Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Golkar, Firman Subagyo menduga adanya motif terselubung terkait pernyataan salah satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay yang mengatakan bahwa SK Menkumham soal kepengurusan partai Golkar masih berlaku.
Meski majelis hakim PTUN Jakarta sudah memberikan putusan dengan membatalkan SK Menkumham atas kepengurusan DPP Partai Golkar oleh kubu Agung Laksono.
“Kesan saya Hadar Gumay ada tekanan politik atau ada kontrak politik agar setelah lengser dari jabatan komisioner KPU dapat posisi strategis seperti komisioner pendahulunya yang akhirnya masuk penjara,” ucap Firman, dalam pesan singkatnya, di Jakarta, Selasa (19/5).
Menurut dia, Hadar  harus memahami isi UU Pilkada pasal 2 bahwa Pemilu diselenggarakan secara demokratis, bebas, jujur, adil dan rahasia, serta mempunyai kepastian hukum dan juga memperhatikan kepentingan umum dan sebagainya dan juga mempunyai jiwa negarawan.
“Harusnya seorang Hadar Gumay tidak selalu membuat pernyataan yang kontroversi merasa benar sendiri dan (terkesan) memaksakan kehendaknya (bahwa yang terdaftar masih kubu Agung Laksono),” ujar dia.
Dirinya juga mempertanyakan sikap KPU yang sempat mengusulkan untuk dilakukan revisi UU Pilkada sebagai payung hukum pelaksanaan Pilkada serentak. Namun, statmen yang dilontarkan KPU sendiri acap kali tidak sejalan dengan faktanya.
“Apakah Seorang komisioner Hadar Gumay justru menghendaki pemilukada gagal atau ingin terjadi konflik horizontal terjadi di tanah air tercinta ini? Kalau itu yang dikehendaki, patut dipertanya kredibilitasnya,” tandas dia.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan tetap menunggu keputusan inkracht (tetap) terkait kisruh kepengurusan partai. Hal itu dikemukakan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay usai keluar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kepengurusan Partai Golkar.
Menurutnya, selama keputusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap, maka KPU akan menggunakan Surat Keputusan (SK) terakhir Kementerian Hukum dan HAM. 
“SK terakhir Kemenkumham tetap berlaku, kalau belum ada putusan inkrah,” ujar Hadar saat dihubungi, Senin (18/5).

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Makasar, Aktual.co — Rekonstruksi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), Minggu (17/5) terhadap kasus pemalsuan dokumen Kartu Keluarga (KK), yang disematkan kepada Abraham Samad (AS) dinilainya penuh keganjalan dan sarat pelanggaran hukum.
Adnan Buyung Azis, anggota tim advokasi AS di Makassar mengaku, telah menemukan pelanggaran hukum dalam proses rekonstruksi tersebut. Pasalnya dalam reka ulang perkara tidak menghadirkan para tersangka. “Ini hanya rekonstruksi keterangan saksi yang sengaja ingin menyudutkan AS sebagai tersangka,” ujar Adnan, Selasa (19/5).
Menurut Adnan, rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak Polda Sulselbar hanya skenario, dan upaya polisi untuk memaksakan berkas perkara AS agar dinyatakan lengkap sesuai petunjuk kejaksaan. (Baca juga: Sprindik Pimpinan KPK Keluar, Pakar: Semestinya Otomatis Ada Tersangka)
“Semestinya kalau polisi punya bukti kuat untuk menjerat AS, kenapa harus ada rekonstruksi lagi.”
Sebelumnya, pada Minggu (17/5) Polda Sulselbar melakukan gelar rekonstruksi kasus Abraham Samad. Rekonstruksi ini digelar oleh Polda Sulselbar di kantor Camat Panakkukang, Makassar. (Baca juga: Polri: Sprindik Abraham Samad Sudah Keluar)
Dalam rekonstruksi tersebut, awak media dilarang melakukan peliputan dan masuk ke dalam ruangan kantor kecamatan, yang menjadi tempat rekontruksi digelar. Polisi pun memasangi garis polisi di pintu masuk kantor. Rekonstruksi ini menghadirkan mantan camat Panakukang Makassar yang tak lain kakak kandung Abraham Samad, Imran Samad
Namun, dalam rekonstruksi ini, tersangka Abraham Samad dan Feriyani Liem tidak hadir di lokasi.Kedua tersangka tersebut diwakili oleh dua orang lainnya, yang telah dihadirkan oleh Polda Sulselbar dan berperan sebagai Abraham Samad dan Feriyani Liem. (Baca juga: Rekonstruksi Kasus Abraham Samad Berlangsung Tertutup)

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Bareskrim Polri menyita sebanyak 49 uninterruptible power sistem di 49 Sekolah Menengah Atas (SMA), di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, Selasa (19/5).
Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Brigjen Ahmad Wiyagus mengatakan, penyitaan tersebut dilakukan sebagai barang bukti atas kasus dengan menggunakan APBD-P DKI Jakarta 2014.
“Iya hari ini dilakukan penyitaan 49 UPS di 49 SMA di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat,” kata Wiyagus saat dikonfirmasi, Selasa (19/5).
Kanit III, Subdit V Dittipidkor, AKBP Bagus Suropratomo mengatakan penyitaan UPS dilakukan di 25 SMA di Jakarta Barat dan 24 SMA di Jakarta Pusat. 
“Penyitaan untuk melengkapi berkas perkara korupsi UPS,” kata Bagus ketika dihubungi.
Kendati dilakukan penyitaan, UPS tersebut tetap dipakai oleh pihak sekolah. “Hanya statusnya saja disita tidak dibawa. Tetap SMA boleh memakainya,” ujarnya.
Dalam kasus korupsi yang merugikan negara Rp50 miliar, penyidik telah menetapkan dua tersangka, yakni Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Selatan, Alex Usman dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Pusat, Zaenal Soleman.
Alex diduga melakukan korupsi saat menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. Sedangkan Zaenal Soleman saat jadi PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.
Atas perbuatannya kedua tersangka tersebut dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby