Jakarta, Aktual.co — Rencana Bank Indonesia (BI) yang akan mengkaji ulang kebijakan rasio pinjaman kredit terhadap nilai aset atau Loan to Value (LTV) terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan kendaraan bermotor akan memiliki dampak yang cukup baik bagi pertumbuhan  ekonomi Indonesia. Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan dengan melonggarkan kebijakan LTV, maka pertumbhan ekonomi tahun ini akan meningkat 0,05 persen, dan pada tahun depan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 0,1 persen.

“Tapi tu ceteris paribus, belum ditambah lagi persepsi bisnis membaik, persepsi bankir mulai geiat, sehingga kami balance antara moneter yang belum bisa bergerak setiap titik, tapi kami merelaksasi kebijakan makroprudensial,” ujar Perry di kantor BI Jakarta, Selasa (19/5).

Lebih lanjut dikatakan dia, pelonggaran kebijakan LTV tersebut merupakan kebijakan yang bersifat agresif dan akomodatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. “Tapi kalau kita bicara growth itu akan ada supply dan demand, dari supplynya kredit kita dorong dari perbankan, demand nya ini lah stimulus fiskal, ini akan mendorong permintaan ekonomi.”

Sementara itu, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan pelonggaran LTV nantinya mendorong pembiayaan kredit untuk properti dan kendaraan bermotor. Menurutnya, dengan pelonggaran LTV bisa dilakukan pembiayaan secara lebih aktif dan tidak mengorbankan kualitas.

“Secara umum kalau kredit mengucur baik akan membuat pertumbuhan ekonomi lebih baik. tapi tak langsung berhubungan ke CAD (Current Account Deficit), dampaknya ke pertumbuhan ekonomi akan cukup memadai. Jadi karena properti dan motor mobil punya kontribusi baik ke ekonomi.” pungkasnya.

Untuk diketahui, BI akan mengkaji ulang kebijakan LTV untuk kredit pemilikan rumah (KPR) dan kendaraan bermotor dengan merelaksasi pembayaran uang muka (down payment). Tujuannya, untuk lebih meningkatkan aspek kehati-hatian bank dalam penyaluran kredit properti. Hal ini mempertimbangkan bahwa pertumbuhan kredit pemilikan properti (KPP) masih tinggi terutama di tipe-tipe tertentu.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —  Tim ekonom DBS Bank menilai dengan rencana akselerasi pemerintah dalam merealisasikan proyek-proyek infrastruktur, defisit transaksi berjalan akan meningkat hingga ke level yang stagnan dengan beberapa tahun terakhir.

Laporan tim ekonom DBS Bank untuk Asia Tenggara dan India periode Mei yang diperoleh di Jakarta, Selasa (19/5), menyebutkan defisit neraca transaksi berjalan diprediksikan masih bertahan di kisaran tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto pada akhir 2015 atau sekitar 26 miliar dolar AS.

“Defisit transaksi berjalan yang tampaknya akan stabil adalah di angka sekitar 2 persen dari PDB, namun kami memiliki ekspektasi bahwa di akhir tahun angka ini akan mendekati 3 persen dari PDB,” ujar tim DBS yang berbasis di Singapura.

DBS mengapresiasi kinerja transaksi berjalan yang memberikan sinyal positif pada triwulan I 2015 dengan penurunan defisit 0,8 persen dibanding triwulan IV 2014 atau menjadi 3,8 miliar dolar AS dari 5,7 miliar dolar AS.

Namun DBS menilai agresivitas dalam memacu pertumbuhan di tiga triwulan mendatang akan mendorong penarikan pembiayaan asing.

Lazimnya, dengan akselerasi pemerintah untuk memacu pembangunan infrastruktur, transaksi impor barang modal dan bahan baku/penolong akan meningkat.

Sementara, DBS juga menyoroti pembiayaan asing atau utang luar negeri yang diperkirakan juga akan meningkat pada beberapa triwulan mendatang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan oleh swasta dan pemerintah.

Pada akhir triwulan I 2015, utang luar negeri tumbuh sebesar 7.6 persen atau sebesar 298,1 miliar dolar AS. Jumlah tersebut menunjukkan pelambatan jika dibanding periode sama di 2014 yang pertumbuhannya mencapai 10,2 persen.

“Kekhawatiran terkait pembiayaan asing sudah menurun, namun tidak benar-benar hilang,” demikian laporan DBS.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka