Jakarta, Aktual.co — Kapolri Jenderal Badrodin Haiti belum mengetahui, soal ijazah palsu yang diramaikan oleh Menteri Ristek dan Dikti Mohamad Nasir beberapa hari terakhir ini.
“Belum (tahu). Nanti, hari ini, kita konfirmasi dengan Pak Menteri karena kemarin masih sibuk sehingga belum sempat koordinasi,” kata Badrodin di Mabes Polri Selasa (26/5).
Sebab itu, Badrodin, akan mencari tahu bagaimana bentuk pemalsuannya. “Itu kan beda-beda. Maka itu kita pelajari dulu apa subtansi materinya,” ujarnya.
Sedianya Menristek akan menemui Kapolri Jenderal Badrodin di Mabes Polri kemarin. Namun rencana itu batal karena Badrodin mempunyai agenda lain. Untuk itu Nasir rencananya akan bertemu dengan Badrodin hari ini di kantor Kemenristekdikti, Jl. MH Thamrin No. 8, Gedung II BPPT lantai 24, Jakarta Pusat, siang ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Presiden Direktur (Presdir) PT Arutmin Indonesia, Saptari Hoedaja akan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (26/5). Dia akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap kepada mantan Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Adriansyah.
Penyidik lembaga antirasuah menduga Saptari mengetahui bagaimana pola suap yang diterima Adriansyah, yang diketahui sebagai politikus partai pimpinan Megawati Soekarnoputri.
“Iya betul, yang bersangkutan akan diperiksa untuk tersangka AH (Andrew Hidayat),” jelas Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi.
Perusahaan pimpinan Saptari diketahui bergerak di bidang pertambangan, khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Saptari bukan hanya memimpin PT Arutmin, dia juga tercatat menjadi Presiden Direktur PT Bumi Resources.
Seperti diketahui, Andrew Hidayat yang merupakan Direktur PT Mitra Maju Sukses (MMS) disinyalir menjadi pemberi suap kepada Adriansyah. Suap tersebut diberikan untuk memuluskan penerbitan izin usaha pertambangan milik PT MMS di Tanah Laut.
Kasus tersebut mulai mencuat saat Tim Satgas KPK menggelar operasi tangkap tangan di Sanur, Bali, 9 April 2015. Saat itu, KPK berhasil menangkap Adriansayah yang diduga tengah bertransaksi dengan kurir suap PT MMS, Agung Krisdianto.
Dalam tangkap tangan yang dilakukan bertepatan dengan Kongres PDIP itu, lembaga antirasuah juga menyita sejumlah uang sebesar Rp 500 juta.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pelaksana tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi SP berharap, kasus yang menjerat Bambang Widjojanto dihentikan. Penghentian perkara yang menimpa Bambang dapat dilakukan jika terdapat perintah langsung dari Presiden Joko Widodo.
“Kalau pendapat pribadi saya (jangan menurut KPK ya), langkah ‘deponeering’ dirasa tepat untuk kasus-nya pak BW. Tapi langkah ini harus ada persetujuan Presiden untuk kemudian memerintahkan kepada Jaksa Agung,” ujar Johan, saat berbincang dengan wartawan, Selasa (26/5).
Mantan juru bicara KPK itu nampaknya serius akan permintaannya menghentikan kasus BW. Dia pun mengaku akan membicarakan hal itu langsung ke Jaksa Agung dan Presiden. “Saya selaku Pimpinan KPK, akan mencoba berbicara dengan Jaksa Agung dan Presiden (kalau Presidennya mau) untuk solusi ini.”
Namun demikian, Johan pun menyadari jika langkah yang dia usulkan tidak bisa dipaksakan. Mengingat, upaya ‘deponeering’ hak mutlak yang dimilik Jaksa Agung. (Baca juga: Victor: Penyidik Anggap Kasus Dugaan Korupsi BG Tak Laik)
Sementara itu, pihak Polri malah menghentikan kasus Komisari Jenderal Polisi Budi Gunawan dalam kasus penerimaan gratifikasi. Padahal, pengungkapan kasus tersebut sebelumnya dikait-kaitkan dengan Bambang Widjojanto, yang ketika itu menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. (Baca juga: Kombes Victor: Kasus Komjen BG di Polri Clear)

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo, akan menjalani putusan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Status Hadi akan ditentukan pada pukul 15.00 WiB, Selasa (26/5) sore ini.
Menurut informasi yang didapat, persidangan akan digelar di ruang sidang utama PN Jaksel yang dipimpin hakim tunggal Haswandi.
Dalam permohonan praperadilan ini, mantan ketua BPK ini meminta pencabutan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Hadi juga mempertanyakan penggeledahan rumahnya rumahnya pada Mei 2014 lalu.
Sebelumnya, Plt Pimpinan KPK Johan Budi mengaku optimis pihaknya akan memenangkan praperadilan Hadi Poernomo. Ia juga mengaku telah menggunakan strategi berbeda dalam menghadapi sidang praperadilan eks Dirjen Pajak itu.
Sebagai informasi, ‎KPK menetapkan Hadi Poernomo sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dalam permohonan keberatan wajib pajak yang diajukan Bank Central Asia (BCA) tahun 1999. Penetapan tersangka Hadi itu dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal Pajak periode 2002-2004.‎Selaku Dirjen Pajak saat itu, Hadi diduga menyalahgunakan wewenang. Ia diduga memerintahkan Direktur Pajak Penghasilan (PPh) untuk mengubah hasil telaah dan kesimpulan Direktorat PPh terhadap permohonan keberatan wajib pajak yang diajukan BCA, yaitu dari awalnya ditolak menjadi diterima.
Lantas, Hadi pun kemudian mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK ke PN Jaksel. Apalagi, sebelum Hadi, PN Jaksel sudah pernah 2 kali mengabulkan praperadilan atas penetapan tersangka oleh KPK, yakni Wakil Kepala Polri Komjen Pol Budi Gunawan dan eks Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin.
Atas perbuatannya, Hadi dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby