Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Indonesia perlu mendirikan badan perizinan satu atap khusus menangani energi, kata pengamat ekonomi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Doktor Joubert Maramis, Senin (25/5).
Jika pemerintah membuat badan perizinan khusus energi, menurut Joubert, akan menjawab rencana pemerintah lewat program 35.000 megawatt listrik.
“Listrik sudah menjadi masalah besar di Indonesia. Jadi, seharusnya pemerintah tidak hanya program terus, tetapi berorientasi pada capaian atau kinerja,” katanya di Manado, Sulawesi Utara.
Ia memandang perlu pemerintah menempuh tiga jalan keluar utama, yakni pertama membentuk badan perizinan satu atap untuk energi khusus yang menangani perizinan dari izin prinsip sampai operasi dan izin pemasaran jika swasta yang menanganinya.
Apalagi, lanjut Joubert, energi listrik sangat diminati investor swasta karena sangat menguntungkan. Misalnya, untuk skala 100 megawatt, “break even” bisa hanya 3–4 tahun jika pakai gas dan langsung dijual ke PLN.
Menurut dia, saat ini masalahnya adalah interkoneksi antarpulau besar di Indonesia yang belum ada, khususnya di bagian timur.
“Kalau semua pulau besar sudah terkoneksi, ‘power plant’ di mana saja tentunya tidak menjadi masalah karena langsung masuk ke sistem. Kondisi ini menyebabkan daerah yang belum terkoneksi menjadi rawan listrik karena biasanya volume industri masih kecil dibanding Pulau Jawa. Jadi, ini salah satu penghambat pembangunan besar-besaran power plant di Indonesia bagian timur,” jelasnya.
Masalah kedua, lanjut dia, yaitu pembiayaan, tidak mungkin semua “power plant” dibangun oleh pemerintah dengan APBN. Akan tetapi, dengan kondisi keuangan negara saat ini bisa sangat lama, di lain pihak masih alergi menggunakan tenaga nuklir.
“Coba bandingkan 35.000 megawatt jika pakai reaktor nuklir mungkin hanya tiga saja bisa hasilkan daya tersebut, sedangkan untuk tenaga air sudah besar jika 1.000 megawatt sehingga perlu 35 buah pembangkit dan bendungan, investasinya pasti triliunan rupiah,” katanya.
Ketiga, kata dia, modernisasi dan “upgrading” pembangkit listrik yang telah tua. Hal ini sangat penting karena relatif banyak pembangkit yang mesin generator dan kemampuannya sudah saatnya diregenerasi.
“Sudah saatnya pemerintah bertindak karena listrik sudah jadi masalah nasional. Khususnya Indonesia bagian timur, masalah listrik sudah mencapai klimaks,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Konfederasi Serikat Pekerja Minyak dan Gas Indonesia terus menggalang dukungan dari berbagai pihak untuk perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas.
“UU itu sudah terbukti tidak mampu meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi kita sebagai negara,” kata Presiden Konfederasi SP Migas, Faisal Yusuf Rasyid, kepada wartawan di Balikpapan, ditulis Senin (25/5).
Fasial menjelaskan, yang ada kemudian dari 14 tahun undang-undang tersebut justru membuat iklim investasi mencari dan menemukan minyak tidak kondusif, karena investor harus bayar pajak terlebih dahulu, dapat atau tidak dapat minyak dan gasnya.
Selain itu, juga tumpang tindih kewenangan dan akhirnya liberalisasi yang mengakibatkan 85 persen cadangan minyak dan gas dikuasai pihak asing.
Sedikitnya upaya mencari dan menemukan cadangan-cadangan migas baru, akhirnya Indonesia yang dulunya adalah negara pengekspor minyak, kini betul-betul menjadi negara pengimpor minyak.
Produksi harian dalam negeri yang mencapai 900 ribu barel per hari jauh di bawah kebutuhan nasional yang mencapai 1,5 juta barel per hari. “Impor minyak itu menjadi ladang bagi sejumlah orang yang kemudian disebut sebagai pemburu rente, yang membuat negara membayar lebih mahal daripada seharusnya,” kata Faisal.
Ia menambahkan, sebagai solusi dan sudah menjadi kebijakan sejumlah negara adalah memperkuat NOC atau “National Oil Company” yang dianggap sebagai representasi dari negara itu.
Malaysia misalnya dengan Petronas, Chevron oleh Amerika Serikat, Total dari Prancis, Petrochina dari China, Inggris dengan British Petroleum.
“Kita punya Pertamina, yang hari ini masih lebih banyak diremehkan kemampuannya bahkan oleh pejabat-pejabat kita sendiri,” tambah Faisal.
Dengan dasar undang-undang, NOC diberi wewenang mengintegrasikan atau menggabungkan industri hulu migas (mencari dan menemukan minyak dan gas) dan bagian hilir (trading, penjualan dan distribusi) migas.
NOC, jelas Faisal, juga diberi hak-hak istimewa untuk menegakkan kedaulatan negara di bidang energi, seperti mendapat hak menjadi penawar utama dari wilayah kerja baru baru.
“Kalau Pertamina tidak sanggup misalnya, baru dialihkan ke pihak-pihak lain,” tandas Faisal.

Artikel ini ditulis oleh: