Jakarta, Aktual.co — Partai Demokrat memprotes keras tuduhan Menteri ESDM Sudirman Said terkait pemberantasan mafia migas pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Politisi Partai Demokrat Syarief Hasan mengaku tidak senang dengan tudingan mafia berhenti di meja SBY yang kala itu menjabat sebagai presiden (Baca: Dituding Tak Berantas Mafia Migas, SBY Minta Sudirman Said Klarifikasi).
“Demokrat sangat tidak ‘happy’,” ujar Syarief Hasan, di Jakarta, Rabu (20/5).
Syarief membantah bahwa saat menjabat sebagai presiden, SBY menghalangi pembubaran Petral. Selama sepuluh tahun surat usulan pembubaran Petral tidak pernah mendarat di meja SBY.
“Dia memberikan info tidak betul,” katanya.
Anggota Komisi I DPR itu meminta agar Menteri ESDM tidak membuat berita sensasional hanya untuk menarik perhatian, demi menunjukan bahwa dirinya bekerja dengan baik.
Menurutnya, ucapan Sudirman telah mendeskreditkan SBY. “Itu tidak baik bagi menteri sekelas Sudirman Said,” tuturnya
Terkait pernyataan itu, Syarief meminta agar Sudirman segera memberi klarifikasi dan meminta maaf kepada SBY secara terbuka. Sebab, hal tersebut telah mencoreng nama SBY (Baca: Ini Jawaban Sudirman Said Merespon Pernyataan SBY).
.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Selama 17 Tahun Indonesia menjalankan reformasi, tidak ada satu pun perubahan yang membawa kepada cita-cita diimpikan. 
Melainkan, hanya terjadi kekacauan yang semakin lama semakin menambah beban persoalan bangsa dan seolah tidak ada jalan keluarnya.
Demikian disampaikan peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng dalam acara diskusi,  di Jakarta, Selasa (19/5).
“Kekacauan politik, rusaknya sistem hukum dan ambruknya ekonomi yang semakin dalam terjadi selama 17 tahun reformasi,” ungkap dia.
Masih kata dia, saat ini penguasa hanya membuat berbagai undang-undang dan kebijakan untuk memperebutkan jabatan, dengan tujuan agar dapat memperkaya diri, keluarga, kelompok dan modal asing yang menjadi tuannya.
Kebijakan kenaikan suku bunga bank, kebijakan harga energi, tarif dasar listrik, tarif kereta api dan lain-lain, mencekik rakyat melalui UU dan peraturan penguasa.
“Melalui UU dan peraturan pula, pemerintah memberi keleluasaan kepada modal asing untuk mengeruk kekayaan negara. Pemerintah menjadi pelaku utama berbagai pelanggaran UU,” ujarnya.
Daeng menilai ketidakpastian  kebijakan pemerintah yang berubah dalam hitungan jam dan hari, menambah permasalahan sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini.
“Rakyat kini tidak lagi percaya pada penguasa dan seluruh UU serta peraturan yang menopangnya.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang