Jakarta, Aktual.co —Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan tim reformasi tata kelola Migas Kementerian ESDM diwarnai interupsi.
Awalnya, Faisal Basri selaku pimpinan tim, menyampaikan laporan atas kinerjanya selama ini dalam rapat yang dimulai pukul 19.30 Wib tadi.
Namun belum selesai sampaikan laporan, penjelasan Faisal langsung dipotong interupsi dari Anggota Fraksi Gerindra Ramson Siagian. Beralasan waktu terbatas, dia meminta Faisal langsung saja membeberkan temuan-temuan praktis dari timnya terkait jaringan mafia migas. 
“Baik di sektor hulu dan hilir. Kalau pun cukup waktu kita diskusi untuk menjadi referensi RUU, karena kita sebagai pengawas tim yang dipimpin pak Faisal Basri,” kata Ramson, di Ruang Komisi VII DPR RI, Senayan, Rabu (20/5).
Permintaan Ramson disetujui Ketua Pimpinan Rapat Muljadi. Laporan Faisal atas kinerja tim reformasi tata kelola migas pun dimintanya langsung masuk kepada rekomendasi dan kesimpulan.
Kata dia, dewan ingin mengetahui tentang isu utama saat ini. Yakni masalah pembubaran Petral dan praktek mafia migas. “Kalaupun belum ada data yang bersifat kongkrit mungkin minimal analisanya lah. Itu yang diinginkan para anggota dewan,” ucap Mudjadi.
Mendapat permintaan seperti itu, Faisal berdalih kalau timnya dilahirkan bukan untuk memberantas mafia migas. 
“Namanya tim reformasi tata kelola migas, bukan tim anti mafia migas. Tugas kami bukan memberantas mafia migas. Oleh karena itu dalam laporan ini memperkokoh sektor migas Indonesia, kalau kelembagaannya itu beres maka mafianya tidak akan berkutik,” seru dia.
Dalam pantauan aktual.co, di Komisi VII DPR, akhirnya Faisal Basri menlanjutkan dengan kesepakatan anggota dewan, jika dirinya menyampaikan rekomendasi dan kesimpulannya saja. Dan saat ini, sedang dilakukan tanya jawab antara anggota dengan tim bentukan Kementerian ESDM tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Medan, Aktual.co — Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menegaskan bahwa semua institusi di Indonesia yang merugikan negara sebaiknya dibubarkan saja.
Demikian jawaban Wiranto kepada wartawan di Medan, Rabu (20/5) ketika disinggung sikap partainya terkait pembubaran Petral.
“Usaha pembubaran Petral diganti istitunsi lain, boleh-boleh aja, tatkala pertimbangan tadi, apa yang dilakukan menguntungkan rakyat tidak melanggar hukum. Tidak hanya petral, semua yang merugikan rakyat dan negara dibubarkan saja, untuk apa?” tandas Wiranto.
Wiranto yang datang untuk membuka Musda DPD Hanura Sumut, berharap, dalam memutuskan sesuatu, para pejabat negara tidak hanya mengandalkan pemikirannya saja, tapi diharapkan selalu menggunakan hati nuraninya.
“Pemikiran manusia biasanya mengarah untung rugi, ‘profit oriented’, tapi kalau kemudian di singkronkan dengan pertimbangan hati nurani, biasanya pilihan itu tepat, karena pasti tidak menyalahi hukum, pasti menguntungkan rakyat dan negara.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Bareskrim Mabes Polri diam diam telah memeriksa tersangka mantan Kepala BP Migas (kini SKK Migas), Raden Priyono (RP) dalam kasus dugaan pencucian uang dengan pokok pidana korupsi penjualan Kondensat dari SKK Migas, ke PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Victor Edi Simanjuntak mengatakan RP kali ini diperiksa penyidik kapasitasnya sebagai saksi.
“Pemeriksaan sebagai saksi dulu (Raden Priyono-red) dalam perkara SKK Migas,” kata Victor di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (20/5) malam.
Dia mengaku, yang bersangkutan mulai digarap penyidik sejak pagi tadi  pada pukul 09.00 WIB, dan hingga kini masih berlangsung. 
“Pemeriksaan masih dilakukan sampai sekarang,” sambungnya.
Dalam kasus dugaan mega korupsi PT TPPI ini, penyidik sudah menetapkan tiga tersangka. Diantaranya Djoko Harsono (DH), Honggo Wendratno (HW), dan Raden Prijono (RP). 
Demi pengembangan kasus, ketiganya bahkan sudah dicekal berpergian ke luar negeri.Bareskrim menduga korupsi kondensat dan pencucian uang tersebut bernilai sekitar US156 juta atau sekitar Rp2 triliun. 
Kasus terjadi ketika adanya penjualan kondensat bagian negara oleh SKK Migas kepada PT TPPI pada kurun waktu 2009 hingga 2010 dengan penunjukan langsung.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby