Jakarta, Aktual.co — Mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) Suroso Atmomartoyo kembali mengajukan gugatan praperadilan, setelah sebelumnya gugatan praperadilannya ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 April lalu.
Sidang perdana praperadilan jlid II yang sedianya digelar hari ini di PN Jakarta Selatan, ditunda hingga Jumat (29/5) karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pihak termohon tidak hadir.
“Kita tunda sidang sampai Jumat,” kata hakim tunggal Martin Ponto usai sidang di PN Jakarta Selatan, Senin (25/5).
Ditemui usai sidang, kuasa hukum Suroso, Jonas Sihalolo mengatakan bahwa dasar diajukannya praperadilan adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 28 April 2015, yang pada pokoknya menambahkan penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan ke dalam objek praperadilan.
“Ya mengajukan lagi kan sudah ada Putusan MK-nya”, kata Jonas.
Sebelummya, hakim tunggal Riyadi Sunindyo memutuskan menolak seluruhnya gugatan praperadilan atas penetapan Suroso sebagai tersangka oleh KPK karena berdasarkan Pasal 1 Angka 10 jo Pasal 77 jo Pasal 81 Ayat 1 dan 2 huruf b KUHAP, penetapan tersangka bukan merupakan objek praperadilan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Mantan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo, tampaknya masih teringat ucapan ulang tahun yang disampaikan sesama pimpinan BPK pada 21 April 2014. Namun demikian, ucapan harlah itu membuat Hadi bagaikan menelan pil pahit. Pasalnya Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Hadi sebagai tersangka korupsi keberatan pajak BCA.
Di hari terakhir menjabat sebagai kepala BPK sekaligus perayaan ulang tahunnya yang ke-67 tahun itu, tampaknya menjadi momen yang tak bisa dilupakan Hadi Poernomo. Penetapan tersangka yang dilakukan KPK dianggap Hadi sebagai badai gurun. 
“Penetapan tersangka tersebut harus pemohon akui sebagai badai gurun. Seketika hilang kesempatan pemohon setelah empat tahun enam bulan menjabat (Kepala BPK),” kata Hadi saat membacakan simpulan dalam sidang lanjutan gugatan praperadilan terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (25/5).
Hadi pun mengaku, lagu selamat ulang tahun yang secara khusus dinyanyikan teman-teman jurnalis sebagai kado ulang tahun pemohon itu pun masih melekat dalam ingatanya. (Baca juga: Lawan KPK, Hadi Poernomo Hanya Serahkan Beberapa Lembar Bukti)
“Namun, semua kegembiraan itu musnah saat pemohon ditetapkan sebagai tersangka di hari terakhir pemohon menjadi Ketua BPK,” ujarnya.
Hadi pun menyatakan kesiapannya untuk menjalani hukuman apabila memang terbukti bersalah dalam kasus yang disematkan oleh KPK. Namun, sekali lagi Hadi meminta, agar KPK membuktikan hal itu. Pasalnya dia masih memiliki berkeyakinan tidak bersalah dalam kasus ini. (Baca juga: Hadi Poernomo Minta Hakim Haswandi Contoh Sarpin)
“Keadaan akan berbeda apabila fakta yang dimiliki termohon (KPK) untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka benar secara hukum, nyata dan terang benderang. Sudah sepantasnya pemohon menerima badai gurun tersebut.” (Baca juga: Majelis Hakim Periksa Bukti dari Hadi Poernomo dan KPK)

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar meminta pengelolaan dana desa dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta bebas korupsi.
“Besarnya tanggung jawab pengelolaan keuangan desa memerlukan peningkatan kapasitas atau kemampuan para kepala desa,” ujar Marwan, di Jakarta, Senin (25/5).
Sesuai dengan UU/6 2014 tentang Desa maka menempatkan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Diingatkan, dalam UU Desa juga telah menempatkan masyarakat desa sebagai sasaran dan sekaligus pelaku pembangunan desa, sedangkan pemerintahan desa berperan sebagai penggerak pembangunan dan pemberdayaan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Bagi para kepala desa dan aparat desa, lanjut dia, yang menjadi tantangan saat ini adalah kesiapan untuk menyusun perencanaan pembangunan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara tepat, terukur, dan transparan sesuai dengan potensi dan prioritas kebutuhan desa.
“Juga kesiapan untuk mengelola keuangan desa secara berhati-hati, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa,” tambah dia.
Agar penyaluran dana desa tahap awal tahun 2015 ini lancar, ada beberapa hal pokok yang diharapkan menjadi masukan bagi para gubernur serta bupati atau wali kota, serta melaksanakan sosialisasi dan pelatihan, kepada aparat pemerintah daerah maupun aparat desa agar mempunyai pemahaman yang tepat dan kompetensi yang memadai dalam melaksanakan Undang-Undang Desa.
Sehingga diharapkan semua aparat desa akan mempunyai pemahaman dan kompetensi yang baik, dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, dan keuangan Desa.
“Kemudian, perlu dilakukan pendampingan kepada aparat desa dalam menyusun perencanaan dan penganggaran desa, pelaksanaan teknis program atau kegiatan Desa, penatausahaan dan akuntansi, serta penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban,” ucapnya.
Pihaknya juga akan melakukan proses merekrut, melatih dan mendistribusikan tenaga pendamping baru ke desa-desa di seluruh Indonesia.
“Direncanakan akan dimulai proses perekrutan dan seleksinya pada pertengahan bulan Juni 2015.”
Sehingga ditargetkan akan siap diterjunkan untuk menjadi pendamping desa mulai Juli hingga akhir Desember 2015, dan akan dilanjutkan dan diperluas cakupan wilayah kerjanya pada 2016.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kuasa hukum Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengaku kecewa terhadap Polri karena manggkir dari panggilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atas hal itulah sidang perdana praperadilan kliennya ditunda
“Ya begitu, bisa dibilang Polri berikan contoh tidak baik. Memang bisa-bisa saja tidak hadir pada panggilan pertama, tapi (Polri) tidak hadir tanpa keterangan apapun,” kata Ketua Tim Kuasa Hukum Novel, Muji Kartika Rahayu usai persidangan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (25/5).
Menurutnya, bukan hanya kliennya yang tidak mendapatkan informasi tentang alasan ketidakhadiran pihak Polri di persidangan, tapi Hakim tunggal Zuhairi juga tidak mendapat informasi.
“Ini bukan hanya novel yang tidak mendapat informasi, pengadilan saja tidak tahu. Ini kenapa sih tidak hadir, sesama selatan juga. Kalau Novel posisi di pusat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama,” kata Muji.
Diketahui, Hakim Zuhairi terpaksa menunda sidang hingga Jumat lusa karena pihak Polri tidak hadir di persidangan. 
Dalam sidang ini Novel ingin menguji tentang sah tidaknya penggeledahan, penyitaan, dan penahanan yang dilakukan penyidik Bareskrim Mabes Polri terkait kasus dugaan penganiayaan berat terhadap pencuri sarang burung walet di Bengkulu pada 2004 silam.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby