8 April 2026
Beranda blog Halaman 36067

Datang ke Malang, Jokowi Dikepung Aksi Unjuk Rasa

Malang, Aktual.co — Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kota Malang disambut serangkaian aksi unjuk rasa  oleh mahasiswa, Kamis (21/5).
Mereka yang sejak pagi tadi sudah berkoordinasi akhirnya turun ke jalan untuk menggelar demo.
Mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Jawa Timur, menggelar aksi di depan Gerbang Universitas Brawijaya (UB).
Dalam aksinya, mahasiswa membawa keranda sebagai bentuk matinya peran negara kepada warganya.
“Aset negara harus dikembalikan,” kata salah seorang orator.
Mahasiswa juga menagih janji Jokowi pada saat kampanye dulu. “Mana janji kampanye dulu? Mana Pro Rakyat?” tambahnya.
Aksi mahasiswa itu dihadang oleh aparat kepolisian. Barisan Polwan berada di garda depan untuk memblokadi mahasiswa.
Aksi blokade ini sontak tidak bisa membuat para mahasiswa keluar untuk menghadang laju Jokowi ke Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh yang lokasinya satu arah dengan kampus.
Demo lainnya datang dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), mereka beraksi di kawasan Jalan Bandung.
Juru Bicara aksi, Mira Fajri, mengatakan, kedatangan Jokowi ke Malang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional.
“Ini adalah momen tepat untuk refleksi status kedaulatan bangsa,” kata Mira.
Selain demo, para mahasiswa juga memberikan selebaran kepada penggunaa jalan dan membentangkan spanduk yang berisi kecaman kepada RI-1 itu.
“Presiden Jokowi tidak lagi mewakili kedaulatan rakyat Indonesia, melainkan kepentingan asing,” tandasnya.
Liberalisasi harga BBM, renegoisasi Smelter dan Freeport, serta terjajahnya industri teknologi adalah bukti bahwa negara ini masih dalam cengkraman asing.
“Sekarang presiden banyak melakukan seremoni kunjungan termasuk di Malang Raya,” tandasnya.
Sementara itu, di Ponpes Bahrul Maghfiroh, Jokowi yang di dampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, Mensos Khofifah Indar Parawansa dan Menko PMK Puan Maharani, membagikan kartu saktinya kepada warga masyarakat.
Pada kesempatan itu pula Jokowi berucap, bahwa segala macam bentuk dana untuk biaya kesehatan dan pendidikan yang ada dalam kartu itu berasal dari pengalihan dana subsidi BBM.
“Dana yang ada dari kartu ini berasal dari pengalihan dana subsidi BBM,” kata Jokowi. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wagub Djarot: Tangkap Pengamen Ondel-Ondel

Jakarta, Aktual.co — Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta petugas pengamanan untuk menangkap pengamen yang menggunakan boneka ondel-ondel sebagai ‘jualannya’. Menurutnya, selain melanggar Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, penggunaan boneka ondel-ondel untuk alat ngamen sama saja memalukan Kota Jakarta.

“Itu (pengamen ondel-ondel) harus ditangkap. Tidak boleh dia seenaknya menggunakan atribut budaya untuk mengamen. Apalagi ini Jakarta ditonton banyak orang, malu dong Ibu Kota,” kata Djarot di Balai Kota Jakarta, Kamis (21/5).

Meski lahir dan dibesarkan tidak di Jakarta, Djarot mengklaim dirinya berhak ‘ikut campur’ jika ada ikon kebudayaan Betawi dijadikan sarana ngamen dan ngemis.

Jika masih ada yang berkeliaran, maka instansinya akan langsung melakukan penangkapan dan pembenahan terhadap mereka.

“Langsung ditangkap dan diberikan pemahaman untuk mereka, agar tidak lagi menyalahgunakan budaya untuk mengamen atau mengemis,” ujar Djarot.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Johan Yakin Pansel Pilihan Jokowi Lahirkan Pimpinan KPK Multi Talenta

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apresiasi sembilan nama anggota Panitia Seleksi (Pansel) pimpinan KPK jilid IV yang ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP mengatakan, kesembilan nama yang tidak memiliki latar belakang partai politik itu, membuat penyeleksi bisa lebih independen.
‪”Apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini patut diapresiasi. Dia memilih anggota Pansel yang berdasarkan apa yang dibutuhkan KPK. Jadi pansel ini bisa memilih sosok pimpinan yang independen, tapi juga multi talenta,” ujar Johan, saat berbincang dengan wartawan, Kamis (21/5).
Menurut Johan, dalam penyeleksian calon pimpinan lembaga antirasuah, diperlukan panitia-panitia yang independensi tinggi. Hal itu bisa didapat dari latar belakang anggota yang non-partai.
“Karena mereka tidak berafiliasi dengan partai politik, maka bisa dipercaya kalau mereka lebih independen,” terang Johan.
‪”Tentu yang terpenting adalah independensi. Nah independensi ini bisa didapat dari tokoh-tokoh yang dipilih menjadi anggota pansel,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Jokowi secara resmi telah mengumumkan sembilan nama anggota Pansel Komisioner KPK jilid IV. Dari kesembilan nama tersebut, tidak satu pun anggota yang pernah berkecimpung dalam sebuah partai politik.
Berikut sembilan nama anggota Pansel calon pimpinan KPK jilid IV:
1. Destry Damayanti, ahli ekonomi keuangan dan moneter2. Eni Nurbaningsih, pakar hukum tata negara Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional3. Harkristuti Harkrisnowo pakar hukum pidana dan HAM, Kepala Badan Pengembangan Manusia Kemenkum HAM4. Betty Alisyahbana, ahli IT dan manajemen5. Yenti Garnasih, pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang6. Supra Wimbarti, ahli psikologi SDM dan pendidikan7. Natalia Subagyo, ahli tata negara pemerintahan8. Diani Sadya Wati, ahli di Bappenas9. Meuthia Ganie-Rochman, ahli sosiolog korupsi dan modal sosial

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Ini Penyebab Petugas LP Kerobokan Salah Lepas Napi

Denpasar, Aktual.co — Lapas Kelas IIA Kerobokan Denpasar melakukan kesalahan fatal. Lapas terbesar di Bali itu keliru melepas narapidana.
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap petugas jaga saat napi dilepas, didapati kelalaian petugas dalam melepas napi.
Kalapas Kelas IIA Kerobokan Denpasar, Sudjonggo, mengaku hingga kini pemeriksaan intensif terhadap jajarannya masih terus dilakukan (Baca: Kemiripan Nama, Lapas Kerobokan Salah Bebaskan Napi)
“Pemeriksaan masih berlangsung sampai sekarang. Ada satu petugas yang diperiksa intensif. Dia yang bertugas secara administratif waktu napi itu dilepas,” kata Sudjonggo saat dihubungi, Kamis (21/5).
Dari keterangan sementara, Sudjonggo menjelaskan jika petugas piket tersebut melakukan kelalaian tugas (Baca: Salah Lepas Napi, Kalapas Kerobokan Periksa Anak Buah). 
“Keterangan dia dan saksi masih kita kembangkan. Yang jadi pertanyaan mengapa dia menyerahkan tugasnya kepada orang lain,” ucap Sudjonggo heran.
Sudjonggo memastikan petugas tersebut telah melanggar SOP. 
“Artinya, dia tidak menjalankan SOP dengan baik. Sementara itu keterangan yang dapat kita gali,” jelasnya. Sementara itu, keberadaan CA, napi narkoba yang salah lepas hingga kini masih dalam perburuan. “Napi masih kita buru. Ada yang bilang di sini, di sana, tapi belum dapat kita temukan,” demikian Sudjonggo.
Lapas Kelas IIA Kerobokan melakukan kesalahan fatal, melepas napi narkoba yang divonis 9 tahun dan masih menjalani masa hukuman berinisial CA. Sementara yang semestinya dilepas adalah napi pencurian yang divonis 7 bulan penjara dan telah usai menjalani masa tahanan yang juga memiliki kemiripan nama berinisial CA. 

Artikel ini ditulis oleh:

Pengelolaan Gas Bumi Terlalu Liberal, DPR Sarankan Lima Langkah Ini

Jakarta, Aktual.co — Wakil ketua komisi VII DPR RI Tamsil Linrung mengatakan bahwa permasalahan-permasalahan pengelolaan gas bumi nasional tidak lepas dari penerapan pola yang liberal dalam kebijakan, pengaturan dan pengelolaan industri gas nasional. Selain itu berbagai ketentuan yang ada dalam UU Migas Nomor 22 tahun 2001 yang berlaku saat ini telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Oleh sebab itu, tata kelola gas nasional harus segera diperbaiki melalui perbaikan berbagai peraturan yang berlaku saat ini maupun melalui pembentukan UU Migas yang baru,” ujar Tamsil di Jakarta, Kamis (21/5).

Menurutnya, ada lima langkah yang harus dilakukan Pemerintah dalam upaya melakukan perbaikan tersebut. Pertama, pemanfaatan gas bumi seharusnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik.

“Pada kontrak-kontrak ekspor yang telah terlanjur ditandatangani sedapat mungkin volume gasnya dikurangi atau bahkan dibatalkan sama sekali,” kata dia.

Kedua, sambungnya, pemerintah harus konsisten menjalankan paradigma yang mendasari tata kelola gas nasional yakni menjadikan gas bumi sebagai modal pembangunan.  Ketiga, pemanfaatan gas harus didasari pada optimasi penggunaan pada sektor-sektor peningkatan produksi minyak, industri pupuk, tenaga listrik dan industri lain.

“Keempat, guna menjamin tersalurkannya gas ke sektor industri, pemerintah harus menjamin alokasi gas yang cukup, sarana pipa yang tersedia dan harga yang kompetitif,” imbuhnya.

Ia melanjutkan, kelima, guna menjamin alokasi gas, termasuk pada sektor listrik dan industri, maka pemerintah harus memberikan peran yang dominan kepada BUMN untuk distribusi dan niaga gas nasional. Melalui dominasi BUMN, maka pemerintah terlibat menentukan harga dan alokasi gas.

‎”Sejalan dengan pemberian hak pengelolaan khusus kepada BUMN, pemerintah pun harus mengurangi atau bahkan menghilangkan peran badan usaha swasta yang tidak mempunyai infrastruktur atau hanya berperan sebagai broker,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Hadapi Pilkada, Kubu Ical Ajak Kubu Agung Islah

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar versi Munas Bali, Idrus Marham, mengatakan jika pihaknya tetap membuka niatan islah dengan pihak kepengurusan Agung Laksono.
Menurut dia, hal itu menyusul keputusan majelis hakim PTUN Jakarta yang mengabulkan permohonan Aburizal Bakrie (Ical) terkait gugatan surat keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
“Prinsip dasarnya pada tanggal 18 kemarin ada putusan PTUN yang dikabulkan gugatan kami untuk membatalkan SK Menkumham. Saat itu komitmen kami, konsisten pada kesepakatan sebelumnya, harus hormati hukum yang ada,” kata Idrus, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (21/5).
“Karena itu, siapapun yang memang harus akomodasi dan rangkul keluarga besar Golkar, termasuk Ancol untuk sama-sama solid dan menyatu membesarkan partai Golkar,” tambah dia.
Terlebih, sambung Idrus, dalam rangka menghadapi Pilkada serentak, Golkar harus bersatu kembali agar dapat memenangkan kompetisi di daerah tersebut.
“Yang ada di hadapan kita Pilkada 2015. Bagi kami putusan PTUN kemarin adalah momentum menyatukan konsilidasikan kekuatan partai Golkar yang ada saat ini,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Berita Lain