Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi SP tidak mengetahui, kasus dugaan korupsi permohonan keberatan pajak Bank Central Asia berkaitan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
“Aku tidak tahu lengkap perkaranya,” ujar Johan saat berbincang dengan Aktual.co, Senin (25/5).
Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi permohonan pajak BCA, KPK telah menetapkan mantan Direktur Jenderal Pajak, Hadi Purnomo sebagai tersangka. Namun demikian, atas penetapan tersangka yang disematkan oleh KPK, Hadi pun menggugat KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
Ketika dalam sidang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (22/5), penyidik KPK Ariawan Agustiartono mengkaitkan kasus Hadi dengan kasus BLBI.
“Kami menghimpun dokumen dari Ditjen Pajak dan yang lain karena ini berkaitan dengan BLBI. Kami harus ke instansi-instansi lain yang memiliki dokumen. Kami meminta BPKP yang mengaudit BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), juga Menkeu,” kata Ariawan.
Menanggapi hal itu, Johan pun berjanji akan menjelaskan bagaimana konstruksi kasus BCA bisa berkaitan dengan BLBI yang mencuat ketika ere Presiden Megawati Soekarnoputri itu. “Kita hormati proses praperadilan. Kita tunggu saja bagaimana hakim memutus tentang penetapan tersangka HP,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi V DPR RI meminta pemerintah dan PT KAI tidak lagi mengabaikan keselamatan para penumpang kereta. Selain itu, Komisi V menyampaikan keprihatinannya atas tragedi tabrakan kereta di Cirebon, Sabtu malam (23/5).
Demikian disampaikan Wakil ketua Komisi V DPR RI asal dapil Jabar IV, Yudi Widiana Adia kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/5). 
“Saya sangat prihatin dengan terulangnya kecelakaan kereta api ini. Seharusnya, kecelakaan kereta yang terjadi akhir-akhir ini menjadi momentum pemerintah dan PT KAI untuk memperbaiki kelaikan sarana dan prasarana kereta dan  meningkatkan keselamatan. Tapi, seperti pemerintah dan KAI mengabaikan hal itu, atau memang ada penurunan managemen di KAI,” ucapnya.
Terjadinya kecelakaan yang menyebabkan 2 penumpang luka berat itu, kata Yudi, menunjukkan rendahnya menejemen program saran dan prasana perkeretaapian di Indonesia. Lebih dari itu, Ia menengarai adanya keteledoran dari petugas terkait.
Dalam catatan yang disebutkannya, Selama 2004-2010 telah terjadi lebih dari 700 Peristiwa Luar Biasa Hebat (PLH), yang terdiri dari tabrakan antar KA (5%), anjlok / terguling (75%), dan tabrakan antara KA dengan kendaraan bermotor (20%). Politisi PKS ini menambahkan dari beberapa hasil penelitian diketahui bahwa untuk keseluruhan kecelakaan yang terjadi, faktor yang paling besar berkontribusi masuk ke dalam kategori preconditions for operator acts (44%), diikuti dengan faktor organisasi (27%).
“Kategori preconditions for operator acts terlibat dalam 33 dari 35 kecelakaan (94%), sedangkan faktor organisasi terlibat dalam 22 dari 35 kecelakaan (63%).  Baik untuk tumbukan KA dengan KA dan kejadian anjlok, sebagian besar disebabkan karena kesalahan ataupun kerusakan pada sarana maupun prasarana, karena masih kurangnya perawatan yang dilakukan.  Karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas perawatan, pengaplikasian manajemen kelelahan bagi para operator, maupun perbaikan dari segi kelembagaan, agar perkeretaapian Indonesia memiliki nilai keselamatan yang tinggi dan dapat mencapai target zero accident”, jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Soerjanto, investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi menyebutkan, KNKT masih mempelajari data loker atau black box yang ada di Kereta Api. Dijelaskannya, dengan dibacanya loker ini maka nanti bisa diketahui Kereta Api yang terlibat kecelakaan ini interlocknya aman atau tidak.
“Jadi kita tahu KA Bangun Karta dan barang yang terlibat kecelakaan ini masuk jam berapa, setelah itu jalurnya clear atau tidak serta interlocknya aman atau tidak. Dari situ kita ketahui penyebab kecelakaannya,” ucapnya kepada wartawan, Senin (25/5).
Soerjanto juga menjelaskan, ada beberapa faktor terjadinya kecelakaan kereta api, namun entah ini berkaitan atau tidak atas kecelakaan KA Bangun Karta dengan KA Barang di Cirebon, Jawa Barat. 
Faktor-faktor tersebut, sambungnya, adalah masalah sarana dan prasarana, guncangan dalam kereta dan interlockingnya baik atau tidak. 
“KNKT sudah kumpulkan datanya melalui pihak stasiun yang melepaskan sinyak kereta serta sistem. Selain itu, masinis kedua KA sudah diwawancarai,” tutupnya.
Seperti diketahui, Kereta api (KA) Eksekutif Bangunkarta jurusan Jakarta-Surabaya bernomor lokomotif CC2061323 menabrak KA barang pada Sabtu (23/5) petang. 
Peristiwa kecelakaan itu terjadi di KM 211 sekitar 200 meter sebelum Stasiun Waruduwur, Desa Waruduwur, Mundu, Kecamatan Astana japura, Kabupaten Cirebon. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Indonesia (BEM SI) kecewa dan sakit hati karena rencana pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dibatalkan secara sepihak. Dimana pertemuan tersebut seharusnya dilakukan hari ini  Senin (25/5).
Pasalnya, rencana pertemuan itu dijanjikan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan ketika berbicara di depan mahasiswa dalam demonstrasi hari Kami pekan lalu (21/5), pertemuan Jokowi dengan mahasiswa akan disiarkan langsung di seluruh stasiun televisi.
Kekecewaan pembatalan pertemuan itu disampaikan antara lain oleh BEM Universitas Lampung lewat akun Twitter @BEM_Unila.
“Jokowi banyak mengumbar janji akan tetapi selalu ingkar janji. Ungkapan itu yang pantas terlontarkan kepada pemerintahan kita hari ini, yang suka mengumbar-umbar janji. Sudah sangat jelas hasil kesepakatan pemerintah dengan BEM Seluruh Indonesia pada 21 Mei 2015 lalu,” kicau BEM Unila lewat akun @BEM_Unila
Kabar pembatalan pertemuan dengan Jokowi diterima BEM SI pada Sabtu malam (23/5) pukul 22.47 WIB.Sementara BEM UGM menerima pesan dari Staf Khusus Presiden Teten Masduki via pesan pendek yang berbunyi: Info dri Pak Pratikno, menurut Pak Luhut barusan, Senin jadwal Presiden tidak memungkinkan menerima mahasiswa. Jadi, mahasiswa akan diterima di waktu lain.
“Ini sungguh bentuk ketidakkonsistenan pemerintah dan bentuk pembohongan publik. Kami sungguh sangat kecewa,” tulis @BEM_Unila.
Mereka mengatakan bahwa dalam demo tanggal 21 Mei mahasiswa ingin menarik Jokowi ke ruang publik bukan untuk minta makan siang, foto-foto atau yang lainnya.
“Akan tetapi ada hal substansial yang kami tuntut yaitu terkait sikap Presiden terhadap kedua tuntutan kami yaitu pemerintah harus segera mencabut kebijakan harga BBM dari mekanisme pasar bebas dan mengembalian subsidi BBM serta mengambil alih 100 persen kekayaan dan aset Blok Mahkam dan Freeport,” tegas @BEM_Unila.
Pada bagian akhir mereka mengatakan akan mengumpulkan kekuatan massa yang lebih besar untuk terus berkonsolidasi, bergerak, mengkritik pemerintah, dan menekan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat. Mahasiswa juga mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi kepemudaan, buruh, ormas dan lain sebagainya untuk menjadi oposisi pemerintah demi stabilisasi ekonomi, hukum, sosial, dan politik di Indonesia. 
Sebagai mana meneruskan pernyataan Luhut yang memfasilitasi mahasiswa bertemu dengan presiden.
“Kami tadi sudah diskusi dengan teman-temanmu perwakilan BEM Mahasiswa di dalam, saya kira diskusi berjalan baik alot dan menurut saya teman-teman kalian itu punya pemikiran yang matang dan perlu diantisipasi, maksud saya diapresiasi. Saya ingin mengatakan bahwa Presiden tadi sdah dikomunikasikan dengan Bapak Mensesneg akan bertemu dengan perwakilan mahasiswa hari Senin (25/5),” ujar Luhut usai pertemuan lalu (21/5).
Yang kedua, kata Luhut, kita atur lagi pertemuan antara perwakilan mahsiswa dengan pemerintah yang diwakili beberapa staf presiden untuk mengkomunikasikan program-program yang kalian konsen bahwa itu tidak berpihak kepada rakyat banyak.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sidang perdana gugatan praperadilan Novel Baswedan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (25/5). Novil menggugat Polri atas penetapannya sebagai tersangka dan penangkapannya oleh penyidik Badan Reserse Kriminal Polri.
“Praperadilan pukul 09.00 Wib ini kami datang tepat waktu,” kata kuasa hukum Novel Baswedan, Muji Kartika Rahayu di Jakarta.
Muji mengatakan, gugatan praperadilan itu terkait dengan proses penetapan penahanan dan penangkapan yang dilakukan Polri, tidak sesuai dengan prosedur. Untuk melawan Polri, dia mengkau, telah menyiapkan sekitar 10 orang pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Anti Kriminlisasi.
Novel dan tim kuasa hukumnya sudah mendaftarkan gugatan praperadilan pada Senin (4/5) lalu. Permohonan gugatan itu terdaftar atas Nomor Register 37/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. Hal-hal yang mendasari gugatan tersebut antara lain penangkapan dan penahanan Novel yang didasarkan atas sangkaan pasal yang berbeda.
Selain itu, penggunaan Surat Perintah Kabareskrim Nomor Sprin/1432/Um/IV/2015/Bareskrim tertanggal 20 April 2015 sebagai dasar penerbitan surat perintah penangkapan dan penahanan Novel dianggap tidak lazim. Menurut kuasa hukum Novel, dasar penangkapan dan penahanan adalah surat perintah penyidikan.
Novel merupakan tersangka tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan atau seseorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapat keterangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dan atau Pasal 422 KUHP juncto Pasal 52 KUHP yang terjadi di Pantai Panjang Ujung, Kota Bengkulu, pada 18 Februari 2004, seperti dilaporkan oleh Yogi Hariyanto.
Surat perintah penangkapan Novel dengan Nomor SP Kap/19/IV/2015/Dittipidum memerintahkan untuk membawa Novel Baswedan ke kantor polisi. Surat tersebut memerintahkan untuk segera dilakukan pemeriksaan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu