Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III Asrul Sani menilai urusan gender bukanlah hal yang penting jika dikaitkan dengan panitia seleksi yang diisi oleh sembilan orang wanita yang dipilih Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, perempuan lebih resisten terhadap intervensi titipan atau intervensi lainnya terkait calon KPK yang akan dipilih.
Apalagi, lanjutnya, dilihat dari latar belakang yang multi disiplin akan membuat pemilihan pimpinan KPK berimbang. Mereka juga (pansel) terbilang profesional yang tidak terafiliasi.
“Kalau profesional dan birokrat yang terafiliasi sering ada kepentingan politik tertentu,” tambahnya.
Anggota Pansel KPK yang dipilih Jokowi adalah ekonom Destry Damayanti yang ditunjuk sebagai ketua sekaligus anggota, pakar hukum tata negara Enny Nurbaningsih, pakar hukum pidana dan HAM Harkristuti Harkrisnowo, ahli IT dan manajemen Betti S Alisjahbana, pakar hukum pidana ekonomi Yenti Garnasih, psikolog Supra Wimbarti, ahli tata kelola pemerintahan Natalia Subagyo, ahli hukum Diani Sadiawati, dan sosiolog Meuthia Ganie.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memproses pengaduan terhadap anggota Komisi VIII Jalaluddin Rakhmat dari dugaan pelanggaran etik, pemalsuan ijazah. 
Dalam sidang etik yang mengagendakan putusan, Rabu (20/5) kemarin, Kang Jalal, demikian sapaannya, dinyatakan tidak terbukti melakukan pemalsuan ijazah palsu.
“Iya, beliau bisa membuktikan dengan ijazah asli semua,” terang anggota MKD dari Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang, kepada Aktual.co kemarin.
Disampaikan, dalam sidang etik yang dipimpin langsung Ketua MKD Surahman Hidayat, institusi yang pada periode 2009-2014 lalu bernama Badan Kehormatan (BK) mendapatkan penjelasan dari pihak teradu.
Dimana teradu, Kang Jalal, menunjukkan ijazah resmi yang dimaksud pengadu adalah palsu. Ditunjukkan pula legalisirnya. Mahkamah memperhatikan dengan seksama bagaimana ijazah tersebut dan akhirnya memutuskan Kang Jalal sah secara hukum mempergunakan gelar yang disandangnya.
“Kalau (masih) ada yang keberatan atau menduga itu palsu ya silahkan dia proses di kepolisian. Kita hanya melihat bahwa ini ada ijazah aslinya,” jelas Junimart.
“Menurut MKD, pengaduan dari pengadu telah tidak terbukti. Sudah kita putuskan, tidak terbukti. Kita berhenti sampai disitu. Kita akan surati pengadu dan teradu,” sambungnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Direktur Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse dan Kriminal Polri Brigjen, Ahmad Wiyagus mengatakan Bank Central Asia (BCA) digunakan sebagai bank persepsi dalam kasus dugaan korupsi Payment Gateway, di Kementerian Hukum dan HAM.
Menurutnya, karena itulah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Utama BCA Jahja Setiatmadja. “Kaitannya BCA menjadi bank persepsi,” singkatnya saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (21/5).
Sebelumnya, Dalam kasus ini yang menjadi masalah adalah, pihak perusahaan rekanan dalam implementasi sistem ini, membuka rekening yang digunakan untuk menampung aliran dana dari wajib bayar pemohon paspor sebelum masuk ke dalam kas negara.
Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak yang menyatakan, “Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara,”.
Merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2006, bank persepsi adalah bank umum yang ditunjuk untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan bukan pajak. Semestinya, bank tersebut ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
Hal ini pun dipermasalahkan dan menjadi sorotan Kementerian Keuangan, tercatat disampaikan dalam surat Nomor S-615 MK/.02 /2014 tanggal 15 September 2014.
Dalam kasus ini penyidik baru menetapkan mantan Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana sebagai tersangka. 
Atas perbuatannya tersebut, Denny dikenakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 dan pasal 23 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UUU No 31 Tahun 199 jo pasal 421 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby