4 April 2026
Beranda blog Halaman 35934

Cegah Kebocoran Parkir Monas, UPT Bakal Gandeng Swasta

Jakarta, Aktual.co — Untuk menutup kebocoran retribusi parkir di IRTI Monas, Kepala Unit Pengelola Tehnis (UPT) Parkir Dinas Perhubungan DKI, Sunardi Sinaga tengah menyiapkan strategi dengan menggandeng pihak swasta untuk ikut mengelola parkir Monas.

“Saya sudah ada kajiannya. Jadi nanti sekitar dua minggu lagi formatnya saya mau kasih ke BPKAD. Karena ini kan masalah aset. Kita mau upgrade sistem ‎parkir di IRTI,” kata Sunardi, Senin (25/5).

‎Dengan skema bagi hasil, diharapakan konsep sistem parkir dengan menggandeng pihak swasta tidak membebankan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI.

‎”Sistemnya nanti bagi hasil. Pihak swasta kan hanya nyumbang sistem dan tidak punya lahan. Bisa saja pembagiannya 70:30 persen. Kita terima 70 persen karena yang punya tempat kita,” ungkapnya.

Konsep pengelolaan parkir di IRTI Taman Monas nantinya akan dibuat seperti sistem parkir di negara maju. Di mana, begitu kendaraan pengunjung masuk, areal parkir tak dijaga petugas (man less).
 
“Pengunjung tinggal menekan tombol dan akan keluar kartu parkir, abis itu gate kebuka. Ketika mau pulang, mereka harus bayar ke mesin dulu, nanti akan langsung tertera di situ kenanya berapa,”‎ ucapnya.

‎Sunardi optimis, cara ini akan efektif mengurangi kebocoran parkir di IRTI Taman Monas. Serta tidak ada lagi toleransi dengan pegawai DKI maupun pihak lainnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

HIPPI Tuntut Daniel Purba Diperiksa

Jakarta, Aktual.co — DPP Himpunan Pemuda Pertambangan Indonesia (HIPPI) melakukan unjuk rasa menuntut agar dilakukan pemeriksaan terhadap mantan  Vice President Petral Daniel Purba, di Gedung Pertamina, Senin (25/5).
Dalam aksinya, HIPPI menilai tak logis karena Daniel masuk kembali dalam struktur Pertamina dan menjabat sebagai Vice President Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina.
Empat tuntutan HIPPI dalam aksinya adalah, periksa dan tangkap Daniel S Purba VP ISC Pertamina atas kasus pengadaan LPG (Butane dan Propane) untuk loading april 2015, usut tuntas indikasi kerugian PT Pertamina dalam proyek LPG Tahun 2015 dan memeriksa semua pejabat di PT Pertamina yang tersangkut kasus tersebut.
Kemudian, meminta Mabes Polri dan KPK untuk segera melakukan penyidikan dan penyelidikan atas kasus tersebut, serta membersihkan PT Pertamina dari Mafia Migas.
Disebutkan, ketika Ari Sumarno menjabat sebagai Managing Director Petral di Singapore dari 2003-Agustus 2004 silam, Daniel Purba menjabat sebagai wakilnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tudingan Faisal Basri Terkait Permen Smelter Ditunggangi Kepentingan Kelompok

Jakarta, Aktual.co — Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) Faisal Basri menuding mantan menteri perekonomian, Hatta Rajasa sebagai biang keladi kekacauan industri bauksit nasional. Kekacauan tersebut bermula pada masa pencalonan Hatta Rajasa menjadi calon wakil presiden 2014 lalu. Hatta melarang ekspor mineral mentah (raw material) termasuk bauksit hingga akhirnya tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 terbit pada tanggal 12 Januari 2014.

Energy Watch Indonesia menilai Permen ESDM no 1 tahun 2014 tersebut substansinya sudah benar, sesuai dengan amanat Undang-undang tentang minerba tahun 2009.

“Substansi dari permen itu sudah benar karena selama ini banyak sekali kerugian negara atau hilangnya potensi pendapatan negara sebagai akibat dari ekspor mineral mentah tanpa melalui pengolahan,” ujar direktur Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean di Jakarta, Senin (25/5).

‎Menurutnya, tudingan Faisal Basri terlalu bersayap dan seperti menyimpan agenda terselubung. Pasalnya, Permen ESDM No 1 tersebut dikeluarkan oleh Jero Wacik bukan oleh Hatta Rajasa. Meski pada saat yang bersamaan bahwa Hatta Rajasa adalah menko perekonomian.

“Tidak serta-merta Faisal Basri mengaitkan kebijakan permen itu atas desakan Rucal yg rencananya dulu memang akan berinvestasi di Indonesia. Faisal Basri perlu menunjukkan bukti-bukti tuduhannya supaya jernih,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, saat ini Faisal Basri justru sedang ditunggangi kepentingan pihak tertentu untuk mencabut dan membatalkan permen ESDM No 1 tahun 2014 tersebut dan merevisi UU No 4 tahun 2009 tentang minerba.

“Supaya pihak-pihak perusahaan besar seperti Freeeport dan Newmont yang akan habis izin ekspornya bisa terus melakukan ekspor tanpa kewajiban bangun smelter. Faisal Basri jangan asal ngomong tanpa bukti yang kuat, ada bukti, laporkan. Namun dibalik itu semua, semangatnya untuk membatalkan permen ESDM no 1 tahun 2014, FaisalBbasri dan pihak-pihak yang mensponsorinya harus berhadapan dengan rakyat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memberikan kelonggaran pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan mineral (smelter) milik PT Freeport Indonesia yang akan dibangun di Papua. Pasalnya, pembangunan smelter Freeport di Papua yang rencananya akan dikerjakan oleh BUMD dan investor China tersebut membutuhkan waktu hingga lima tahun.

“Jadi artinya, bisa saja perencanaan (pembangunan smelter) berubah,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Minerba Kementerian ESDM R Sukhyar di kantornya, Jakarta.

Ia juga mengatakan, molornya waktu pembangunan smelter tersebut menyebabkan Pemerintah harus merevisi Permen ESDM Nomor 1 tahun 2014 tersebut. Pasalnya, di peraturan tersebut smelter diharuskan rampung pada 2017 mendatang.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Parkir Monas Bocor, UPT Salahkan Pintu Rusak dan PNS

Jakarta, Aktual.co — Kepala Unit Pengelola Tehnis (UPT) Parkir Dinas Perhubungan DKI, Sunardi Sinaga mengakui‎ retribusi parkir di kawasan IRTI Monas, banyak bocor lantaran tidak beroperasinya parkir elektronik di lokasi. Palang pintu (gate) dan mesin parkir di lokasi tersebut rusak dan tak kunjung diperbaiki.

Sunardi beralasan, perbaikan merupakan wewenang dari Unit Pengelola (UP) Taman Monas.

“Kalau saya bisa jalan sendiri sudah pasti dilakukan perbaikan. Karena UP Taman Monas mengklaim itu masuk wilayah kerja mereka. Makanya kami tidak bisa masuk,” katanya, Senin (25/5).

Dalam satu tahun, kantung parkit IRTI  bisa mencapai Rp 3 miliar. Namun jumlah tersebut terbilang kecil dan masih bisa dioptimalkan.

“Menurut saya itu kecil karena selain mesin parkir rusak, tingkat toleransi di situ agak tinggi. Makanya kebocorannya tinggi,” ungkapnya.

Soal toleransi yang dimaksud Sunardi antara lain, karena posisinya yang berada di tengah perkantoran dan gedung pemerintahan. Sehingga, tak sedikit  kendaraan pegawai DKI dan aparat negara yang meminta pengecualian saat parkir di lokasi.

“Contoh banyak pegawai DKI salam lima jari, terus belum lagi ada kendaraan aparat yang datang mau awasi demo, kebanyakan parkir di situ. Makanya, bocor pasti ada karena banyak yang minta free,” bebernya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

RI Dinilai Kekurangan Koperasi di Sektor Pangan dan Energi

Jakarta, Aktual.co — Indonesia dinilai kekurangan lebih banyak koperasi yang bergerak pada sekor pangan dan energi karena selama ini 95 persen koperasi di Indonesia merupakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
“Kita minus koperasi di sektor pangan dan juga energi yang seharusnya menjadi sifat alamiahnya koperasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggotanya dan masyarakat,” kata Ketua Umum Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis (Akses) Suroto di Jakarta, Senin (25/5).
Ditinjau dari kontribusi sektoralnya, kata dia, koperasi di Indonesia didominasi jasa simpan pinjam yang mencapai kurang lebih 95 persen. Ia menambahkan, dari total kredit yang disalurkan koperasi, peruntukannya juga masih terbatas pada kredit konsumtif.
Sementara itu, Suroto mengatakan, dilihat dari kemampuan memobilisasi modalnya, koperasi masih tergantung pada penyaluran dana pihak ketiga. “Di sisi lain, kita punya pengalaman gagal membangun koperasi sebagai kekuatan demokrasi ekonomi di masa lalu seperti Koperasi Unit Desa (KUD), karena kita lupa membangun koperasi sebagai infrastruktur sosial,” tuturnya.
Menurut dia, koperasi hanya diberi fasilitas tapi tidak dibangun organisasinya sebagai lembaga demokrasi hingga pada akhirnya ketika fasilitasnya dicabut, maka koperasi rontok dengan sendirinya. Kenyataan tersebut kata dia menunjukkan bahwa koperasi yang selalu didengungkan sebagai soko guru ekonomi tidak sinkron dengan faktanya.
“Komitmen untuk membangun koperasi sebagai jembatan demokratisasi ekonomi tidak ada dalam dunia nyata,” ucapnya.
Kebijakan dan komitmen pemerintah untuk membangun koperasi dinilainya masih kamuflatif yang teori dan modus operandinya selalu berbeda. “Menteri koperasi kita itu lebih layak disebut sebagai menteri simpan pinjam saja. Dan koperasi pada akhirnya hanya jadi bahan ejekan dan lelucon,” tukasnya.
Pihaknya mencatat kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2014 hanya sebesar 2 persen dari total PDB sebesar Rp10,544 triliun. Sementara jumlah koperasi di Indonesia merupakan salah satu yang terbanyak di dunia dengan jumlah primer koperasi sebanyak 209.000 (BPS, 2015).
“Kenyataan tersebut menunjukkan pada kita kondisi kontras. Koperasi seakan masif, tapi pada kenyataannya peranannya sangat kecil dalam perekonomian nasional,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Awal Pekan, Rupiah Ditutup Menguat ke Rp13.155

Jakarta, Aktual.co — Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta bergerak menguat tipis sebesar tiga poin menjadi Rp13.155 dibandingkan posisi sebelumnya di posisi Rp13.158 per dolar AS.

“Mata uang rupiah bergerak mendatar dengan kecenderungan menguat seiring dengan masih adanya respon positif dari pelaku pasar uang terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang masih cukup stabil,” kata Kepala Riset NH Korindo Securities Indonesia Reza Priyambada di Jakarta (25/5).

Menurut dia, sentimen dari lembaga pemeringkat Standard & Poor’s (S&P) yang memberikan kenaikan outlook peringkat utang Indonesia menjadi positif pada pekan lalu masih menjadi salah satu faktor penopang mata uang rupiah.

“Sebagian pelaku pasar uang masih memandang positif setelah adanya perubahan outlook itu. Diharapkan, pemerintah bekerja cepat dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur, dengan begitu potensi Indonesia untuk masuk ke level ‘investment grade’ akan terbuka,” katanya.

Sementara itu, Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra mengatakan bahwa penguatan rupiah masih tertahan dikarenakan data indeks harga konsumen (CPI) inti Amerika Serikat bulan April yang dirilis lebih bagus dari perkiraan pasar. CPI merupakan salah satu indikator inflasi sehingga hasil data itu dapat memperbesar peluang kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS.

“Ekspektasi suku bunga yang masih membayangi tetap membuat dolar AS berada dalam tren penguatan. Pasar kini berspekulasi the Fed akan mulai melakukan pengetatan moneter di semester kedua tahun ini. Spekulasi itu akan menjaga penguatan perdagangan dolar AS,” katanya.

Sementara itu, dalam kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada Senin (25/5) mencatat nilai tukar rupiah bergerak melemah menjadi Rp13.186 dibandingkan hari sebelumnya (22/5) Rp13.136.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain