Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri menegaskan tidak akan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), meski tersangka Bambang Widjojanto sudah mencabut gugatan praperadilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hal tersebut dilakukan Wakil Ketua KPK nonaktif itu, lantaran Perhimpunan Advokat Indoensia (Peradi) menyatakan bahwa BW terbukti tidak melakukan pelanggaran ketika menjadi pengacara dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalteng
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Agus Rianto mengatakan, tidak ada kaitannya kode etik Peradi dengan pencabutan gugatan praperadilan. Apalagi, jika dikaitkan dengan SP3 terhadap kasus tersebut.
Dalam pemberian SP3, lanjut Agus, sudah ada mekanisme hukum tersendiri dengan berpegang pada landasan hukum yang ada, yaitu peraturan perundang-undangan. 
“‎Tidak ada alasan bagi penyidik untuk mengeluarkan SP3 terkait kasus tersebut,” ujar Agus saat dihubungi, Rabu (20/5).‎‎SP3 bisa dikeluarkan, apabila kasus yang melibatkan seorang tersangka tidak terbukti sebagai tindak pidana. Syarat lainnya, adalah jika saksi dan bukti yang diajukan tidak cukup memperkuat tuduhan.
Selain itu, SP3 bisa diterbitkan apabila tersangka sudah pernah dilaporkan dalam kasus yang sama dan sudah ada putusan perkara. Yang terakhir, SP3 dilakukan kalau memang demi untuk penegakkan hukum itu sendiri karena ada alasan-alasan tertentu.
Sebelumnya, BW telah mencabut gugatan praperadilannya terhadap Polri di Pengadilan Negeri Jaksel. Namun, pencabutan gugatan tersebut hanya bersifat sementara. Dia memberikan waktu satu pekan kepada Polri untuk menerbitkan SP3 atas kasus yang menjeratnya.‎
 “Jika hingga Senin, 25 Mei 2015, belum ada respons, maka kami ajukan kembali,” kata ‎salah seorang kuasa hukum BW, Dadang Tri Sasongko.
‎Pihaknya berharap Polri menggunakan mekanisme atau kewenangan yang dimiliki untuk menghentikan kasus tersebut tanpa digugat melalui praperadilan. Yakni, melalui SP3. Hal tersebut berdasar hasil pemeriksaan pengawas Peradi yang menjadi salah satu alasan dicabutnya gugatan praperadilan tersebut. 

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Penggunaan ganja (mariyuana) selama pubertas lebih awal bisa menghambat pertumbuhan remaja laki-laki. Berdasarkan sebuah studi baru-baru ini, dipresentasikan oleh Kongres Eropa Endokrinologi di kota Dublin, Irlandia.

Untuk diketahui, mariyuana adalah obat terlarang yang paling umum digunakan di Amerika Serikat (AS) , khususnya di kalangan remaja dan dewasa muda.

Menurut sebuah survei 2014 dari ‘National Institute on Drug Abuse ‘,  terungkap bahwa 11,7  persen dari siswa kelas VIII dilaporkan menggunakan ganja pada tahun lalu , dengan 6,5 persen dari pelaporan penggunaannya.

Sejumlah penelitian telah mendokumentasikan implikasi kesehatan potensial dari penggunaan ganja pada bulan lalu misalnya , Medical News Today melaporkan dalam studi yang menemukan remaja yang menggunakan obat terlarang setiap hari selama tiga tahun berada pada peningkatan risiko kelainan otak memori jangka panjang yang buruk .

Studi lain yang dipublikasikan, dalam Journal of Clinical Sleep Medicine pada bulan Februari lalu, terkait ganja digunakan dengan kantuk di siang hari yang berlebihan pada remaja .

Namun demikian, tim yang terlibat dalam penelitian terbaru ini , termasuk Dr Syed Shakeel Raza Rizvi dari Pir Mehr Ali Shah dari Fakultas Pertanian Universitas Rawalpindi di Pakistan , mengatakan, penelitian mereka adalah yang pertama untuk menganalisis dampak penggunaan ganja di antara anak laki-laki puber .

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Bareskrim Mabes Polri didesak agar segera mengungkap dan menangkap pelaku peredaran beras palsu atau plastik di pasaran.
Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (20/5).
“Komisi III meminta kepada Bareskrim Polri, karena ini masuk kejahatan umum kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan ada di polisi,” ucap Arsul.
“Kita meminta teman-teman di Bareskrim Polri untuk pro aktif untuk mengusut ini, siapa yang mengedarkan, apa yang mengedarkan tahu atau pengimportirnya juga tertipu dari eksportirnya dari Cina itu,” tambahnya.
Ia mendesak agar kepolisian seger mengusutnya secara tuntas. Sebab, jika dibiarkan maka dampaknya ekportir maupun importir beras itu akan mengulang kembali tindakan curangnya yang merugikan masyarakat.
“Saya kira sudah saatnya juga pemerintah di dalam melakukan impor beras karena ini menyangkut keselamatan masyarakat luas itu melakukan pengecekan tentang kebenaran isi barang setiap kali melakukan impor sebelum barang sampai kepada masyarakat,” sebutnya.
Salah satu cara, sambung Arsul, adalah adanya kordinasi antar institusi yang berwenang sebagai sebuah langkah antisipasi.
“Saya kira perlu ada sesuatu yg dinegara kita barang mahal, yakni kordinasi. Kordinasi antara Bea Cukai, kemudian direktur Jenderal perdagangan luar negeri untuk melakukan antisipasi ini.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Ketua Tim Implementasi Reformasi DPR Fahri Hamzah meyakini tujuh tahap pembenahan DPR akan berjalan tanpa hambatan. 
Pasalnya, Tim sebelumnya telah mengadakan pertemuan dengan sejumlah elemen masyarakat.
“Kami ngga ngerti apa alasannya (kalau ada penolakan), ini kan sudah terbuka,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5).
Terkait anggaran, Menurut Fahri, proses anggaran bukanlah ranahnya sebagai anggota DPR. Secara independen, anggaran diurus oleh Sekretariat Jenderal DPR. 
“Saya bukan kuasa anggaran, tanya ke itu (Setjen DPR),” katanya.
Namun, perencanaan anggaran sudah ada dalam APBNP 2016. Sebab, tim implementasi reformasi DPR telah dibentuk sejak Februari lalu.
Wakil Ketua DPR itu menegaskan bahwa tidak akan ada penyalahgunaan anggaran dalam proyek pembangunan tersebut. Dia juga sudah menghimbau ke Setjen DPR sebagai kuasa pengguna anggaran. “Dan tim ini kan dibuat supaya yang begitu diminimalisir,” tuturnya.
Politisi PKS ini menambahkan, implementasi reformasi yang membenahi parlemen itu akan berjalan mulus. Pasalnya, dalam 17 tahun reformasi, inilah momentum bagi bangsa yang memerlukan kamar legislatif secara serius.
“Saya berani karena saya tidak punya kepentingan. Silahkan serang, saya bertahan,” cetusnya.

Artikel ini ditulis oleh: