Jakarta, Aktual.co — Sebanyak 215 anak putus sekolah di Kota Surabaya selama 2015 akan menjadi sasaran program tanggung jawab sosial kampus atau “Campus Social Responsibility” 2015.
“Jumlah 215 anak putus sekolah itu masih cukup banyak. Karena itu, saya terus menginstruksikan ke dinas-dinas untuk terus mencari anak yang putus sekolah di kelurahan dan kecamatan,” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, di Surabaya, Minggu (24/5).
Menurut dia, Pemkot Surabaya terus berupaya untuk mewujudkan harapan tidak ada lagi anak yang putus sekolah di Kota Pahlawan. Upaya tersebut, ditunjukkan dengan Pemkot Surabaya menggandeng kalangan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk menangani anak putus sekolah atau “Campus Social Responsibility”.
Rismaharini mengatakan program “Campus Social Resposibility” 2014 masuk nominasi pelayanan publik terbaik di Kementrian Pendayagunaan Apartur Negara (KemenPAN).
“Program ini sangat bagus dan bisa dicontoh daerah lain sehingga tidak ada lagi anak yang putus sekolah,” katanya.
Ia mengapresiasi kepedulian para mahasiswa yang tergerak untuk ikut mencerdaskan anak bangsa melalui program “campus social responsibility” ini. Disampaikan wali kota, di zaman serba digital seperti sekarang, tidak mudah menemukan anak-anak muda seusia mahasiswa yang memiliki kepedulian pada orang lain.
“Karena itu saya berterima kasih. Saya tahu ini tidak mudah, tetapi siapa lagi yang menyelamatkan anak-anak ini kalau bukan kita. Terima kasih karena sudah mau dan tulus mendampingi anak-anak ini,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Puluhan kapal nelayan Kota Pekalongan, Jawa Tengah, terancam tidak bisa untuk melaut karena nelayan kesulitan memperpanjang surat izin penangkapan ikan.
Ketua Asosiasi Purse Saine Indonesia (API) Kota Pekalongan, Mofid di Pekalongan, Minggu (24/5), mengatakan bahwa sekitar 30 persen dari 200 kapal purse saine kini terancam tidak bisa berlayar karena masalah kesulitan memperpanjang surat izin penangkapan ikan.
“Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengakibatkan sejumlah nelayan menganggur karena mereka tidak bisa memperpanjang surat izin penangkapan ikan,” katanya.
Ia mengatakan, pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/2014 disebutkan bahwa untuk memperpanjang surat izin penangkapan ikan pada kapal di atas 200 gross ton, harus dibuat perseroan terbatas (PT) dan harus dilengkapi unit pengelolaan ikan.
Padahal, kata dia, persyaratan tersebut sulit dipenuhi nelayan. Persyaratan itu akan menyulitkan pemilik kapal mengurus surat izin penangkapan ikan di laut.
“Dampak dari kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan itu sekitar 30 persen dari 200 kapal, surat izin penangkapan ikan tidak bisa diperpanjang lagi,” katanya.
Menurut dia, selama ini nelayan yang membongkar muatan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pekalongan paling patuh mengurus semua persayaran perizinan dibanding daerah lain di Jawa Tengah.
“Peraturan ini justru membuat nelayan semakin terjepit dan tidak bisa melaut,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —  Ribuan warga Perumahan Taman Bukit Sari VIP II, Kota Balikpapan, terancam tidak mendapat pasokan air bersih setelah kolam penampung air milik pengembang PT Villa Intra Persada (VIP) mengering pada pekan ini.
“Sekarang tinggi permukaan air sudah sampai mulut selang penyedot. Bila tidak hujan, paling ini cukup untuk beberapa hari ke depan,” kata teknisi fasilitas pengolah air PT VIP, Muhammad Yusuf, di Balikpapan, Minggu (24/5).
Sejak perumahan itu dihuni pada 2003, warga VIP II memang belum mendapatkan fasilitas air bersih dari PDAM Kota Balikpapan. Selama ini, mereka mengandalkan pasokan air dari kolam dan sumur bor yang dialirkan oleh pengembang tersebut.
Namun, seiring dengan bertambahnya penghuni Perumahan VIP II, debit air dari fasilitas pengolahan sendiri tidak lagi mencukupi.
Warga, terutama yang rumahnya di bukit, kerap kali tidak kebagian air hingga berhari-hari. Pembagian air secara bergilir juga tidak menyelesaikan masalah.
Apalagi, pengembang juga terlihat tidak memelihara fasiltas pengolahan yang ada. Kolam penampungan air hujan dibiarkan bertambah dangkal dan dari tiga sumur bor, termasuk pompanya, juga dibiarkan rusak.
“Giliran kami minta pengembang untuk rapat bersama membahas masalah ini, tidak ada yang datang dari pihak PT VIP,” kata Ketua RT 24 Perumahan VIP II, M Yahya.
Ia juga menambahkan, selama ini warga juga sudah berusaha mendapatkan layanan PDAM, namun karena keterbatasan jaringan, warga VIP II yang terdiri dari 225 kepala keluarga dan dua RT belum bisa terlayani.
“Ironis juga, lha wong reservoir PDAM untuk sekitar sini ada di atas bukit yang ada di kawasan VIP II,” kata Mestiko, tokoh masyarakat setempat.
Keresahan warga tentang pasokan air bersih ini bertambah dengan semakin dekatnya bulan Ramadhan.
Karena masalah ini, warga sempat mendemo pengembang dan meminta Direktur PT VIP Chandra bertemu langsung dengan mereka, namun hingga warga akhirnya bubar, Chandra yang saat ditelepon mengaku sedang dalam perjalanan ke VIP II, tidak pernah sampai.
“Kalau pengembang tidak perhatikan masalah ini, kami akan hentikan pembangunan rumah-rumah baru di sini,” ancam seorang warga.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby