Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Prof Dr KH Said Aqil Siraj MA mengatakan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 yang digelar di Jombang, Jawa Timur, 1-5 Agustus 2015 mendatang, akan membahas berbagai permasalahan terkini.
Diantaranya, menyangkut ekologi atau hubungan antar manusia serta dengan lingkungan, siyasah atau politik terkini, biomedis khususnya kesehatan lingkungan, serta menyangkut kepemimpinan nasional.
“Janji pemimpin pemerintahan yang tidak ditepati, apakah rakyat wajib mentaati atau tidak, itu bagaimana? Kemudian bagaimana kudeta terhadap terhadap pemimpin dan masih banyak yang lainnya,” tegas Kyai Said didampingi Rois Syuriah, Ahmad Ishomuddin, di Jakarta, Selasa (19/5).
Dalam diskusi tentang ‘NU dan Indonesia: Tantangan ke Depan Perkembangan Umat dan Bangsa’ di salah satu hotel di Jakarta, Kyai Said menyatakan bahwa berbagai permasalahan yang berkaitan erat dengan kepentingan rakyat mendesak untuk dibahas. 
“Ini menyangkut seluruh rakyat Indonesia mendesak dilakukan. Ini bukan masalah kecil yang perlu dibahas ulama se-Indonesia,” katanya.
Kategorisasi pembahasannya melalui Lajnah Bahtsul Masail dalam beberapa poin. Dari permasalahan yang kasuistik hingga permasalahan tematik hingga menyangkut aturannya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia Said Salahudin mengatakan bila kepentingan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly akan tampak jelas bila mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang sengketa Partai Golkar.
“Banding itu pada hakikatnya dilakukan oleh pihak yang kalah karena merasa kepentingannya dirugikan oleh putusan pengadilan. Dalam hal ini, kerugian apa yang diperoleh Menkumham?” kata Said Salahudin, di Jakarta, Selasa (19/5).
Said menilai permasalahan kepengurusan Partai Golkar merupakan kepentingan politik dua pihak yang bersengketa, yaitu kepengurusan hasil Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie dan hasil Munas Ancol pimpinan Agung Laksono, bukan kepentingan pemerintah.
Karena itu, bila Menkumham benar-benar mengajukan banding, maka akan semakin menegaskan adanya agenda politik dari Yasonna dan pihak-pihak di belakangnya untuk mengintervensi Partai Golkar.
“Karena itu, saya mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo selaku pemegang kekuasaan pemerintahan di bidang hukum yang kekuasaannya dijalankan Menkumham, untuk memerintahkan Yasonna tidak melakukan banding,” tuturnya.
Tak hanya itu, dirinya juga mendesak Jokowi untuk memberhentikan Yasonna dari jabatan Menkumham. Hal itu perlu dilakukan karena setiap kebijakan menteri dipertanggungjawabkan kepada presiden.

Artikel ini ditulis oleh: