3 April 2026
Beranda blog Halaman 36117

Pemkot Tangerang Bakal Bangun Tujuh Puskesmas

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kota Tangerang, Banten, akan membangun tujuh Puskesmas dan satu di antaranya berupa Puskesmas rawat inap.

Kepala Dinas Bangunan Kota Tangerang, Dedi Suhada mengatakan, untuk Puskesmas rawat inap akan dibangun di Larangan.

Fasilitas kesehatan lainnya yang akan dibangun yakni 15 Posyandu yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan.

“Kita menargetkan, pembangunan Puskesmas dan Posyandu tersebut dapat terealisasi tahun 2015 ini,” ujarnya, Selasa (19/5).

Dedi mengatakan, proses pembangunan Puskesmas dan Posyandu sudah masuk tahap lelang dan tinggal proses kelengkapan administrasi lainnya.

Selain bidang kesehatan, pada bidang pendidikan pun dilakukan pembangunan 16 gedung SD dan SMP yang berjumlah 156 rombongan belajar atau kelas.

Begitu pula dengan pembangunan lanjutan beberapa SMK Negeri dan SMA Negeri seperti SMK 10, SMK 1, SMK 4 dan SMK 3.

Sedangkan untuk sekolah dasar yang dibangun adalah dari hasil relokasi SDN Sukasari 4 dan 5 yang berlokasi di samping pusat belanja Tangerang City.

Lalu pada bidang tenaga kerja, dibangun juga tiga Balai Latihan Kerja di Kecamatan Larangan, Benda dan Cibodas.

Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah mengatakan, pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan dan sarana lainnya akan terus dilakukan.

Hal ini untuk mencapai Kota Tangerang sebagai Kota Layak Huni karena terpenuhinya beberapa fasilitas termasuk ruang publik.

Pembangunan taman dan ruang publik lainnya pun diharapkan dapat dijaga warga sebagai pengguna. “Kita akan siapkan, tetapi warga juga harus menjaganya,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Beras Palsu Diduga Masuk Indonesia, DPR: Rakyat Butuh Perlindungan Nyata

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian Hermanto mendesak pemerintah melakukan langkah konkret mencegah beras palsu yang diproduksi di Tiongkok masuk ke Indonesia.

“Pemerintah harus memberikan jaminan, jangan sampai beras palsu itu masuk ke Tanah Air, ini penting untuk menentramkan masyarakat yang resah karena isu beras palsu,” kata dia di Padang, Sumatera Barat, Selasa (19/5).

Menurut dia berdasarkan laporan yang ada beras palsu tersebut terbuat dari bahan campuran kentang, ubi jalar, dan resin sintetis industri atau plastik.

Hermanto mengatakan kalangan masyarakat yang resah telah meminta klarifikasi tentang hal ini agar ada kepastian .

“Masyarakat butuh penjelasan dan langkah konkret pemerintah dalam mengantisipasi hal ini,” ujarnya.

Ia mengatakan jaminan yang diberikan pemerintah tidak cukup dengan pernyataan dan harus ada langkah konkret guna mencegah masuknya beras palsu ini ke Indonesia.

Menurutnya, ada dua cara beras palsu itu bisa masuk Indonesia yaitu melalui impor beras atau pasar gelap.

“Dengan tidak melakukan impor beras, berarti secara tidak langsung telah menutup pintu legal bagi masuknya beras palsu itu ke Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mendesak pemerintah agar tidak melakukan impor beras dan mendorong dalam mencukupi kebutuhan beras nasional menggunakan berbagai cara untuk menyerap beras dan gabah hasil panen petani.

“Substansi dari UU Pangan adalah kedaulatan pangan,” ujar dia yang terlibat langsung dalam pembahasan UU Pangan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Eks Mensesneg: Selama 10 Tahun Menjabat, Tidak Ada Surat Kajian Pembubaran Petral

Jakarta, Aktual.co — Dalam suatu diskusi terbuka di kawasan Cikini, Jakarta, pada akhir pekan lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengakui adanya langkah kuat dari lingkungan di luar Pertamina yang berupaya menggagalkan pembubaran Petral sejak lama. Di masa pemerintahan Presiden SBY, kerap kali upaya pembenahan mafia migas ini hanya berhenti di meja kerja presiden.

Sontak, pernyataan Sudirman Said mendapat tanggapan keras dari beberapa kalangan dan pejabat. Menteri Sekretaris Negara 2009-2015, Sudi Silalahi menilai tudingan Menteri ESDM tersebut tidak berdasarkan fakta.

“Pertama, selama saya menjadi Seskab dan Mensesneg selama 10 tahun ini tidak ada surat yang masuk untuk kajian pembubaran Petral,” ujar Sudi dalam keterangan yang diterima Aktual, di Jakarta, Selasa (19/5).

Kedua, lanjutnya, jika ada surat yang masuk kepada Presiden, dari pelosok Tanah Airpun ke Seskab atau Mensesneg selalu terarsip dengan baik karena kami tertib secara administrasi, apalagi jika surat tersebut dari institusi kementerian ataupun Badan Usaha Milik Negara.

Menurutnya, Presiden SBY adalah orang yang sangat responsif dan correct apalagi jika ada masalah surat yang masuk ke meja Presiden sudah pasti Presiden akan bikin internal memo jika masalah tersebut penting, bisa dibawa dalam agenda rapat terbatas atau sidang Kabinet.

“Jangankan sampai ke meja Presiden, ke tempat sayapun tidak ada surat atau kajian tersebut,”‎ pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali berkicau dalam akun sosial media Twitter-nya. Kicauan tersebut menanggapi penyataan pedas salah satu Menteri dalam kabinet kerja Presiden Joko Widodo yakni Menteri ESDM Sudirman Said.

“Saya amat terkejut dengan pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyerang dan mendiskreditkan saya ketika menjadi presiden dulu. Sudirman Said melalui Berita Republika Online mengatakan bahwa pemberantasan Mafia Migas selalu berhenti di Meja SBY,” kata SBY seperti dikutip dari akun twitter @SBYudhoyono, Jakarta, Selasa (19/5).

Selain itu, SBY juga berharap agar Sudirman Said segera melakukan klarifikasi terkait pernyataannya itu.

“Saya harap Pak Menteri ESDM melakukan klarifikasi apa yang dimaksud, karena justru saya ingin penyimpangan apa pun diberantas,” sebutnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Pakar: Terlihat KPK Tak Profesional Usut Kasus Komjen BG

Jakarta, Aktual.co — Kasus dugaan korupsi yang dituduhkan kepada Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan, sudah dilakukan gelar perkara oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Gelar Perkara itu dilakukan pada bulan April lalu.
Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda berpendapat, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi terlihat sangat tidak profesional menetapkan Komjen Budi sebagai tersangka. Baca juga: Victor: Penyidik Anggap Kasus Dugaan Korupsi BG Tak Laik
“Karena tidak ada dasar sama sekali dalam penetapan tersangka itu. Baru setelah penetapan tersangka ada pemeriksaan beberapa orang saksi dari pihak bank. Itupun hanya berisi konfirmasi adanya transaksi. Juga penyitaan terhadap slip bank. Sama sekali tidak ada pemeriksaan terhadap pentransfer atau untuk apa transfer itu dilakukan,” kata Chairul ketika berbincang dengan Aktual.co, Selasa (19/5).
Doktor hukum pidana termuda itu pun membeberkan isi dari gelar perkara itu. Dalam gelar itu juga, sambung dia, dipertimbangkan pendapat jaksa peneliti dari Kejagung yang melakukan analisis sangat dalam (15 halaman lebih), yang memiliki kesimpulan bahwa berkas penyidikan itu sama sekali tidak cukup untuk menentukan adanya tindak pidana dan penetapan BG sebagai tersangka.
“Jadi menurut saya memang sangat tidak laik kasus itu dibuka kembali penyidikannya,” kata Chairul. Baca juga: Polri Akui Sudah Gelar Perkara Dugaan Korupsi Komjen BG

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

DPR Sebut Aksi 20 Mei Sebagai Bentuk Koreksi Terhadap Pemerintah

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyebut mahasiswa memang seharusnya mengoreksi pemerintah melalui aksi yang rencananya dilakukan pada 20 Mei, atau yang disebut ‘Mei Menggugat’.
Fadli mengaku mengapresiasi aksi yang dilakukan  mahasiswa di depan Istana Negara untuk mengkaji dan mengoreksi pemerintahan Jokowi-JK.
“Saya kira mahasiswa memang harus melakukan kajian dan analisa untuk mengoreksi pemerintah. Dan saya sangat apresiasi aksi besok,” ujar Fadli di DPR, Jakarta, Selasa (19/5).
Namun, Fadli meminta mahasiswa untuk tetap konsisten menyuarakan aspirasi rakyat dengan tidak membawa agenda lain untuk aksi tersebut.
“Jangan mau didomplengi kepentingan lain. Harus menyuarakan dengan dasar yang kuat dan dengan intelektual yang kuat,” katanya

Artikel ini ditulis oleh:

Harga Rumah Baru di Tiongkok Turun Hingga 6,1 Persen

Jakarta, Aktual.co — Harga rumah baru di Tiongkok selama delapan bulan berturut-turut hingga April 2015 mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan sektor properti menjadi hambatan terbesar bagi ekonomi terbesar kedua di dunia itu.

Harga rata-rata rumah baru di 70 kota besar di Tiongkok turun hingga 6,1 persen dari tahun lalu. Ini menandai salah satu risiko terbesar bagi pertumbuhan ekonomi raksasa Asia, yang berada di jalur paling lambat dalam seperempat abad tahun ini.

Harga rumah di Beijing mengalami kenaikan untuk selama dua bulan berturut-turut hingga April. Sementara itu, harga rumah baru di Shanghai naik untuk pertama kalinya dalam satu tahun terakhir.

Sepert dilansir BBCBusiness, Selasa (19/5), namun secara keseluruhan harga di sebagian besar kota-kota kecil mencapai 60 persen dari penjualan nasional.

Para analis mengatakan, bahwa data terakhir akan terus menambah tekanan pada para pembuat kebijakan untuk memudahkan dan memperkenalkan langkah-langkah stimulus untuk meningkatkan perekonomian.

Pihak berwenang telah mereda dimana peraturan pajak dan persyaratan down-payment pada bulan Maret dan awal bulan ini, suku bunga Bank Sentral juga dipangkas untuk ketiga kalinya sejak November untuk mengambil pinjaman.

Namun demikian, pertumbuhan investasi real estate bergeser ke tingkat terendah sejak 2009 di kuartal pertama tahun ini. Pertumbuhan jatuh ke 8,5 persen pada bulan Januari sampai dengan Maret.

Untuk diketahui, menurut Nationals Biro Statistik, turun dari 10,4 persen dalam dua bulan pertama tahun ini. Sektor properti menyumbang sekitar 20 persen dari ekonomi Tiongkok.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain