah saatnya BKPM melibatkan secara aktif pengusaha pribumi untuk mempromosikan produk-produk unggulan domestik ke luar negeri,” ujar Ketua Bidang Perdagangan Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPPI Hardini Puspasari dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa (26/5).

Dini, panggilan Hardini, menuturkan selama ini pengusaha pribumi utamanya yang baru bergabung, merasa kesulitan untuk mempromosikan produk-produk unggulannya ke luar negeri. Padahal, cukup banyak produk domestik yang mampu bersaing di luar negeri.

Sebut saja, kata dia, produk kelapa dan turunannya yang bisa diolah sehingga memiliki nilai tambah. Selanjutnya, produk kelapa sawit Indonesia yang masuk peringkat atas dunia. Lalu, produk kakao yang menempati posisi tiga besar dunia.

Intinya, kata Dini, dengan melibatkan pengusaha pribumi ke luar negeri, maka peluang pemerintah untuk meningkatkan pasar ekspor semakin terbuka lebar. Khususnya pasar ekspor yang merupakan diversifikasi tujuan ekspor Indonesia, di tengah kelesuan perekonomian dunia saat ini.

“Banyak negara tujuan ekspor yang bisa disasar dengan adanya kesempatan melibatkan pengusaha pribumi. Apalagi sebenarnya, pemerintah juga memiliki fasilitas perdagangan di hampir seluruh dunia. Optimalkan saja itu, pasti dampaknya signifikan bagi ekonomi nasional,” terang dia.

Dia mengungkapkan, banyak bidang usaha besutan pengusaha pribumi yang bisa dilibatkan pemerintah di luar negeri. Tujuannya, kalangan pengusaha pribumi dapat meningkatkan daya saingnya menuju level internasional. Sehingga pada akhirnya, pertumbuhan nasional pun dapat terdongkrak signifikan.

Ia mencontohkan, beberapa sektor pertanian Indonesia beserta turunannya, dapat diikutsertakan oleh BKPM untuk mengadakan promosi di luar negeri. Diantaranya pertama, komoditas beras lokal yang bisa dipamerkan di luar negeri beserta produk-produk turunannya. Seperti beras yang diolah menjadi Lontong Sayur khas berbagai daerah di Indonesia. Atau juga, beras yang diolah menjadi Bubur Ayam, Bubur Manado, dan sebagainya.

Kedua, komoditas Kelapa yang bisa dipamerkan sekaligus dengan produk-produk turunannya. Seperti, Klappertart khas Minahasa, kerajinan tangan dengan bahan baku daun kelapa. Bahkan juga, Indonesia bisa mengekspor energi listrik yang berbahan baku kelapa.

Ketiga, komoditas Buah Pala Indonesia khususnya yang berasal dari Sulawesi Utara (Sulut). Komoditas ini terkenal terbaik di dunia, sehingga Indonesia berpeluang untuk meningkatkan nilai tambahnya secara konsisten. Apalagi Buah Pala Sulut memiliki banyak bagian yang bisa diolah dan dikembangkan sehingga bisa meningkatkan nilai tambahnya.

“Buah Pala bisa diolah dalam banyak ragam turunan. Mulai dari manisan Pala, untuk rempah dan kecantikan, serta bumbu masak berkelas dunia. Intinya, seluruh bagian buah Pala dapat diolah optimal dan menghasilkan nilai tambah signifikan. Prinsipnya, terdapat multi sektor yang bisa menyumbangkan devisa negara dan perekonomian nasional, dengan melibatkan pengusaha pribumi ke level internasional,” terang Dini.

Hardini menambahkan, upaya melibatkan peran pengusaha pribumi untuk mempromosikan produk-produk unggulannya, diyakini semakin meningkatkan perekonomian nasional. Sebab peran BKPM tidak hanya sebatas melibatkan pengusaha pribumi mempromosikan produknya, tetapi juga memberikan fasilitasi dan dukungan penuh dalam mengawal produk-produk unggulan tersebut masuk dan bersaing di pasaran internasional.

“Intinya, kami sangat berharap BKPM juga memberikan jaminan kepada pasar internasional terkait produk unggulan pengusaha pribumi itu. Sehingga semakin meningkatkan minat dan kepercayaan dunia internasional terhadap produk-produk Indonesia yang digarap oleh pengusaha pribumi. Dengan demikian, penerimaan negara pun bisa meningkatkan signifikan,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Faisal Basri Tuding Pemerintah Mencla-Mencle Terkait Harga BBM

Jakarta, Aktual.co — Rencana Pemerintah untuk kembali merubah kebijakan terkait penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Solar yang semula setiap sebulan sekali menjadi tiga sampai enam bulan sekali, menuai kritikan pedas dari Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) Faisal Basri.

“Saya kan selalu bilang pemerintah harus konsisten. Kalau BBM diserahkan ke pasar ya konsistenlah. Jadi kalau harga naik ya naik, buktikan konsistensinya,” kata Faisal saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (26/5).

Untuk itu, Faisal meminta kepada Pemerintah agar tetap konsisten dengan kebijakannya agar tidak mengganggu kredibilitas Pemerintah.

“Namun buktinya, ketika harga (MOPS dan kurs) naik tinggi, harga (BBM) tidak dinaikkan, terus mau 3 bulan sekali, ingat loh, kebijakan pemerintah itu yang diutamakan kredibilitas,” tukasnya.

Ia menjelaskan, di APBN subsidi BBM sudah dipangkas habis dari sekitar Rp200 triliun menjadi hanya Rp65 triliun hanya untuk subsidi minyak tanah dan solar. Tapi nilai subsidi di APBN itu tidak mencerminkan subsidi BBM sebenarnya. Karena sebetulnya pemerintah mensubsidi lebih besar dari Rp65 triliun, hanya saja sekarang subsidinya dititipkan di Pertamina.

“Jadi APBN-nya kan jadi semua, itu yang saya takutkan. Ini bukan artinya Faisal Basri itu neolib nih, karena meminta ke sistem pasar, padahal tidak ada urusan dengan itu. Karena dengan gagah berani pemerintah menetapkan harga BBM naik-turun. Eh inget ini bukan cabai, bukan kerupuk, ini migas nih. Kalau omongan pemerintah mencla-mencle tidak ada kepastian, pengusaha migas tidak pasti, pemerintah juga tidak punya kepastian,” tegas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Hindari Kanker Perut, Kontrol dan Utamakan Makanan Kaya Nutrisi

Jakarta, Aktual.co —  Memasuki usia 40 tahun ke atas, biasanya seseorang rentan terhadap suatu penyakit, apalagi di zaman sekarang ini. Seseorang yang terlalu banyak mengonsumsi garam bukan tidak mungkin bisa mengakibatkan masalah tekanan darah tinggi (hipertensi) sehingga meningkatkan risiko terkena serangan jantung dan stroke.

Bahkan, dalam sebuah penelitian terbaru, tingginya kadar garam di tubuh juga memicu hadirnya kanker di dalam perut.  Pasalnya, kaitan sangat erat antara bahaya garam berlebihan dengan kondisi pencernaan yang tidak beres.

Menurut Ketua Komite Ilmiah UEG, Prof John Atherton, semakin banyak garam di dalam tubuh akan meningkatkan pertumbuhan H.pylori yang bisa menjadi racun di dalm sel-sel lambung.

“H.pylori menyebabkan peradangan di dalam perut yang dapat berkembang menjadi kanker lambung. Ini merupakan faktor risiko yang paling mapan untuk meningkatkan seseorang terserang penyakit itu (kanker perut),” jelasnya, seperti dilansir dari laman HuffingtonPost.

Sementara itu, dari  catatan Cancer Research UK, ditemukan sebanyak 24 persen kasus kanker perut disebabkan karena terlalu banyak mengonsumsi garam enam gram per hari.

Untuk itu dianjurkan, mulai sekarang perlu dilakukan adanya rekomendasi konsumsi garam maksimal setiap hari, agar risiko hadirnya kanker perut dan gangguan kesehatan lainnya akibat asupan garam dapat dihindari.

Mirisnya penyakit kanker perut telah menyambangi 7.300 warga Inggris setiap tahun.

Untuk diketahui, garam dalam kadar tinggi sering dimiliki oleh makanan olahan. Oleh sebab itu, kontrol terhadap makanan dan lebih mengutamakan makanan kaya nutrisi ketimbang makanan olahan sangat dibutuhkan. Pasalnya, World Action on Salt juga merekomendasikan agar konsumsi garam dikurangi agar tubuh lebih sehat.

Artikel ini ditulis oleh:

1...35,89335,89435,895...43,500Halaman 35,894 dari 43,500

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya