Jakarta, Aktual.co — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Polri untuk segera mengungkap fakta dalam kasus pembunuhan terhadap aktivitas lingkungan Jopi Teguh Lesmana Perangin-angin.
“Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melakukan penyelidikan mendalam guna dapat mengungkap fakta secara menyeluruh kasus pembunuhan aktivis lingkungan yang bernama lengkap Jopi Teguh Lesmana Perangin-angin oleh sekelompok orang tak dikenal,” kata Wakil Koordinator Badan Pekerja Kontras Chrisbiantoro dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (24/5).
Ia memaparkan kasus pembunuhan aktivitas lingkungan tersebut terjadi di Venue Caffe, Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (23/5) dini hari.
Menurut dia, berdasarkan informasi yang diterima, almarhum dinyatakan tewas setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), akibat luka tusuk pada bagian punggung yang tembus ke paru-paru setelah terlibat keributan dengan pengunjung kafe lainnya, sekitar pukul 03.30 WIB.
Peristiwa di atas dinilai Kontras merupakan pelanggaran terhadap hak hidup sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), serta Pasal 6 Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Sipol).
Hal tersebut, juga dinilai Kontras merupakan tindak pidana sebagaimana yang dimaksut oleh Pasal 338 juncto 354 Ayat (1) KUHP, tentang pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman pidana maksimal selama 15 tahun penjara.
Lebih jauh, peristiwa pembunuhan tersebut juga menambah catatan panjang kekerasan terhadap aktivis dan pembela HAM di Indonesia, sebagaimana yang dijamin oleh Deklarasi Pembela HAM 1998, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Pasal 21, 22, dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob), serta mengakibatkan hilangnya rasa aman bagi masyarakat pada umumnya.
Untuk itu, Kontras mendesak Polri untuk segera melakukan penyelidikan mendalam terhadap peristiwa pembunuhan terhadap Jopi Parangin-angin, guna dapat mengungkap secara menyeluruh kasus pembunuhan tersebut, dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam upaya pengungkapannya.
“Hal ini penting menurut kami guna mengembalikan hilangnya rasa aman bagi masyarakat akibat terjadinya pembunuhan tersebut,” katanya.
Kontras juga menyampaikan, dukacita yang mendalam atas kepergian almarhum yang dikenal sebagai sosok berani yang selalu mengkritik pembangunan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM, khususnya dalam sektor perkebunan sawit.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Medan, Aktual.co — Pengamat sosial politik Universitas Sumatera Utara (USU), Dadang Darmawan mengatakan bahwa terkait berbagai isu-isu sosial di masyarakat, pemerintah lebih terlihat seperti ‘pemadam kebakaran’ ketimbang melakukan tindakan antisipasi dan pencegahan.
Hal itu dikatakan Dadang kepada Aktual.co di Medan, Minggu (24/5), ketika ditanya komentarnya terkait persoalan beras plastik yang merebak di berbagai daerah di Indonesia.
“Harus ada investigasi terlebih dahulu oleh pemerintah, sehingga kesannya tidak lagi, seperti pemadam kebakaran. Karena saya lihat lebih banyak, isu (di Indonesia) ini setelah terjadi baru pemerintah bertindak,” tandas Dadang.
Menurut Dadang, persoalan beras plastik yang meresahkan banyak kalangan adalah tanggung jawab pemerintah sepenuhnya.
“Saya tetap menganggap bahwa isu beras plastik ini mestinya menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena tataniaga beras ini, selama ini dipegang pemerintah,” kata Dadang.
Dimana, lanjut Dadang, pemerintah termasuk Balai Pengujian Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga yang bertugas dalam pengawasan obat dan makanan, yang dinilai tidak merespon dengan cepat isu soal beras plastik itu.
“Pemerintah memiliki Balai Pengujian Obat dan Makanan (BPOM), maka pemerintah yang harus merespon dengan cepat beras plastik ini. Karena itu, apakah benar atau tidak, itu harus menjadi tanggung jawab resmi pemerintah. Saya setuju harus ada pengujian berkala makanan yang beredar di lapangan. Jadi bukan sudah terjadi baru ada pengujian. Itu yang kita sesalkan,” tukasnya.
Menurut Dadang, merebaknya beras plastik hingga ke pasaran, murni adalah kesalahan pemerintah. Dimana korban yang paling besar, dirasakan oleh konsumen, pedagang dan petani.
“Ini piur dan murni kesalahan pemerintah. Konsumen paling dirugikan, produsen dan petani, pasti, karena kita melihat 30 persen penurunan daya beli masyarakat di beras karena isu itu. Dan pedagang beras sangat dirugikan sekali dengan isu itu,” ungkapnya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Denpasar, Aktual.co — Jajaran pengurus DPD Golkar Bali, baik dari kubu Aburizal Bakrie (ARB) maupun kubu Agung Laksono sepakat untuk islah. Ketua DPD Partai Golkar Bali kubu ARB, I Ketut Sudikerta menuturkan, pertemuan yang digelar di Sector Bar, Sanur Denpasar itu untuk soliditas dan kebesaran Partai Golkar.
“Kita bertemu untuk mewujudkan soliditas Golkar di Bali dalam menyongsong pilkada,” kata Sudikerta, Minggu (24/5). 
Menurutnya, pertemuan kali ini adalah awal untuk mewujudkan islah secara keseluruhan. Pada pertemuan yang digelar tertutup itu kedua belah pihak sepakat untuk melebur jadi satu menyongsong pilkada serentak pada Desember mendatang.
“Tadi kita bahas gimana caranya kita bersatu untuk mewujudkan kebesaran partai demi kesejahteraan masyarakat kita, tidak berdasarkan kepentinga sesaat belaka,” papar dia. 
Menurut dia, hasil hasil komunikasi awal kedua belah pihak memiliki pandangan sama. Kendati telah memulai komunikasi islah di Bali, namun Sudikerta mengaku tetap mengacu pada keputusan islah di tingkat pusat.
“Tentu kita mengacu kepada pusat, gimana keputusannya. Ini kita bertemu untuk itu (islah), untuk menyatukan pandangan. Kita bahu membahu, bekerjasama membangun soliditas partai. Ini sebagai bentuk awal membangun soliditas kita,” jelas Wakil Gubernur Bali itu.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPD Partai Golkar kubu Agung Laksono, Dewa Made Widiyasa Nida menuturkan hal serupa. Pertemuan kali ini adalah awal untuk melakukan islah. 
“Ini pertemuan awal. Yang jelas ketegangan keduanya sudah cair. Kita sepakat islah, entah siapapun nanti yang jadi ketua umum. Untuk itu belum, kita fokus bahas pilkada. Lain-lainnya akan dibahas pada pertemuan berikut,” tutup Dewa Nida. 

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong DPR membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengusut peredaran beras sintetis yang ditemukan di beberapa daerah.
“Pansus ini diharapkan dapat mengungkap dan menjelaskan mengapa dan bagaimana hal ini bisa terjadi,” kata Wakil Sekjen DPP PKB Daniel Johan dalam jumpa pers, di Kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu (24/5).
Ia menegaskan, bahwa pembentukan Pansus diperlukan mengingat persoalan beras sintetis memerlukan penanganan komprehensif yang melibatkan banyak pihak.
Selain itu, persoalan beras sintetis merupakan masalah serius karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas, sehingga tidak boleh dibiarkan begitu saja.
“Langkah ini perlu dilakukan untuk memastikan masyarakat Indonesia dapat memasuki masa puasa dan Idul Fitri dengan tenang,” kata Daniel yang didampingi Ketua Fraksi PKB DPR Helmy Faishal Zaini dan sejumlah ketua kelompok fraksi.
Menurut Daniel, Pansus juga dimaksudkan untuk menjawab berbagai spekulasi terkait munculnya temuan beras sintetis yang dioplos dengan beras asli dan dijual di pasaran.
“Kan ada yang bilang ini pengalihan isu, ini ada motif politis, sabotase, dan sebagainya. Nah, kita harapkan lewat Pansus semua bisa terungkap,” katanya.
Helmy Faishal menambahkan persoalan beras sintetis merupakan persoalan serius yang setidaknya menyangkut tiga aspek, yakni keamanan, kesehatan, dan ekonomi.
“Kami menilai pemerintah ceroboh dalam melakukan pengawasan, sehingga sampai terjadi kasus ini,” kata Helmy.
“Kami tidak tahu masuknya beras sintetis ini ilegal atau tidak. Yang jelas pemerintah harus segera bertindak,” tambah mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal itu.
Ia mengatakan dengan adanya Pansus, maka DPR bisa membentuk tim investigasi yang akan mendatangi lokasi ditemukannya beras sintetis dijual di pasaran dan memanggil pihak-pihak terkait.
“Rekomendasi Pansus nanti diberikan kepada Presiden, Kapolri, dan menteri terkait,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby