Jakarta, Aktual.co — Komisi I DPR berencana melakukan amandemen Undang-Undang nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri karena dinamika politik yang kini semakin dinamis.
“UU itu dibuat tahun 1999 dan sampai saat ini dinamika politik jauh berubah sehingga perlu diamandemen pada 2016,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (25/5).
Tantowi menjelaskan poin yang akan ditambah atau diubah yaitu terkait dengan jabatan duta besar Indonesia di negara sahabat.
Tantowi mencontohkan kekosongan posisi dubes Indonesia di Belanda dan Arab Saudi yang dibiarkan kosong padahal posisinya dibutuhkan dalam membina hubungan bilateral.
“Kita tidak enak hubungan bilateral dengan negara tersebut sehingga untuk mengatasi masalah itu harus diantisipasi dalam amandemen UU Hubungan Luar Negeri,” ujarnya.
Dia menjelaskan posisi kepala perwakilan Indonesia di negara lain belum bisa diwadahi terutama terkait dengan masa jabatannya.
Menurut dia, perlu diatur dalam UU agar tidak terjadi kekosongan karena menyangkut kesinambungan pekerjaan dan tentu tidak menghormati negara akreditasi.
“Itu (kekosongan perwakilan) tidak boleh terjadi karena tidak ada kesinambungan pekerjaan dan nuansanya tidak menghormati akreditasi,” katanya.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan konteks kerja sama luar negeri Indonesia yang dipayungi Kementerian Luar Negeri terkait hubungan luar negeri dan perjanjian internasional.
Dia menilai terkait perjanjian internasional tidak bisa dibahas hanya di Komisi I DPR karena juga terkait dengan kementerian lain.
“Kalau hubungan luar negeri kan bisa dibahas bersama (antara Komisi I DPR bersama Kemenlu),” katanya.
Dia menjelaskan sudah ada inisiatif dari Kemenlu untuk melakukan Focus Group Discussion meskipun baru diusulkan tahun depan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendesak pemerintah mempercepat pembahasan payung hukum ‘tax amnesty’. 
HIPMI menilai tax amnesty dapat membantu meningkatkan pemasukan pajak sekaligus sebagai sumber pendanaan infrastruktur.
“Tax amnesty ini perlu segera direalisasikan. Sebab, payung hukumnya harus segera disiapkan. lebih cepat lebih baik,” ujar Ketua Umum BPP HIPMI Bahlil Lahadalia pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi XI DPR RI di DPR, Jakarta, Senin (25/5).
Bahlil mengatakan, adanya tax amnesty tersebut akan meningkatkan daya saing industri nasional, apalagi menjelang pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Sekaligus, dapat meningkatkan pemasukan pajak.
Bahlil berharap agar pemerintah segera mempercepat payung hukum tax amnesty. Kemudian, payung hukum tax amnesty tersebut dapat dimasukkan ke dalam revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang sudah masuk prolegnas 2015 atau sebuah UU khusus.
Namun, menurutnya, kebijakan tax amnesty ini cukup diakomodasi melalui revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan agar implementasi tax amnesty berjalan lebih cepat.
“Kalau Undang-undang khusus pasti akan lebih lama sebab baru masuk prolegnas 2016. Kita butuh kepastian hukum secepatnya,” katanya.
Oleh karena itu, pemerintah diminta segera menerbitkan Amanat Presiden (Ampres) untuk membahas RUU tentang perubahan kelima UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Artikel ini ditulis oleh: