Medan, Aktual.co — Pengamat Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Sohibul Ansor mengatakan bahwa akan ada penyesalan di Indonesia jika akhirnya partai Golkar tidak ikut dalam pilkada serentak 2015 mendatang.
“Saya kira nanti akan ada penyesalan pada bangsa kita ini, kalau Golkar tidak diikutkan dalam partisipasi politik dalam Pilkada, kita akan ‘lose’,” tandas Sohibul kepada Aktual.co di Medan, Selasa (25/5).
Menurut Sohibul, jalan keluar penyelesaian antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono yang sedang berseteru, hanya akan ditentukan keinginan politik dari presiden Joko Widodo sebagai pemegang tampuk pemerintahan.
“Pola-pola yang akan ditempuh ke depan, antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono adalah, sehebat apa kemauan politik Jokowi menyelesaikan konflik Golkar itu,” tukasnya.
Sebelumnya, Sohibul menuturkan, persoalan partai politik di Indonesia mengindikasikan keberadaan hukum yang tak memiliki hati nurani.
Menurut Sohibul, hukum di Indonesia saat ini tidak memiliki keadilan filosofis dan subsntantif. Hukum di Indonesia, lanjutnya hanya memiliki data formal.
“Itulah (hukum data formal) yang dipegang Agung Laksono,” tukasnya.
Persoalan tersebut, lanjut Sohibul dipicu keinginan pemerintah yang berkuasa saat ini. Yang berkeinginan kuat menghimpun kekuatan-kekuatan dari luar lingkaran Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
“Dan fakta KIH pun sekarang sudah compang camping, maka kekhawatiran sebuah pemerintah atas kelestarian jabatannya hinggga lima tahun paling tidak, itu sangat dikhawatirkan,” tukasnya.
Sohibul menilai, Jokowi agaknya memang tidak memahami situasi politik di Indonesia. Jokowi, kata Sohibul dinilai memiliki keinginan agar semua kalangan tunduk pada pemerintahannya.
“Tapi itulah keinginan dan obsesi Jokowi, supaya semua tunduk pada nya, jadi di design lah konflik internal dan ini sering terjadi. Konflik di PPP adalah sama, juga dengan Golkar,” katanya.
Situasi ini, sambung Sohibul, pernah terjadi di saat orde baru. Bedanya, kata Sohibul, di masa pemerintahan Jokowi, penggunaan kekuasaan itu lebih gampang ketimbang ketika orde baru berkuasa.
“Kalau kita rujuk ke belakang, itu pernah terjadi di Orde Baru. Kalau Soeharto menginginkan intervensi partai politik tertentu, maka dia mengerahkan panglima TNI, BAIS, BIN, sampai ke Kodam hingga Babinsa, jadi proyek besar. Tapi sekarang, hanya sebuah tanda tangan seorang Laoly (Menkumham),” pungkasnya.
“Jadi ada bedanya itu, di orde baru dengan kekuatan besar, sedangkan sekarang dia (Jokowi) hanya menemukan seorang anak Sumut (Yasonna Laoly),” timpal Sohibul.
Sohibul menegaskan, terkait berbagai persoalan politik di Indonesia, rakyat tentu akan mencatat. Bahwa pernah terjadi ketidakadilan dalam sebuah kekuasaan.
“Tapi rakyat mencatat, ini sebuah keadilan yang tidak benar, hanya berdasarkan fakta-fakta kekuasaan pemerintah. Ini yang di sebut bipolar and segmentary process, jadi bola bambu,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III Aboe Bakar Al Habsyi menyatakan prihatin terkait kebungkaman TNI dan Densus 88 terhadap ancaman teror Organisasi Papua Merdeka.
“Saya cukup prihatin kenapa Panglima TNI dan Kepala Densus 88 hanya diam dengan ancaman teror dari Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Puron Wenda dan Enden Wanimbo yang telah diberitakan oleh beberapa media,” ujar Aboe Bakar di Jakarta, Senin (25/5).
Menurut berita yang ada, lanjut Aboe,  kelompok sparatis tersebut secara terbuka telah menebarkan ancaman melancarkan perang terbuka terhadap TNI, Polri dan masyarakat non-Papua.
“Ini adalah bentuk teror yang nyata dan secara terbuka telah disampaikan ke publik. Ini seharusnya ditanggapi secara serius oleh Kepala Densus 88 dan Kepala BNPT,” tuturnya
Aboe mengatakan masyarakat banyak yang menanyakan selaku mitra kerja, kenapa Densus 88 hanya diam saja dengan teror yang terang benderang seperti itu.
Sehingga, kata Aboe, beberapa kalangan membandingkan persoalan ini dengan penembakan yang dilakukan Densus terhadap Nurdin pada September tahun yang lalu. Nurdin ditembak saat shalat Ashar karena diduga sebagai teroris, namun orang-orang ini yang sudah melancarkan ancaman teror secara terbuka hanya diam saja.
“Akhirnya sebagian orang menyimpulkan, bahwa aparat memiliki standar ganda dalam mengkategorisasikan teroris,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kepolisian kembali terlibat baku tembak dengan terduga teroris kelompok Santoso, Minggu (24/5) pukul 18.45 WITA kemarin. Kontak senjata itu terjadi di pegunungan desa Gayatri Kec Poso pesisir Utara.
“Dua orang dari kelompok santoso yang menjadi DPO kami tewas. Berbagai barang bukti juga berhasil disita,” kata Karo Penmas Polri Brigjen Agus Rianto, Senin (25/5).
Berbagai barang bukti yang disita yakni, ‎satu pucuk senpi M 16, dua magazen M 16, 20 butir amunisi kaliber 5,56mm, dua bom lontong dan satu bilah parang. Atas peristiwa itu, lanjut Agus, dari anggota Polri juga ada yang terluka yakni ‎Bripka Wayan Pande, anggota Satuan Gegara Korps Brimob mengalami luka tembak di lengan dan paha.
Lalu Brigadir Wayan Sedana, anggota satuan Gegana Korps Brimob mengalami luka di pelipis akibat perlawanan saat hendak mengamankan DPO kelompok Santoso.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Menolak reklamasi untuk mendapatkan hidup yang seimbang, hal itu diharapkan oleh Musisi senior Oppie Andaresta. Dia mengatakan hidup yang seimbang itu jelas banyak membawa dampak positif setiap orang dalam menjalani kehidupannya.

“Karena Hidup itu harus seimbang. Di Bumi ini, ada tanah, ada air dan ada daratan. Kalau bisa, yang sudah ada jangan dipaksakan. Alam harus seimbang, kalau tidak seimbang kita, kita yang kena akibatnya, ”  urai Oppie, di Jakarta.

Bahkan melihat sikap konsisten dari teman-teman yang melakukan penolakan rekalamasi. Sebagaian bagian dalam relawan reklamasi, pelantun “Ingat Pesan Mama’ itu terus mendukung (mensupport) rekan artis lainnya yang telah tiga tahun berjuang untuk melakukan penolakan reklamasi tersebut.

“Saya salut sama teman-teman, yang menolak reklamasi. Semoga mereka tidak pegal, dan apa yang diperjuangkan semoga menang, ” ucap Oppie memberikan semangat kepada relawan lainnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung menilai dimutasinya Asisten pidana umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, berinisal MYH disebabkan telah menuntut ringan 20 tahun penjara terhadap, dua warga negara Iran yaitu Mustofa Marodalivan 15 tahun dan Seyed Hashem yang memiliki 40 kilogram sabu.
Mustofa dan Seyed ditangkap BNN pada 26 Februari 2014 di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat karena menyimpan sabu seberat 40 kg. “Kalian simpulkan sendiri,” kata ‎Jaksa Agung HM Prasetyo di Kejaksaan Agung, Senin (25/5).
‎Dia menegaskan, tidak ada kata kompromi terhadap penyimpangan kewenangan yang dilakukan jajarannya dalam menegakan hukum. “Saya tidak ada kompromi untuk penyimpangan, kalian boleh lia,” kata dia.
Disinggung soal rencana penuntutan kasus ini yang tidak sampai pada Kejaksaan (Jampidum), ‎Prasetyo membenarkan hal tersebut. “Tidak ada sampai atas (Kejagung), ini bentuk pelanggaran, kita tidak ada komrpomi. Catat itu‎,” kata dia.
Saat kembali ditanyakan apakah mutasi terhadap Aspidum Kejati Jawa Barat ‎dikarenakan tuntutan ringan, Prasetyo kembali mengatakan silahkan disimpulkan sendiri. “Simpulkan sendiri saja, kita tidak ada kompromni.”
‎Sebelumnya, ‎Jaksa Agung HM Prasetyo merotasi ‎101 jabatan, berdasarkan s‎urat Keputusan Jaksa Agung nomor: Kep-IV-360/C/05/2015 tertanggal 13 Mei 2015. Salah satunya jabatan yang dirotasi yakni Aspidum Kejati Jawa Barat berinisial MYH. Posisi itu digantikan Rubiyanti yang sebelum menjabat Kajati Bale Endah. Namun dalam Sk tersebut MYH tidak disebutkan posisi barunya.
‎Sementara soal kasus dua gembong narkoba ini berawal dari penangkapan yang dilakukan BNN terhadap Mustofa dan Seyed ditangkap BNN pada 26 Februari 2014 lalu di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat atas kepemilikan narkoba jenis sabu seberat 40 kg.
Kedua warga negara Iran itu menyimpan sabu di salah satu lokasi di Cagar Alam Tangkuban Perahu‎ dengan cara megubur didalam tanah. Setelah itu kedua pemasok sabu itu diadili di Pengadilan Negeri Cibadak dengan tuntutan jaksa yang berbeda. Mustofa dituntut 20 tahun sedangkan Seyed 15 tahun penjara.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu