Jakarta, Aktual.co —  Stres karena terlalu keras bekerja, dan sering mengonsumsi makanan junk food. Bukan tidak mungkin akan membuat kualitas sperma Anda menjadi buruk.

Namun, apakah benar terlalu sering makan ‘junk food’ menyebabkan pria jadi mandul dan membuat pendek usia?

Demikian, banyak ahli berpendapat. Pasalnya, para ahli kesehatan dari Universitas Harvard, AS bekerjasama dengan dokter dari Universitas Murcia (Spanyol) melakukan penelitian bersama dan analisis sperma dari ratusan pria berusia 18-22 tahun.

Seluruh pria yang sperma-nya diteliti memiliki kesehatan yang baik. Sedangkan, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan kualitas sperma antara pria yang terbiasa mengonsumsi ‘junk food’ dengan pria yang tidak pernah makan ‘junk food’.

Dimana, pria penikmat ‘junk food’ diketahui memiliki kualitas sperma yang buruk dan cenderung tidak mampu bertahan hidup lebih lama, meskipun secara fisik pria tersebut terlihat sehat.

Bahkan, dalam sejumlah penelitian pria yang terbiasa mengonsumsi ‘junk food’ ternyata bisa menyebabkan kualitas sperma pria menjadi buruk sehingga tidak mampu membuahi sel telur.

Sementara itu, junk food merupakan istilah untuk mendefinisikan jenis makanan tidak sehat, tinggi kalori, sedikit nutrisi dan mengandung banyak lemak.

Semua jenis makanan cepat saji seperti ayam, hamburger, kentang goreng yang dijual oleh rumah makan bermerek terkenal sering dikategorikan sebagai makanan ‘junk food’.

Dampak buruk karena terlalu sering mengonsumsi ‘junk food’ dalam jangka panjang dapat memicu banyak penyakit kronis seperti kanker dan juga berpotensi merusak kualitas sperma sehingga dapat menurunkan tingkat kesuburan dan menyebabkan kemandulan pada pria.

Selanjutnya, dari sisi media. Pada hakekatnya untuk bisa membuahi sel telur sehingga terjadi kehamilan, sperma harus memenuhi beberapa syarat, misalnya jumlahnya sekitar 20 juta per mililiter sperma, memiliki gerak dan ukuran yang bagus. Sperma yang sehat dapat bergerak lincah di dalam rahim wanita dan membuahi sel telur.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan bahwa panitia seleksi (Pansel) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bebas konflik kepentingan atau independen.
Hal itu menyusul komposisi  Pansel KPK yang diisi oleh gender perempuan dan dikhawatirkan menjadi pengalih pandangan publik. Pasalnya, latar belakang Ketua Pansel KPK Destry Damayanti merupakan staf khusus Menteri BUMN pimpinan Rini Soemarno.
“Jangan ada konflik kepentingan, kita berharap Pansel KPK independensi tinggi dan tidak ada muatan politik, dan kepentingan menitipkan, baik dari lembaga atau kelonpok, menjadi komisiores KPK bekerja tanpa ada hutang budi,” kata Fadli kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (22/5).
Ketika ditanyakan, apakah sosok Destry merupakan ‘titipan’ untuk kemudian memiliki calon komisioner KPK sesuai kebutuhannya, Politikus Gerindra itu menegaskan agar jangan sampai pansel ini membuat komitmen dengan para calon untuk mengamankan kasus tertentu.
“Justru itu orang yang jadi pansel membuat komitmen menitipkan kasus atau masalah calon yang akan dipilih nanti akan menjadi alat saja, patut dicatat, kepemimpinan KPK hampir habis, lantaran selalu tersangkut masalah,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi penerimaan keberatan pajak PT BCA, Tbk atas tersangka Hadi Poernomo diperkirakan mencapai Rp2 triliun, setelah sebelumnya pada proses penyelidikan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp375 miliar.
Hal tersebut disampaikan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ariawan Agus yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang praperadilan mantan Dirjen Pajak itu.
“Dalam proses penyidikan ada perkembangan yang cukup signifikan di antaranya bertambahnya jumlah kerugian negara hingga sekitar Rp2 triliun. Jumlah ini pun belum final,” tuturnya saat memberi keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (22/5).
Jumlah tersebut, dikatakannya merupakan hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang ditunjuk KPK untuk melakukan audit keuangan setelah sebelumnya KPK menerima laporan audit investigasi dari Inspektorat Bidang Investigasi (IBI), Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan RI tentang kerugian keuangan negara sebesar Rp375 miliar, yang dijadikan dasar penyelidikan kasus korupsi Hadi.
Ia menjelaskan bahwa sejak dimulainya proses penyidikan yang ditandai dengan penerbitan surat perintah penyidikan (Sprindik) pada 21 April 2014, penyidik KPK telah memeriksa sedikitnya 84 saksi dalam kasus tersebut.
“Di antaranya ada empat saksi ahli yaitu ahli pidana, ahli kebijakan perpajakan, ahli fiskal, dan ahli pajak,” ujarnya.
Selain itu, penyidik KPK juga memeriksa dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti untuk mendalami dugaan perbuatan melawan hukum dalam peristiwa itu.
Bahkan dalam sidang praperadilan tersebut, pihak KPK menunjukkan sejumlah dokumen yang ditempatkan dalam satu kontainer dan tiga koper besar untuk meyakinkan hakim dan Hadi selaku pemohon bahwa KPK sangat serius dalam menangani kasus ini.
“Kami juga meminta ‘ledger’ atau laporan transaksi keuangan PT BCA dan mereka memberikannya demi kepentingan penyidikan,” tutur Ariawan.
Dia menegaskan bahwa saat ini proses penyidikan sudah sampai tahap akhir dan hanya tinggal menunggu dilanjutkan ke proses penuntutan.
Sebelumnya, Hadi Poernomo berpendapat bahwa persetujuan keberatan pajak PT BCA tahun 1999 yang diberikannya dalam kapasitasnya sebagai Dirjen Pajak pada saat itu, merupakan kegiatan “on going process” yang dari waktu ke waktu dapat dilakukan perbaikan oleh Dirjen Pajak dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dapat diperbaiki atau dibetulkan, dan dapat dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 16, dan 36 UU Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby