Jakarta, Aktual.co — Pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang menuding pemberantasan mafia migas berhenti di Meja SBY sewaktu menjadi presiden, membuat geram politisi Partai Demokrat.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron menyayangkan pernyataan Menteri ESDM tersebut. Menurutnya, pernyataan itu lebih pada bentuk serangan, mendiskreditkan dan memfitnah SBY.
“Dalam pandangan saya selama Pak SBY menjadi presiden justru beliau konsisten dan sangat keras dalam pemberantasan mafia dan penyimpangan di sektor Migas,” ucap Herman, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (19/5).
Oleh karena itu, Menteri ESDM harus melakukan klarifikasi terhadap apa yang dimaksud dengan pernyataanya tersebut. Sebab, ketika pemerintahan presiden SBY, juga dibentuk Satgas Pemberantasan mafia hukum yang hakikatnya memberantas apapun kejahatan dan penyimpangan.
“Pak SBY tertib dalam manajemen pemerintahan dan serius dalam merespon segala bentuk mafia migas, serta tidak mungkin berhenti di meja beliau. Berita ini sudah termasuk fitnah dan pencemaran nama baik, untuk itu Presiden Jokowi harus tanggap dan mengevaluasi menteri ESDM karena sudah melakukan tindakan diluar kepatutan sebagai pejabat negara,” seru dia.
“Seyogyanya pemerintahan saat ini tidak harus terus menyalahkan pemimpin dan pemerintahan sebelumnya. Popularitas dan kepuasan rakyat bisa dibangun dengan prestasi dan kerja nyata tanpa harus menjelekan pihak lain,” tandas politikus Partai Demokrat itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng mengatakan bahwa selama tujuh bulan berjalannya pemerintahan Jokowi-JK, hampir seluruh indikator ekonomi Indonesia merosot drastis.
Dalam hal ini termasuk cadangan devisa. nilai tukar masyarakat yang anjlok hingga pendapatan pajak kepada pemerintah pun ikut terkena dampak.
“Kita harus melihat aspek dasar perkonomian kita, kalau dilihat terakhir pemerintah sendiri sudah melalui badan pusat statistik sudah mengeluarkan laporan tentang perkembangan ekonomi kita dalam kuartal pertama 2015. Hampir seluruh indikator penting dalam ekonomi semuanya jatuh,” kata Salamuddin, dalam acara diskusi yang bekerjasama dengan aktual.co, di Warung Komando, Jakarta Selatan, Selasa (19/5).
Menurut dia, salah satu faktor anjloknya aspek dasar perekonomian Indonesia, lantaran ketidakstabilan kondisi politik di Indonesia maupun adanya ketidakpastian dalam penegakan hukum di dalam negeri akhir-akhir ini.
“Jadi ini situasi secara objektif yang terjadi sekarang. Keadaan yang kita hadapi ini, kalau kita analisis variablenya, saya tidak melihat adanya jalan keluar. Setidaknya akibat kekacauan politik dan hukum di dalam negeri,” ungkap dia.
“Hampir seluruh media internasional itu membahas soal kekacauan politik dan hukum, mereka mengatakan bahwa seluruh project Jokowi itu semua mengecewakan karena faktor politiknya tidak mendukung. Jadi keadaalan di dalam politik hukum yang kacau balau, ketidakpastian, konsistensi didalam kebijakan yang tidak ada, itu salah satu faktor kenapa ekonomi kita tidak bergerak,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang