Jakarta, Aktual.co — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Wilayah Timur akan membentuk lembaga pendanaan khusus Indonesia Timur untuk mempercepat pembangunan di kawasan tersebut melalui suntikan dana penuh dari sejumlah negara di Eropa Barat.

“Dana untuk tahapan awal berjumlah 1 miliar dolar AS. Dana tersebut didapat dari kumpulan berbagai macam ‘investment house’ yang ada di Eropa Barat, kemudian disalurkan melalui satu pintu yang direncanakan melalui tiga bank yang ditunjuk di Inggris,” kata Ketua Bidang Investasi, Banking, Finance dan Pengembangan Usaha Kadin Indonesia Wilayah Timur Reza Maspaitella di Jakarta, ditulis Selasa (26/5).

Reza menjelaskan, bentuk bantuan pendanaan yang diberikan nantinya bukan berbentuk uang melainkan garansi.

Menurut dia, permintaan bantuan berupa garansi atau jaminan bertujuan agar perbankan nasional dan lokal bisa tetap hidup dan memberikan pembiayaan untuk pembangunan wilayah Indonesia timur. “Garansi itulah yang kami gunakan menjadi jaminan di bank nasional kita dalam merealisasikan proyeknya di Indonesia Timur. Jadi kita minta garansinya, kita tidak minta uangnya,” katanya.

Reza menuturkan, Eropa Barat menyatakan minat yang begitu besar terhadap percepatan pembangunan Indonesia timur lantaran nilai historis di masa lampau. Sejumlah negara Eropa Barat seperti Belanda, Spanyol dan Portugal sudah lama mengenal Indonesia Timur yang kaya akan rempah-rempah.

“Mereka sangat antusias, makanya kami ingin mengangkat kembali kejayaan di masa lalu yang dimiliki Indonesia bagian timur,” ujarnya.

Kadin Bidang Koordinator Wilayah Timur akan membentuk lembaga pembiayaan khusus untuk pendanaan pembangunan Kawasan Timur Indonesia dengan nama “East Indonesia Development Funds”. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koordinator Wilayah Timur Annar Salahuddin Sampetoding di Jakarta, Senin, mengatakan pembentukan lembaga pembiayaan tersebut merupakan rencana aksi untuk mempercepat pembangunan di wilayah timur Indonesia.

“Kami akan membentuk lembaga ‘East Indonesia Development Funds’ dengan tugas mengadakan dana pembangunan untuk Kawasan Timur Indonesia di lima sektor, yaitu energi, maritim, infrastruktur, pangan dan pembiayaan,” katanya dalam acara “Rakernas dan Trade & Investment Forum” di Jakarta, Senin.

Menurut Annar, selama ini peran perbankan dalam pembiayaan di lima sektor tersebut harus dilengkapi dengan peran lembaga keuangan mikro dan koperasi.

Khususnya di wilayah Indonesia timur, pembiayaan yang baik akan mendukung percepatan pembangunan di kawasan tersebut. “Kami harapkan lembaga ini bisa bersinergi secara nyata dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melontarkan kemungkinan pemberian subsidi bunga untuk pembiayaan infrastruktur strategis dari institusi yang akan dibentuk, yakni Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI).

Dalam Rakernas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di Jakarta, Senin (25/5) malam, Menkeu mengatakan subsidi bunga itu memungkinkan diterapkan di LPPI sebagai insentif untuk percepatan pembangunan infrastruktur.

“Misalnya ada dana khusus untuk pengembangan Indonesia Timur di LPPI. Namun, saat disalurkan tingkat bunganya harus beda dengan bunga-bunga komersial di perbankan. Jadi pemerintah harus suntikkan modal tambahan untuk lembaga ini setiap tahun,” kata dia.

Bambang mengatakan sudah lama memiliki ide tersebut. Pemerintah kini sedang memproses pengajuan Undang-Undang pembentukan LPPI. Menurut Bambang, LPPI mirip dengan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) yang beroperasi di era Orde Baru dan akhirnya digabung (merger) dengan tiga bank lainnya untuk menjadi Bank Mandiri.

Namun, Bambang menekankan, LPPI tidak akan menempuh jalan Bapindo yang dinilai keliru. LPPI, kata Bambang, tidak akan beroperasi sebagai bank komersial, apalagi dengan dukungan mitigasi risiko yang rendah. “LPPI akan fokus sebagai bank pembangunan infrastruktur,” kata dia.

Bambang mengilustrasikan LPPI akan berperan seperti Bank Dunia (World Bank) atau Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB). Selain untuk pembiayaan infrastruktur, Bambang mengatakan tidak tertutup kemungkinan, LPPI juga dapat bergerak dalam pembiayaan untuk pengembangan industri dan perdagangan. Saat ini, pemerintah juga memiliki badan usaha PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

Untuk menunjang pembangunan infrastruktur, pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp20,3 triliun kepada SMI yang terdiri dari penambahan murni Rp2 triliun dan pengalihan aset dai Pusat Investasi Pemerintah sebesar Rp18,3 triliun dalam APBN-Perubahan 2015.

SMI juga menargetkan untuk melakukan percepatan pembiayaan proyek infrastruktur di seluruh Indonesia, khususnya kawasan timur Indonesia.

Infrastruktur merupakan pilar pembangunan ekonomi yang menjadi prioritas pemerintah. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebelumnya mengestimasi pembangunan infrastruktur 2015-2019 memerlukan investasi sekitar Rp5.500 triliun. Dari kebutuhan investasi tersebut, pemerintah merencanakan untuk memenuhi 40 persen atau sekitar Rp2.215 triliun. Sisanya akan dipenuhi investasi BUMN, BUMD dan swasta.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kemarin memiliki potensi pembalikan arah melemah, seiring dengan berbaliknya pelaku pasar melakukan aksi jual. Pelaku pasar terimbas pelemahan di sejumlah bursa saham global yang tersengat pernyataan Gubernur The Fed yang akan menaikkan suku bunga acuannya pada akhir tahun ini.

“Skenario terhadap IHSG berjalan seperti perkiraan kami sebelumnya. Kembali anjloknya laju Rupiah dan masih berlanjutnya aksi jual asing dengan jumlah yang lebih rendah dari sebelumnya turut melemahkan laju IHSG,” ujar Kepala Riset dari NH Korindo Securities Indonesia, Reza Priyambada.

Pada perdagangan Selasa (26/5) IHSG diperkirakan Reza berada pada rentang support 5.265-5.278 dan resisten 5.295-5.321. Menurutnya, pelemahan yang terjadi mengurangi mood pelaku pasar untuk melakukan transaksi.

“Pelemahan lanjutan masih dapat dimungkinkan jika tidak adanya sentimen positif yang mampu menggantikan sentimen dari The Fed tersebut. Apalagi pelemahan IHSG belum sebanding dengan kenaikan yang telah terjadi sebelumnya,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh: