Jakarta, Aktual.co —Tak ada yang benar-benar memiliki tiga jam sehari untuk tertawa, tetapi jika di lakukan, kita semua akan menjadi lebih sehat.

Manfaat tertawa telah terbukti secara ilmiah. Para ilmuwan telah mempelajari, gelombang otak dan bagaimana mereka mengubah disposisi di pusat-pusat bahagia otak. Harvard Medical School memulai studi tersebut pada 1970-an, dan Universitas lain mulai mengikuti.

Untuk diketahui, hormon endorphins- disekresi oleh otak dan sistem saraf, yang memiliki sejumlah functions- fisiologis mengaktifkan reseptor opiat tubuh dan menyebabkan efek analgesik .

Selain itu, tertawa juga melepaskan endorfin.  Endorfin mengurangi sensasi rasa sakit dan merangsang emosi positif . Pembebasan endorfin sangat penting untuk menghilangkan stres , dan karena itu baik untuk kesehatan mental.

Tertawa meningkatkan oksigenasi organ , meningkatkan sirkulasi , dan memberikan kontribusi untuk rasa bahagia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Saksi peredaran beras berbahan plastik di Kota Bekasi, Dewi Septiani 29 tahun, terus memberikan keterangannya kepada polisi terkait dengan kasus tersebut.
“Hingga saat ini, saya belum membuka kembali jualan bubur dan nasi uduk karena harus menjalani keterangan polisi,” katanya di Bekasi, Jumat (22/5).
Dewi yang biasa berjualan di ruko GT Grande Mustikajaya, Kota Bekasi, itu menjalani pemeriksaan sejak Selasa (19/5), di Mapolsek Bantar Gebang hingga berkasnya dilimpahkan ke Mapolresta Bekasi Kota, Kamis (21/5).
Kepada wartawan, Dewi mengaku sempat tertekan secara psikologis selama dimintai keterangan di Kepolisian Sektor Bantargebang. “Saya kan hanya menyampaikan saja melalui media sosial agar masyarakat mewaspadai peredaran beras plastik. Bukan maksud saya mau bikin resah masyarakat.”
Menurut dia, pihak penyidik kepolisian terkesan menyudutkannya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keresahan masyarakat terkait dengan peredaran beras plastik.
Dewi menilai sikap penyidik selama memproses laporan terkesan menyudutkannya untuk bertanggung jawab atas penyebaran berita di media sosial.
“Saya memublikasikan temuan beras plastik yang saya beli dari kios beras di Mutiara Gading Timur semata-mata supaya masyarakat waspada, bukan untuk meresahkan masyarakat.”
Dewi kali pertama memublikasikan temuan beras plastik melalui jejaring sosial Facebook dan Instagram hingga akhirnya diketahui oleh wartawan. Menurut dia, selama menjalani pemeriksaan di Mapolsek Bantargebang sejak Selasa (19/5) dirinya tidak didampingi kuasa hukum.
Pada pemeriksaan, Selasa (19/5), saya diperiksa pukul 13.00 WIB hingga 21.30 WIB dengan dicecar pertanyaan yang sama. Saat ini Dewi yang berstatus sebagai saksi telah dilimpahkan laporannya ke Mapolresta Bekasi Kota.
“Namun, saat ini saya sudah didampingi teman-teman dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), jadi lebih tenang selama menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bekasi Kota,” katanya.
Menurut dia, pihak penyidik Mapolresta Bekasi Kota cukup kooperatif dalam menggali keterangan seputar peredaran beras plastik tersebut.
Dewi juga bersyukur atas penyataan Pemkot Bekasi yang telah memastikan secara laboratorium bahwa beras yang diperolehnya dari kios seorang penjual berinisial S mengandung bahan plastik.
“Saya bersyukur beras itu benar plastik. Mudah-mudahan (niat saya) ini menjadi kebaikan kita semua,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pembentukan staf kepresidenan secara substansial telah melanggar Undang-undang (UU) nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, serta UU nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara.
Pasalnya, pembentukan staf kepresidenan yang diatur dalam peraturan presiden (perpres) nomor 26 tahun 2015, tidak dibuat sebagai kebijaksanaan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien.
“Keberadaan perpres tentang unit staf kepresidenan ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan kementerian sekretaris negara, dan sekretariat kabinet,” kata anggota relawan nusantara, Eky Tarigan melalui siaran pers kepada Aktual.co, Jumat (22/5).
Pelanggaran lainnya pun, sambung dia terlihat dari alokasi anggaran kebutuhan staf presiden. Staf Presiden Joko Widodo dalam hal keuangan dan fasilitas disamakan dengan, yang diberikan kepada menteri. Hal itulah yang dinilai telah melanggar hukum.
“Keberadaan lembaga negara setingkat Menteri harus disebutkan langsung oleh UUD tahun 1945 atau pun UU di bawahnya. Namun, dalam UUD 1945 atau UU di bawahnya, tidak mengatur secara eksplisit maupun implisit, kalau status Staf Kepresidenan Jokowi setingkat dengan Menteri.”
Lebih jauh disampaikan Ery, berdasarkan banyaknya pertentangan dan konflik norma antara perpres no 26 tahun 2015 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu UU pembentukan peraturan perundang-undangan dan UU kementerian negara, perlu ada pengujian UU (Judicial Review).
“Maka kami pemohon melakukan judicial review ke Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan perpres tersebut.”
Seperti diketahui, Staf Kepresidenan Jokowi dipimpin oleh Luhut Panjaitan. Dia juga ditemani lima Deputi yang mempunyi tugas dan fungsi yang berbeda-beda.
Berikut daftar Staf Presiden Jokowi:
Kepala Staf Kepresidenan: Luhut Binsar Panjaitan
Deputi I : Darmawan Prasojo, bidang ‘monitoring’ dan evaluasi.
Deputi II: Yanuar Nugroho, bidang pengelolaan dan kajian program prioritas.
Deputi III: Purbaya Yudhi Sadewa, bidang pengelolaan isu strategis.
Deputi IV: Eko Sulistyo, bidang komunikasi politik dan diseminasi informasi.
Deputi V: Brigadir Jenderal (Bigjen) Andogo Wiradi, bidang analisis data dan informasi strategis.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu