Jakarta, Aktual.co — Lembaga Pemeringkat Utang Standart & Poor’s (S&P) mengumumkan posisi peringkat utang Indonesia pada level BB+ dengan outlook positive. Hal ini merupakan suatu peningkatan dari outlook stable yang diberikan S&P sebelumnya.

“Periode setahun terakhir mengalami penurunan akhirnya mengalami peningkatan menjadi positive tadinya stable. Standart kurs ekonomi makro Indonesia berjalan pada right track ,” ujar Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro di pressroom Kemenkeu Jakarta, Kamis (21/5).

Lebih lanjut dikatakan Bambang, peningkatan outlook dari S&P ini didukung oleh perbaikan kebijakan yang sifatnya lebih efektif dan predictable. Antara lain membantu perbaikan struktur anggaran, khususnya penciptaan ruag fiskal yang lebih besar, peningkatan cadangan devisa, dan membantu ketahanan perekoonomian Indonesia terhadap eksternalitas global.

Terkait kondisi perekonomian Indonesia, S&P memberikan outlook pertumbuhan 2015 sebesar 5,5 persen. Sementara untuk 2016-2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai rata-rata 5,9 persen.

Berdasarkan rilis terkahir dari S&P, peringkat utang Indonesia saat ini berada pada peringkat BB+, yaitu satu level di bawah investment grade. Peningkatan outlook dari stable menjadi positive memberkan peluang yang lebih besar bagi peningkatan peringkat utang Indonesia untuk mncapai investment grade.

“Ini yang harus kita jaga, pandangan yang harus positif. Mudah-mudahan tahun depan masih mencapai investment grade, memastikan APBN sehat. Kita jaga jangan sampai negatif, menjaga konsistensi kebijakan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —   Pemerintah mencatat realisasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa per 15 Mei 2015 sebesar Rp237,8 triliun. Angka ini mencapai 35,8 persen dari pagu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 sebesar Rp664,6 triliun.

“Tingkat penyerapan ini terutama didukung oleh realisasi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana otonomi khusus, dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dana desa,” ujar Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Kamis (21/5).

Lebih lanjut dikatakan dia, realisasi tarnsfer ke daerah tersebut jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, pada 2013 hanya mencapai Rp60 triliun. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh perubahan kebijakan penetapan alokasi transfer ke daerah. Dari yang semula ditetapkan dengan beberapa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) menjadi dengan Peraturan Presiden.

“Realisasi dana desa hingga 15 Mei mencapai Rp2,9 triliun, 19 Mei masih terdapat tambahan penyaluran Rp376 miliar dan 20 Mei mencapai 18,3 persen dari pagu yang ditetapkan APBNP 2015, atau 45 persen dari kewajiban penyaluran tahap pertama,” kata dia.

Bambang juga mengatakan jika suatu desa ingin mendapat dana desa tahap pertama, harus ada peraturan Kepala Daerah mengenai alokasi dan pemanfaatannya. Menurutnya, saat ini masih ada 229 daerah yang belum dan sedang dipersiapkan untuk bisa diransfer.

“Kami minta Kemendagri dan Kemendes untuk menyegerakan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka