Jakarta, Aktual.co — Kapolri Jenderal Badrodin Haiti berharap ada mantan anggota Polri, yang bisa menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendatang.
“Kita harapkan seperti itu, termasuk kejaksaan juga (berharap) seperti itu,” kata Badrodin di Kejaksaan Agung, Kamis (21/5) malam.
Menurut dia, jika ada mantan anggota Polri di KPK, tentu penyidik Polri di sana ada yang mengkoordinir. Selain itu, kalau ada aspirasi yang tidak bisa disampaikan ke Mabes Polri bisa disampaikan ke perwakilan yang ada di KPK. “Kan itu lebih baik.”
Saat ditanya siapa mantan anggota Polri yang layak jadi pimpinan KPK, alumnus akademi Kepolisian 1982 itu tak mau menjawab tegas. “Ya, kita kan tentu pasti lihat rekam jejaklah, itu pasti ada catatan masing-masing,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Saat ini sedang beredar isu beras plastik yang dijual bebas dan konsumsi oleh para warga, kejadian ini memang ada tetapi terkesan sangat dibesar-besarkan. Karena ada hal yang lebih penting untuk dibongkar.
Direktur Gaspol Indonesia Virgandhi Prayudantoro, mengatakan bahwa yang paling penting harus dibongkar yakni indikasi penimbunan beras yang dilakukan perusahaan milik menteri kabinet kerja dan eks menteri pertanian. “Kita jangan terkecoh dengan berita beras plastik karena mungkin ini hanya pengalihan isu belaka,” tandasnya
Gandhi, panggilan akrabnya, dengan adanya berita beras plastik ini nantinya akan terjadi kelangkaan beras, dan kenapa beras menjadi langka karena sudah terjadi penimbunan yang dilakukan oleh oknum-oknum mafia beras ini.
“Bila terjadi kelangkaan beras maka harganya akan naik dan rakyat menjadi korbannya lagi, Hal ini harus diperhatikan oleh Presiden Jokowi untuk segera melakukan penyelidikan untuk menyelesaikan masalah ini. Karena hal ini sudah melanggar UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan,” ungkap Gandhi.
Isu ini harus segera diantisipasi karena ini tindakan yang berbahaya untuk kepentingan rakyat apalagi kalau soal pangan seperti ini. “Saya berharap Presiden Jokowi untuk secepatnya mengusut hal ini agar kedepan tetap konsisten tidak mengimpor beras, apabila ini tidak diatasi dengan baik makanya akan terciptanya kelangkaan sehingga memaksi pemerintah untuk membuka keran impor beras,” tutupnya.
Seperti diketahui, dua perusahaan milik seorang menteri di Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla dan mantan menteri diduga melakukan praktik mafia dengan memborong dan menimbun beras. Perusahaan ini membeli beras di atas harga pembelian pemerintah (HPP) sehingga ”mematikan” peran Bulog.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Komisaris PT Viandra Production Mastur Irawan batal diperiksa penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung). Adik komedian Mandra Naih itu beralasan sedang syuting film di Semarang.
“Saksi Mastur Irawan tidak hadir dengan alasan pembuatan film di Semarang,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Tony T Spontana di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (21/5) malam.
Sedianya, Mastur dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi bersama dengan Aliah yang merupakan istri dari tersangka Iwan Chermawan. Namun, Aliah juga tidak hadir dengan alasan sakit.
Sementara itu, satu saksi lainnya yaitu Komisaris PT Media Arts Image, Intan Putri Hartyas hadir memenuhi panggilan jaksa penyidik.‎ Intan diperiksa mengenai kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaannya terkait proyek yang diindikasi korupsi tersebut.
“Saksi Intan diperiksa khususnya dalam melaksanakan tiga paker pekerjaan‎ yang dimenangkan dalam lelang pengadaan acara siap siar.”
Diketahui, jaksa penyidik telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Terakhir, jaksa menetapkan ‎mantan Direktur Program dan Bidang Lembaga Siap Siar (LPP) TVRI Irwan Hendarmin menjadi tersangka menyusul tiga tersangka lain yang telah mendekam di rumah tahanan.
‎Dalam kasus dengan nilai proyek Rp 47,8 miliar tersebut jaksa penyidik telah menetapkan komedian Mandra Naih alias Mandra sebagai tersangka serta 2 orang lainnya yaitu Iwan Chermawan selaku Direktur PT Media Art Image dan Yulkasmir selaku pejabat pembuat komitmen yang juga adalah pejabat teras di TVRI.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu