Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi menilai bahwa dengan membangun kilang minyak sendiri tentu akan banyak memberikan keuntungan bagi Indonesia sendiri.
Terlebih, menyusul adanya niatan pemerintah untuk mewujudkan swasembada bahan bakar minyak (BBM) sebagai sebuah langkah strategis pemerintah menuju kedaulatan energi.
“Saya tidak sependapat dengan pernyataan pak Faisal Basri. Dengan alasan, kita butuh BBM itu untuk seterusnya bukan sifatnya insidentil, berapapun kapasitasnya pasti akan kita butuhkan produknya tidak mungkin nganggur,” kata Kurtubi, di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (22/5).
Alasan selanjutnya, sambung Kurtubi, pembangunan kilang di Indonesia akan membuka lapangan pekerjaan yang begitu besar untuk anak bangsa ini.  Setidaknya, ketika pabrik dibangun, ada sekitar 5000 karyawan yang akan bekerja, sehingga punya dampak ekonomi kepada rakyat.
“Setelah selesai kilang dibangun dan dioperasikan kilang sehari-hari itu menerima karyawan untuk masa hingga 30 tahun, itu keuntungan ekonomi,” papar dia.
Sementara itu, dari segi keamanan, BBM Indonesia akan bisa lebih terjamin suplai dalam negerinya ketimbang impor. “Karena impor butuh pengapalan, bila ditengah jalan ada perang kita repot. Ini tidak bisa dinilai uang soal keamanan itu.
Oleh karena itu, membangun kilang di dalam negeri jauh lebih menguntungkan, daripada Pertamina mengakuisisi kilang di tempat lain atau luar negeri.
“Itu manfaat untuk masyarakat kerja hanya dinikmati oleh negara lain (seperti Malaysia). Kalau kita bangun kilang kita pun akan memperkecil biaya distribusi BBM sampai ke konsumen,” tandas dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Masalah ketahanan energi khususnya cadangan BBM di Indonesia jadi perhatian. PT Pertamina (Persero) saat ini berencana membangun kilang baru dan meningkatkan kapasitas kilang lama.
Faisal Basri, mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) mengatakan, daripada membangun kilang, lebih baik Indonesia mengimpor langsung, namun membangun storage atau tangki cadangan BBM yang banyak.
“Saya bilang, kalau bangun kilang sekarang berbahaya kalau pakai pendekatan Pertamina. Karena Pertamina bilang, akan bangun kilang stand alone (sendiri) yang marginnya kecil. Kilang itu harus terintegrasi dengan industri petrokimia. Ada olefin, ada aromatik, kemudian ada macam-macam turunannya yang menghasilkan produk petrokimia yang ke industri plastik sampai parasetamol. Jadi kalau stand alone, lupakan deh. Cuma buang-buang uang,” kata Faisal di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5) malam.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengaku prihatin dengan polemik dualisme kepengurusan yang dialami internal Partai Golkar selaku partai dimana ia mengawali karir politiknya.
“Saya saat ini prihatin Golkar dirundung masalah yang tidak kunjung usai. Saya dulu mengawali karir politik di Partai Golkar, sebelum akhirnya pindah ke Hanura,” kata Yuddy Chrisnandi, di Jakarta, Jumat (22/5).
Yuddy yang juga politisi Hanura, mengisahkan pertama kali mengawali karir politik di Partai Golkar tahun 1992. Kala itu tidak mudah bagi seorang biasa seperti dirinya untuk masuk ke partai sebesar Golkar.
“Saya dibantu oleh almarhum Eki Syachruddin, seorang tokoh eksponen 66 untuk bisa masuk ke Golkar,” kata Yuddy.
Yuddy mengatakan kala itu ketika dirinya mendaftarkan diri di Kantor DPP Partai Golkar Jakarta, dirinya bak memasuki sebuah kerajaan dengan birokrasi yang ketat.
Namun akhirnya dia berhasil masuk ke partai beringin yang juga merupakan tempat kakek dan ayahnya menimba ilmu politik dulu.
Dia meyakini Golkar sebagai partai besar yang juga aset politik bangsa, seharusnya tidak bernasib seperti saat ini.
“Saya mengharapkan Golkar sebagai partai yang memiliki banyak tokoh senior, bisa menemukan solusi atas polemik internalnya. Saya pindah ke Hanura bukan kecewa dengan Golkar, saya pindah pun meminta masukan dari abang-abang saya di Golkar seperti pak Jusuf Kalla, pak ARB, pak Agung Laksono, pak Theo, pak Akbar Tanjung dan lainnya,” kata Yuddy.
Yuddy menekankan bahwa apa yang menjadi pikirannya mengenai Golkar merupakan cerminan sikap pemerintah. Menurut dia, pemerintah tidak memiliki niatan sama sekali untuk mencampuri urusan internal Golkar.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di rumah tersangka Yayat A Sudrajat (YAS), terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Gedebage, Bandung, Jawa Barat, Jumat (22/5).
“Siang ini penyidik Bareskrim menggeledah rumah tersangka YAS di Bandung. Penggeledahan demi mencari berbagai barang bukti yang dibutuhkan penyidik,” kata Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Agus Rianto.
Dalam kasus ini, penyidik Bareskrim juga pernah menggeledah kantor konsultan perencana, yakni PT PR di Setrasari Mall Bandung, pada Rabu (20/5) lalu.
Tak hanya itu, Bareskrim juga sudah menggeledah PT Adhi Karya, selaku kontraktor pelaksana pekerjaan di pembangunan stadion Gedebage di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Rabu (15/5) pekan lalu.
Untuk diketahui, dalam kasus ini Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri telah menetapkan Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, Ir Yayat A Sudrajat (YAS) sebagai tersangka.
Yayat yang juga mantan PPTK tahun 2009-2011 dan KPA/PPK tahun 2011-2013 itu dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU RI no 31 tahun 1999 tentang pemberntasan korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pdana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sementara untuk total kerugian negara sedang diproses penghitungan keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat.Dugaan korupsi dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, PT Penta Rekayasa (Konsultan Perencana), PT Adhi Karya (kontraktor pelaksana pekerjaan), PT Indah Karya (Konsultan Manajemen Kontruksi) dengan nilai proyek Rp545.535.430.000

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby