Jakarta, Aktual.co — Kekayaan Indonesia sangat melimpah, bukan rakyat Indonesia seluruhnya yang menikmati tetapi dinikamti segelintir orang. Sebaliknya rakyat yang mempunyai hak juga hanya menjadi penonton di negaranya sendiri. 
Demikian disampaikan Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam Lokakarya Nasional Pengelolaan Wakaf dan Aset-Aset Masjid di Indonesia, Senin (25/05).
“Hal itu membuktikan kesenjangan ekonomi di Indonesia masih sangat tinggi antara masyarakat kaya dan miskin,” ucapnya.
Lebih parah lagi, sambung Ketua Umum PAN ini, dari kekayaan Indonesia yang melimpah itu ternyata 40 persenya hanya dikuasai oleh 23 orang saja. Ini artinya, betapa tidak adilnya kondisi ini hingga memicu kesenjangan yang kian menganga, semakin jauh jurang antara si kaya dan si miskin.
Zulhas , panggilan akrabnya melanjutkan, harus pula disadari, dari jumlah rakyat Indonesia, mayoritas adalah umat Islam. Ini artinya kekuatan umat belum mampu dikonversi menjadi kekuatan politik maupun ekonomi yang nyata untuk mensejahterakan umat secara merata.
“Ini harus menjadi bahan renungan kita ke depan, agar kesejahteraan menjadi milik semua bangsa, semua umat khususnya umat Islam di Indonesia,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Bukan hanya melanggar peraturan, mereklamasi teluk Jakarta juga melanggar Hak Asasi Manusia. Direktur Eksekutif WALHI Puput TD Putra mengatakan dari aspek sosial dan budaya, mereklamasi teluk Jakarta merupakan pelanggaran HAM. Sebab, masyarakat pesisir yang sedianya menggantungkan hidup sebagai nelayan pesisir harus bergeser.
“Kalau mlihat dampaknya sosial budaya dan lainnya, ini pelanggaran HAM. Pelanggarangan HAM untuk mendapat tempat tinggal yang baik,” ujar Puput di Jakarta, Selasa (26/5).
Menurutnya, reklamasi mesti dihentikan. Karena, selain berdampak pada masyarakat kecil juga mengganggu ekosistem laut yang ada.
“Ya hentikan saja. Sudah jelas ini berdampak pada msyarakat kecil, mengganggu ekosistem yang ada, merubah bentang alam yang ada. Kan banyak ruginya, siapa yang di untungkan ? Hentikan saja. Buat apa dipaksakan. Kalau dipaksakan berarti ada apa di reklamasi ini ?” katanya
Karena teluk Jakarta masuk dalam zona strategis nasional, lanjutnya, maka seharusnya pemprov dan pengembang melakukan kajian terbuka kepada amasyarakat dan akademisi.
“Harusnya pemprov DKI menyadari. Sama-sama pemprov, masyarakat, akademisi melakukan kajian tidak tertutup. In kan sembunyi-sembunyi. Ini yang nggak baik, keterbukaan ttiak ada dari pihak pengembang maupun pemerintah,” tuturnya

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menjelang Pelaksanaan Pilkada langsung yang membutuhkan anggaran sangat besar untuk menyogok Parpol serta untuk biaya pencitraan dan membeli suara rakyat, kini di berbagai daerah sedang berlangsung perampokan uang rakyat dalam beragam modus. 
Demikian disampaikan Zainal Mustaqim Humas Aliansi Rakyat Riau Menggugat (Alarram), dalam siaran pers yang diterima redaksi, Senin (25/5) malam.
Seperti, sambungnya, korupsi di Riau telah tumbuh subur dan terus berkembangbiak di semua level. Tak ada penegakan hukum yang tegas kepada elit politik, justru aparat hukum dan elit politik bersengkongkol merampok kekayaan negara atas nama pembangunan.
Oleh karena itu Aliansi Rakyat Riau Menggugat (ALARRAM) bersama dengan Jaringan Pemuda Penggerak Jakarta menuntut, pertama, bongkar praktek korupsi yg menggunakan modus Bantuan Sosial (Bansos) yang diduga dilakukan oleh Suparman S.Sos, M.Si sebagai Ketua DPRD Riau 2014-2019 yang memanipulasi dengan tidak menyalurkan Bansos tahun 2008 kepada sejumlah Masjid di Kabupaten Rokan Hulu Riau yg telah melalui proses pencairan melalui Biro Keuangan Propinsi Riau. Namun, tidak seluruh bantuan tersebut diterima panitia Masjid alias fiktif.
“Walaupun kasus tersebut telah dilaporkan masyarakat Rokan Hulu Riau kepada Bareskrim Mabes Polri dan KPK, namun hingga kini kasus tersebut tidak ditindaklanjuti masih mengambang,” ungkapnya.
Kedua, ungkap keterlibatan Plt Gubernur Riau Arsyadjuandi Rahman yang pada periode 2009 -2014 sebagai anggota DPR RI dalam Kasus suap SKK Migas yg juga melibatkan mantan anggota DPR dari Partai Demokrat Sutan Bhatoegana. “Arsyad kini malah diangkat menjadi Plt Gub. Riau menggantikan Rusli Zainal yg kini telah dipenjara kasus korupsi,” sergahnya. 
Dan yang ketiga, mendesak kepada Polri dan KPK untuk terus bekerja sama dalam melakukan pemberantasan korupsi di semua bidang dalam rangka mewujudkan pemerintahan bersih.
“Patgulipat kejahatan korupsi untuk memperkaya diri dan kelompoknya menyebabkan Propinsi  Riau sebagai penghasil migas terbesar tak berdampak pada kesejahteraan rakyat. Untuk itulah membersihkan praktek korupsi di lingkungan Pemprov Riau menjadi tugas mendesak KPK dan Polri,” desak Alarram.

Artikel ini ditulis oleh: