Makasar, Aktual.co — Kunjungan presiden Republik Indonesia Jokowi ke kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Jumat (22/5) sore, sebagai rangkaian kunjungan kerja kepresidenan ke beberapa daerah di Indonesia.
Jokowi meresmikan proyek Makassar New Port (MNP), di Jl Soekarno, Makassar. Proyek MNP ini merupakan pelabuhan yang digadang-gadang menjadi terbesar di Kawasan Timur Indonesia dengan kapasitas tampung mencapai tiga juta peti kemas/tahun.
Direktur Utama PT Pelindo IV, Mulyono mengatakan, pembangunan proyek MNP ini nantinya menjadi terminal peti kemas baru dengan panjang kurang lebih 2 kilometer  akan menampung tiga juta peti kemas pertahun.
“PT Pelindo IV menyatakan siap mengerjakan proyek besar yang bernilai Rp7 triliun setelah pemancangan tiang pertama hari ini,” ujarnya, disela acara peresmian.
Menurutnya,  tahap awal pembangunan proyek terminal ini  mengerjakan pembangunan  sepanjang 300 meter dan ditargetkan selesai tahun 2018.
Pembangunan Proyek MNP ini merupakan proyek yang akan dintegrasikan dengan konsep pembangun tol laut yang direncanakan oleh pemerintahan Jokowi-JK.
Kedatangan Jokowi di Makassar sempat mengalami penundaan dari jadwal yang ditetapkan. Jokowi dijadwalkan hadir pukul 13.00 wita, namun molor hingga pukul 16.00 wita.
Dalam kunjungannya, selain meresmikan proyek MNP, Jokowi juga membagikan 1.000 Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pembagian kartu KIS ini dipusatkan di Pelabuhan tradisional, Paotere.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdalih menurunnya performa pemberantasan korupsi akibat proses adaptasi yang harus dilakukan tiga Pelakasana Tugas (Plt) pimpinan.
Plt Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji menyadari, bahwa adaptasi terhadap sistem kelembagaan, serta pemahaman kasus yang ditangani, membuat kinerja lembaga antirasuh menurun.
“Memang beberapa bulan ini sejak ada Plt, kita berusaha melakukan adaptasi. Setelah ada hirup pikuk butuh waktu memperbaiki kelembagaan, agak mengganggu kinerja kita, setelah agak tenang, kita mulai bisa bekerja,” ujar Plt komisioner KPK, Indriyanto, saat jumpa pers, di gedung KPK, Jumat (22/5).
Sementara itu, Plt pimpinan lainnya, Johan Budi SP, menghimbau kepada awak media untuk tidak memandang KPK sudah tak berkompeten mengusut kasus korupsi di tanah air.
Dia mengatakan, baik tidaknya peforma KPK jangan dilihat pemeriksaan saksi yang dilakukan setiap harinya atau aspek penindakan. Karena menurutnya, masih terdapat empat aspek lagi yang juga bisa dijadikan tolak ukur kinerja KPK, seperti pencegahan dan koordinasi supervis (korsup).
“Mengukur KPK sepi atau ramai tidak bisa hanya diukur berapa orang diperiksa, tapi sejauh mana KPK menjalankan tugas pokok dan fungsi. Ada lima, pencegahan, korsup,” kata Johan.
Menurutnya, semua elemen masyarakat harus juga melihat situasi dan kondisi KPK, pasca diterpa kasus, khususnya yang menimpa Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW).
“Kalau teman-teman lebih banyak melihat dari sisi penindakan. Kalau jarang diperiksa KPK disimpulkan sedang ngantuk. Kedua, teman-teman juga memahami hiruk-pikuk (kasus AS dan BW) berdampak pada organisasi keseluruhan,” sesalnya.
Lebih jauh disampaikan Johan, pihaknya pun melontar kembali tak segan-segan berjanji akan menyelesaikan 36 kasus yang masih mangkrak. Mereka juga tidak menutup kemungkinan adanya tersangka kasus baru.
“Tapi yakinkah pekerjaan di penindakan masih jalan terus, pemeriksaan saksi jalan. PR KPK untuk 36 kasus juga harus diselesaikan seperti janji awal Plt pimpinan. Bukan berarti tidak ada yang dinaikkan ke penyidikan yang baru,” tandas Johan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menegaskan, pihaknya bakal menindaklanjuti seluruh laporan  masyarakat sesuai prosedur. 
Termasuk mengusut dua pengamat Indonesian Coruption Watch (ICW), dan mantan penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilaporkan terkait pemberitaan di sejumlah media massa.
Jenderal bintang empat itu memastikan tidak akan ada perlakuan khusus terhadap terlapor, meski berstatus sebagai aktivis antikorupsi.
“Tidak ada bedanya. Mau siapa pun yang dilaporkan,  proses hukumnya harus dilalui dulu,” ujar Badrodin, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (22/5).
Badrodin mengatakan, semua pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Bareskrim, akan diproses sesuai standar prosedur kasus. Menurutnya, setiap laporan yang diterima wajib untuk ditelusuri dan ditentukan, apakah layak untuk diteruskan ke tingkat penyidikan.
Sebelumnya, Ahli hukum pidana dari Universitas Padjajaran, Romli Atmasasmita, polisikan tiga pegiat antikorupsi ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, Kamis (21/5).
Ketiga orang tersebut yaitu, Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, dan Said Zainal Abidin, sebagai mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Romli mengatakan, bahwa dirinya merasa pernyataan ketiga terlapor di sejumlah media massa telah mencemarkan namanya. Ia turut menyerahkan kliping sejumlah media massa.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby