Jakarta, Aktual.co — Meski Gubernur Gorontalo Rusli Habibie telah meminta maaf, namun Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso menilai hal tersebut tidak dilakukan dengan tulus.
“Permintaan maaf itu tidak tulus karena gubernur tidak menyebutkan 10 hal yang dijadikannya bahan untuk melaporkan saya ke Menkopolhukam,” kata Budi saat memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Gorontalo, Senin (25/5).
Sidang tersebut merupakan kasus dugaan pencemaran nama baik Budi Waseso, saat masih menjabat sebagai Kapolda Gorontalo tahun 2013 dengan terdakwa Gubernur Gorontalo. Dalam sidang, Ketua Majelis Hakim Johnicol Richard Frans Sine sebanyak dua kali bertanya mengenai kemungkinan Budi Waseso dan terdakwa saling memaafkan.
“Dari dulu saya sudah memafkan gubernur, waktu itu saya pernah mendatangi beliau untuk berdamai karena Kapolri menegur saya berulang kali. Bahkan saya mengantar gubernur ke Bandara, tetapi besoknya saya baru tahu ternyata dia melapor secara tertulis kepada Menkopolhukam dengan tembusan ke banyak pihak,” kata dia.
Gara-gara laporan tersebut, lanjutnya, dia diperiksa oleh empat tim dari Jakarta yakni Kompolnas, Inspektorat Khusus, Propam dan Komisi III DPR RI. Menurut dia, keempat tim tersebut tidak berhasil menemukan bukti keberpihakannya kepada salah satu kandidat Pilkada Kota Gorontalo, Adhan Dambea yang saat itu dicoret dari pencalonan oleh KPU.
“Fitnah ini membuat saya terganggu, karena saya jadi bahan omongan di mana-mana, termasuk ketika akan menjabat Kabareskrim. Kinerja saya dipertanyakan, karena itu saya memilih jalur hukum untuk memulihkan nama baik.”
Dalam sidang tersebut, Rusli Habibie menyatakan permintaan maaf kepada Budi meskipun proses hukum kasus tersebut tetap berlanjut. Sebelumnya, gubernur juga meminta maaf dengan memasang iklan di dua koran lokal Gorontalo .
Gubernur dijerat dengan Pasal 317 ayat (1) dan (2) subsider Pasal 311 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 316 KUHP dengan ancaman maksimal empat tahun penjara.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kabareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso, hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baiknya di Pengadilan Negeri Gorontalo, Senin (25/5).
Budi yang datang mengenakan kemeja putih dan celana hitam, menjawab seluruh pertanyaan hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU), hingga kuasa hukum terdakwa Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.
Dalam kesaksiannya, Budi yang saat itu menjabat Kapolda Gorontalo menjelaskan, asal mula perseteruan dirinya dengan Rusli yang diawali saat Pilkada Kota Gorontalo tahun 2013.
“Ada sepuluh item tentang saya yang dilaporkan gubernur ke Menkopolhukam secara tertulis, semua berisi tentang ketidakhadiran saya di berbagai rapat Forkompinda. Semuanya fitnah.,” jelasnya.
Isi laporan tersebut diantaranya, Kapolda tidak turut bersama gubernur memantau Tempat Pemungutan Suara (TPS), menggunakan kostum Partai Amanat Nasional (PAN) saat berkunjung ke Kabupaten Gorontalo Utara serta sering bersama wali kota Adhan Dambea dalam beberapa kesempatan.
“Contohnya soal kostum PAN itu tidak benar, seragam tersebut sudah disita penyidik jadi barang bukti. Saya juga sering bersama Adhan untuk kepentingan pengamanan Pilkada, itu lebih penting daripada jalan-jalan ke TPS, ” ujarnya.
Menurutnya pendekatan kepada Adhan Dambea lebih strategis dalam mencegah kerusuhan, karena KPU mencoret Adhan dari pencalonan terkait ijazah palsu.
“Saat itu massa pendukung Adhan marah dan saya harus meredamnya. Upaya ini berhasil sehingga saat itu tidak terjadi kekacauan,” imbuhnya.
Budi juga mengakui sering tidak hadir dalam Forkompinda, karena harus menghadiri agenda lain dan telah mengirimkan wakil untuk menghadiri rapat.
Dalam sidang itu, Rusli hadir bersama istrinya Idah Syahidah serta sejumlah pejabat pemprov.
Sidang pemeriksaan saksi-saksi oleh Majelis Hakim Johnicol Richard, Abdullah Mahrus dan Teopilus Patiung itu akan dilanjutkan pada 28 Mei 2015.
Sebanyak 27 saksi akan hadir dalam sidang, yang akan digelar dua kali dalam seminggu itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby