Jakarta, Aktual.co — Indah Sukmaningsih mantan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengatakan pemerintah harus tanggap dengan kabar adanya penimbunan beras yang diduga dilakukan oleh oknum menteri dan mantan menteri ini. 
Indah juga menjelaskan, kalau pemerintah selama ini hanya pasif menangani mafia beras ini, seharusnya pemerintah yang mempunyai power kuat untuk mengamankan kebutuhan pokon masyarakat ini.
“Usut tuntas dong, ini khan menyangkut dengan kebutuhan mendasar dan pokok masyarakat, kalau terjadi pembiaran akan menjadi bom waktu masalah yang besar,” ucapnya, di Jakarta, Jum’at (22/5).
Isu ini harus segera diantisipasi karena ini tindakan yang berbahaya untuk kepentingan rakyat apalagi kalau soal pangan seperti ini. “Saya berharap Presiden Jokowi untuk secepatnya mengusut hal ini agar kedepan tetap konsisten tidak mengimpor beras, apabila ini tidak diatasi dengan baik makanya akan terciptanya kelangkaan sehingga memaksa pemerintah untuk membuka keran impor beras,” tutupnya.
Seperti diketahui,  Saat ini sedang beredar isu beras plastik yang dijual bebas dan konsumsi oleh para warga, kejadian ini memang ada tetapi terkesan sangat dibesar-besarkan. Karena ada hal yang lebih penting untuk dibongkar.
Direktur Gaspol Indonesia Virgandhi Prayudantoro, mengatakan bahwa yang paling penting harus dibongkar yakni indikasi penimbunan beras yang dilakukan perusahaan milik menteri kabinet kerja dan eks menteri pertanian. “Kita jangan terkecoh dengan berita beras plastik karena mungkin ini hanya pengalihan isu belaka,” tandasnya

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah berencana akan menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun, penyelesaian yang dipilih tim gabungan dengan cara non-yudisial atau rekonsiliasi.
Komisioner Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), Nur Kholis mengatakan tim gabungan rekonsiliasi akan menangani enam kasus. Menurut dia, lembaganya saat ini telah menyelesaikan proses penyelidikan terhadap keenam kasus tersebut.
“Itu yang sudah selesai tahap penyeledikan oleh Komnas HAM,” kata Nur Kholis, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (21/5) malam.
Sementara, Jaksa Agung HM Prasetyo mengungkapkan, dengan ditempuhnya cara rekonsiliasi sebagai penyelesaian, maka hasil temuan dilapangan akan diuraikan kebenarannya.
Selain itu, Prasetyo pun memaparkan hasil pertemuan dengan perwakilan sejumlah lembaga penegak hukum seperti Kapolri, Menkopolhukam, Komnas HAM, BIN serta perwakilan dari Kemenkum HAM dan TNI yang digelar di kantornya itu.
Pertama, sebut dia, nantinya akan ada semacam pernyataan bahwa betul ada pelanggaran HAM. “Kemudian kedua dengan adanya pelanggaran HAM itu kita berkomitmen ke depan untuk tidak akan terulang lagi. Ketiga baru Presiden atas nama negara menyatakan penyesalan dan minta maaf. Itu poin-poin dari rekonsiliasi.”
Mantan politisi partai Nasdem ini menyebut ada enam kasus yang akan ditangani, dan diselesaikan secara bersamaan. Hal itu dilakukan agar efektif dan praktis.
“Kita akan selesaikan secara bersamaan. Tidak satu per satu. Karena ada di era pemerintahan yang sama, rezim yang sama,”‎ ujar Prasetyo.
Sebenarnya, dalam pertemuan pertama, ada tujuh kasus pelanggaran HAM berat masa lalu akan diselesaikan. Namun, dalam pertemuan kedua hanya enam kasus yang ditangani oleh komite gabungan tersebut.
Adapun keenam kasus tersebut adalah‎ kasus peristiwa 1965-1966, penembakan misterius 1982-1985, Talang Sari di Lampung (1989), penghilangan orang secara paksa 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, serta peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II‎.
Sementara satu kasus lagi yaitu peristiwa Wasior dan Wamena 2003 lantaran terjadi setelah Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nantinya kasus itu akan dituntaskan melalui pengadilan HAM permanen.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengaku belum dapat laporan soal penetapan tersangka Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah terkait korupsi honor tim pembina rumah sakit umum (RSU) M Yunus Bengkulu tahun 2011 sebesar Rp 5,4 miliar.
“Itulah, yang bilang (tersangka) siapa?” kata Badrodin di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (21/5).
Jebolan Akpol 1982 itu mengaku sampai saat ini belum mendapat informasi terkait penetapan Junaidi sebagai tersangka. “Belum ada penetapan, belum ada laporan penetapan,” kata mantan Kabaharkam Polri dan Kapolda Jawa Timur tersebut.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso menyatakan, pihaknya secara administratif telah menetapkan Junaidi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kasus pada 2011 silam.
“Sudah jadi tersangka. Secepatnya akan kita periksa di Bareskrim. Kita sudah memeriksa semua saksi-saksi dalam kasus ini,” kata Budi di Mabes Polri Rabu (13/5).
Apalagi kasus ini telah dilimpahkan Polda Bengkulu ke Mabes Polri pada 24 April lalu. Pelimpahan tersebut dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan mengingat yang bersangkutan seorang gubernur.
Pada 2011, Junaidi mengeluarkan Surat Keputusan nomor Z.17 XXXVIII tahun 2011 tentang pembinaan manajemen RSU M Yunus Bengkulu.  SK itu bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Dewan Pengawas.  Berdasarkan permendagri tersebut, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tidak mengenal tim pembina.
Kasus ini kemudian diusut Polda Bengkulu dan berhasil menetapkan beberapa tersangka, termasuk Direktur RSU M Yunus Bengkulu yang ketika itu dijabat Zulman Zuhri.
Bahkan, Zulman telah divonis majelis hakim PN Bengkulu selama 2,5 tahun penjara. Demikian pula beberapa pejabat RSU setempat sudah divonis beberapa tahun penjara oleh PN Bengkulu.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu