13 April 2026
Beranda blog Halaman 36033

Menteri Keuangan Musnahkan Lima Juta Batang Rokok Ilegal

Jakarta, Aktual.co — Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memimpin pemusnahan barang bukti hasil penindakan, Bea Cukai Wilayah Sulawesi sebanyak lima juta batang rokok ilegal, di kantor Bea Cukai Sulawesi, Jalan Urip Sumoharjo Makassar.
“Pemusnahan barang bukti ilegal ini harus dilakukan karena semua punya aturan tersendiri. Harusnya, negara kita memperoleh devisa, tapi karena adanya penyelundupan ini, negara telah dirugikan,” ujarnya di Makassar, Jumat (22/5).
Bambang Brodjonegoro mengatakan, upaya pemusnahan ini merupakan tindakan dari Dirjen Bea Cukai untuk menghilangkan barang polos atau tanpa bea cukai, bahkan hingga barang yang mempunyai kertas cukai palsu.
“Ini juga sebagai bentuk upaya kita dalam hal penerimaan negara karena barang-barang ini seharusnya mempunyai pajak cukai sesuai aturannya,” katanya.
Disela-sela memulai kegiatan pemusnahan mengatakan, upaya yang dilakukan Bea Cukai Wilayah Sulawesi harus menjadi semangat, yang terus menerus ditingkatkan bagi jajaran Bea Cukai Wilayah Sulawesi khususnya upaya dalam rangka mencegah segala bentuk penyelundupan di Sulawesi.
“Semangat ini harus dijaga agar kondisi perdagangan dalam negeri kita berjalan lancar dan aman.”
Sementara, Supraptono, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bea Cukai menyebutkan dari barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan oleh Bea Cukai Wilayah Sulawesi sejak awal Januari Hingga Mei 2015.
Di mana jumlah barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari minuman lokal dan impor sementara tembakaunya asal lokal Jawa Tengah, Sidoarjo dan Pulau Jawa.
“Dari upaya penindakan ini, Kerugian negara yang dihindarkan senilai Rp5 miliar dan ada penerimaan dari denda atau sanksi administratif senilia Rp1,5 miliar.”
Kantor Wilayah Bea Cukai Wilayah Sulawesi, Azhar Rasyidi mengungkapkan, seluruh barang bukti yang dimusnahkan tidak memiliki cukai, baik minuman kerasnya maupun tembakau.
“Adapun beberapa botol minuman keras yang dimusnahkan memiliki label cukai tapi ternyata itu cukai palsu,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Ulama NU Minta Sultan HB X Tinjau Sabda Raja

Semarang, Aktual.co — Para ulama di Jawa Tengah berharap Sri Sultan Hamengkubuwono X meninjau kembali penghapusan gelar Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah yang telah disandang para raja Mataram.

Para kyai pun tidak mempersoalkan sabda raja soal pengangkatan putri Sultan sebagai Putri Mahkota atau ihwal penggantian nama Buwono menjadi Bawono. Namun gelar Khalifatullah yang secara substansi merupakan warisan tradisi Jawa Islam yang telah melekat pada gelar sultan, perlu dipertimbangkan lagi untuk tetap disandang.

“Penghilangan gelar Khalifatullah oleh Sri Sultan HB X itu perlu ditinjau kembali,” kata Wakil Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, KH M Dian Nafi’ di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (22/5).

Pendapat itu ia sampaikan setelah berkomunikasi dengan sejumlah ulama di tlatah Surakarta Hadiningrat maupun di Jawa Tengah. Ia tegaskan, peryatannya itu bukan sikap resmi PWNU Jawa Tengah, karena PWNU Jateng belum mengadakan musyawarah ihwal tersebut.

Sebagai orang Solo yang merasa bagian dari Mataram Islam, kata Dian, ia merasa telah nyaman dinaungi Keraton yang menjaga tradisi Islam Jawa. Apabila gelar khalifatullah itu dicabut, maka ia khawatir Islam Jawa tidak lagi menjadi pengayom umat.

“Selama ini kita sudah nyaman dinaungi tradisi Islam Jawa. Kalau gelar khalifatullah itu hilang, saya khawatir tidak lagi terayomi,” tutur pengasuh Pondok Pesantren Al-Muayyad Windan Sukoharjo ini.

Ia menjelaskan bahwa gerakan Islam berideologi trans nasional, yang membawa budaya dan pemikiran dari luar negeri yang mengusung ide khilafah Islam. Mereka mengampanyekan penegakan khilafah yang artinya hendak membuat khalifah versi mereka.

Dian Nafi mengaku sangat khawatir momen ini dijadikan alat oleh kelompok tersebut, untuk mengklaim diri sebagai khalifatullah. Padahal klaim kelompok tersebut tidak cocok dengan tradisi Islam yang telah melekat dalam budaya Jawa.

“Karena Sultan sudah tidak bergelar khalifatullah, bukan lagi khalifah ing tanah Jawa, saya khawatir akan ada klaim pihak lain sebagai khalifatullah. Padahal pihak lain itu sangat jauh berbeda dari Islam Jawa yang selama ini terbukti mengayomi dan menjaga tradisi,” ujarnya mengajak waspada.

Anjurkan Pisowanan Kyai Dian Nafi’ menjelaskan, khalifatullah bermakna wakil Allah untuk memelihara bumi. Yakni menjadi wakil Tuhan dalam memelihara Tanah Air dan apa yang terkandung di dalamnya. Jadi fungsinya sebagai pelestari kehidupan.

Sebenarnya, sambung dia, predikat khalifatullah melekat pada setiap insan. Karena manusia memang diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Namun tanggung jawab secara khusus dilekatkan kepada pemimpin, maka Sultan lah yang diberi sandhangan gelar tersebut secara syariat.

“Gelar khalifatullah itu bermakna mewakili Tuhan dalam memelihara bumi. Islam sendiri sebagai agama memiliki empat sifat yaitu sebagai wahyu, keilmuan, kemanusiaan, dan kemajuan,” terangnya.

Muballigh yang suka berbusana batik ini mengimbau kaum muslimin dan masyarakat pada umumnya untuk tidak bereaksi negatif atas peristiwa di Keraton Yogya tersebut. Dia tegaskan, Sri Sultan harus tetap didukung untuk memimpin keraton. Untuk memberi masukan kepada Sultan harus sopan dan penuh hormat. Misalnya dengan pisowanan.

“Mari kita dukung dan hormati Sri Sultan sepenuh kemuliaan. Penyampaian pendapat sebaiknya melalui pisowanan,” ucapnya.

Dian mengaku masih menunggu instruksi dari PWNU Jateng yang rencananya akan bersama PWNU DIY menggelar musyawarah ulama untuk membahas soal Kraton Yogya tersebut.  Termasuk pembahasan gagasan mengenai pisowanan.

“Saya nunggu ditimbali Rais Syuriyah (PWNU Jateng). Diusulkan musyawarah dengan PWNU DIY untuk membahas hal itu dan memberi masukan ke ngasro dalem. Termasuk gagasan pisowanan,” sambungnya.

Diminta komentarnya atas gerakan Jamaah Nahdliyin Mataram (JNM) yang telah menginisiasi penyampaikan pendapat warga muslim kepada Sri Sultan, Dian Nafi’ mendukung. Menurutnya, itu tindakan bagus dan perlu dilanjutkan. Sebab bertindaknya dengan cara berbudaya dan sesuai akhlak yang diajarkan Rasulullah.

“Bagus itu. Lanjutkan. Tetap mengedepankan akhlak mulia sebagaimana diajarkan Nabi kita,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Diskusi Membahas Etnis Rohingya

Direktur Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata Kemenlu Andy Rachmianto (kanan) bersama Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB H Syaiful Bahri Ansyori (tengah) dan Dewan Syuro DPP PKB KH Abdul Ghofur (kiri) menjadi pembicara dalam diskusi Publik dengan tema #Save Rohingya di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (22/5/2015). Pembicara menyatakan bahwa kasus Rohingnya bukan sebagai konflik agama, namun merupakan bencana kemanusiaan, serta masalah imigran etnis Rohingnya akan diselesaikan melalui Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. AKTUAL/MUNZIR

OJK Malang Terima Puluhan Pengaduan Investasi Bodong

Jakarta, Aktual.co — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, Jawa Timur, menerima puluhan pengaduan masyarakat terkait investasi ‘bodong’, salah satunya adalah investasi Manusia Membantu Manusia (MMM).

Dalam beberapa bulan terakhir ini lebih dari 25 warga yang datang dan mengadu ke kantor OJK untuk berkonsultasi soal investasi bodong, bahkan ada beberapa dari mereka yang merasa dirugikan.

“Investasi MMM bukanlah lembaga keuangan di bawah pengawasan OJK. Kami sudah memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar tidak tergiur dengan tawaran investasi dengan return mencapai 30 persen, padahal keuntungan investasi yang rasional hanya sekitar 10 persen,” ujar Kepala OJK Malang, Indra Krisna, Jumat (22/5).

Hanya saja, dari puluhan masyarakat yang menyampaikan pengaduan, tak satupun yang bersedia melapor untuk diproses secara hukum, padahal kalau adalaporan resmi, masyarakat sebagai pelapor harus bersedia menjadi saksi dan warga yang melapor ini enggan menjadi saksi.

Namun demikian, katanya, OJK Malang siap memfasilitasi pengaduan masyarakat untuk disampaikan pada Satgas Investigasi. “Satgas investigasi ini di bawah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan di Jakarta,” ujar Indra.

Lebih lanjut, Indra mengatakan indikasi lain jika MMM bodong, karena banyak nasabahnya yang mengadu. Pengaduan dari masyarakat yang masuk ke OJK terkait MMM lebih dari 25 kasus dan rata-rata mereka yang mengadu itu mengaku dirugikan oleh MMM itu.

“Sayangnya warga yang enggan membuat laporan resmi. Mereka ogah jika dijadikan saksi di pengadilan, padahal kalau diadukan secara resmi, OJK bisa mendampingi menggugat atau melaporkan pengelola MMM itu lewat pengadilan, namun jika tidak ada saksi akan susah untuk diproses secara hukum,” ujarnya.

Indra mengemukakan orang-orang yang mengaku korban MMM itu bukan hanya orang awam saja, tetapi ada juga dari kalangan akademisi (dosen). Oleh karena itu, OJK mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap iming-iming investasi dengan keuntungan yang sangat besar.

Sebab, kata Indra, kalau keuntungan yang dijanjikan sangat besar, risiko bodongnya juga besar.”Kami sekarang melakukan antisipasi secara dini sebelum memakan korban lebih banyak lagi dengan memblokir laman MMM tersebut melalui pengajuan kepada pihak berwenang dengan harapan gerak langkah MMM yang sudah banyak dikeluhkan masyarakat itu bisa dipersempit,” tegasnya

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

BNN Bongkar Sindikat Narkoba yang Melibatkan Dua TNI

Jakarta, Aktual.co — Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur, berhasil membongkar sindikat pengedar narkoba jenis sabu yang melibatkan dua oknum personel TNI.
Kepala BNN Provinsi Kaltim Brigjen Agus Gatot Purwanto mengatakan, selain meringkus dua oknum TNI yakni, Praka AK dan Praka GW, petugas juga mencokok seorang warga sipil berinisial Sdr.
“Penungkapan sindikat pengedar narkoba jenis sabu yang melibatkan dua oknum TNI dan seorang warga sipil tersebut berlangsung kemarin (Kamis) sekitar pukul 13. 30 WITA di hotel di Balikpapan serta tempat pencucian mobil. Praka AK diduga sebagai otak sindikat pengedar narkoba ini,” kata Agus Gatot Purwanto kepada wartawan di Samarinda, Jumat (22/5).
Selain meringkus tiga orang tersebut, petugas BNN Provinsi Kaltim, kata Agus, juga berhasil menyita barang bukti berupa, 10 paket sabu seberat 556,17 gram, uang tunai diduga hasil penjualan narkoba Rp 24 juta, satu pucuk senjata api jenis FN berserta 12 butir peluru, enam unit telepon genggam serta sebuah mobil.
Narkoba jenis sabu itu, lanjut Agus, dibawa dari Tarakan ke Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara oleh Praka GW dan Sdr, pada Selasa (19/5), dengan menggunakan sebuah mobil Toyota Avanza.
Dari Kabupaten Bulungan, Praka GW dan Sdr kemudian menuju Kota Balikpapan selanjutnya sempat ke Kota Samarinda. Sepanjang perjalanan, tambah dia, keduanya membawa tas rangsel berisi pakaian yang didalamnya juga terdapat 10 paket sabu-sabu seberat 556,17 gram.
“Setelah dari Samarinda, Praka GW dan Sdr kemudian diminta oleh Praka AK kembali ke Balikpapan. Sepanjang perjalanan dari Tarakan ke Bulungan hingga ke Kota Samarinda, keduanya selalu dikontrol oleh Praka AK yang dipanggil sebagai ‘Big Boss’. Di sebuah hotel di Kota Balikpapan, petugas yang menyamar sebagai pembeli bertransaksi dengan sindikat tersebut dengan harga sabu-sabu Rp500 juta,” katanya.
“Praka GW dan Sdr kami ringkus di sebuah tempat pencucian mobil di Kota Balikpapan, sebab tas berisi narkoba itu masih berada di mobil Toyota Avanza yang mereka cuci. Sementara, Praka AK yang diduga sebagai otak sindikat tersebut, kami ringkus di hotel,” kata Agus.
Kedua oknum personel TNI yang bertugas di Kota Tarakan itu, kata Agus, akan diserahkan ke Denpom VI/1 Samarinda, untuk segera dilakukan pemeriksaan.
Sementara, Komandan Denpom VI/1 Samarinda Letkol CPM Zulkarnain mengatakan, akan menindak tegas kedua oknum personel TNI yang diduga terlibat peredaran narkoba tersebut.
“Jangankan jadi pengedar, jika terbukti sebagai pengguna narkoba akan kami tindak tegas yakni dengan memecat sebagai anggota TNI. Sebenarnya, Praka AK sudah dalam pengawasan kami (Denpom) dan dia pernah dimintai keterangan terkait penyelahgunaan narkoba tetapi karena tidak terbukti sehingga dia dilepas, tetapi kami menyerahkan pengawasan ke BNN Provinsi Kaltim,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jabat Staf Ahli Menteri BUMN, DPR Minta Ketua Pansel KPK Klarifikasi

Jakarta, Aktual.co — Ketua Panitia Seleksi (Pansel) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Destry Damayanti sekejap menjadi perhatian publik. Pasalnya, wanita lulusan fakultas ekonomi Universitas Indonesia (UI) itu merupakan staf ahli menteri BUMN yang kini dipimpin Rini Soemarno.
Menanggapi itu, Anggota Komsisi III DPR RI, Arsul Sani mengatakan bahwa perhatian publik itu akan berpotensi terjadinya konflik kepentingan dalam memilih pimpinan institusi anti rasuah itu.
“Kalau faktanya seperti itu maka ada potensi konflik kepentingan, sebaiknya Destry secara terbuka menyampaikannya kepada publik (terkait posisinya itu),” kata Arsul, di Jakarta, Jumat (22/5).
Untuk diketahui, nama Rini Soemarno yang merupakan adik kandung Ari Soemarno itu sudah lama menjadi buah bibir masyarakat, terutama ketika namanya masuk dalam kabinet kerja Jokowi-JK. Rini juga disebut-sebut menteri yang bermasalah dan perlu direshuffle oleh presiden karen kinerjanya yang dinilai tak memuaskan.
Oleh karena itu, bila hal tersebut tidak terkonfirmasi, maka pelaksanaan untuk seleksi pimpinan KPK pun akan menuai isu yang tidak sedap.
“Jika tidak disampaikan sendiri, maka bisa menjadi isu yang berkembang secara tidak proporsional,” tukas Arsul.
Diketahui, Destry Damayanti ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi panitia seleksi calon komisioner KPK. Bersama delapan anggota pansel lain yang diisi wanita itu, Destry ditunjuk sebagai ketua.
Setelah lulus sebagai sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Destry mengawali karier sebagai asisten peneliti di Harvard Institute for International Development (HIID) (January – August 1989).
Pada Agustus 1989-Agustus 1990, Destry menjadi peneliti di FEUI. Kemudian dia pernah menjadi analis moneter dan finansial pada Kementerian Keuangan pada Agustus 1992-Maret 1997.
Setelah lama di pemerintahan, Destry menjajakan karier sebagai ekonom di Citibank Indonesia (April 1997-Mei 2000). Dia juga sepat menjadi konsultan ekonomi di Kedutaan Inggris. Destry akhirnya berlabuh ke PT Bank Mandiri Tbk sebagai ekonom sejak Mei 2011 sampai sekarang. Saat ini Destry juga menjadi staf ahli Menteri BUMN.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Berita Lain