Jakarta, Aktual.co —  Badan Pengusahaan Batam menyatakan Amerika Serikat melirik Kota Batam sebagai tempat menanamkan modalnya di bidang proyek instalasi pengolahan air limbah atau waste water treatment plant (WWTP).

“Perwakilan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia hari ini mengunjungi BP Batam dan menyampaikan ketertarikannya dan berjanji akan menyampaikan kepada pengusaha-pengusaha Amerika,” kata Direktur Promosi dan Humas BP Batam Purnomo Andiantono di Batam, Kepulauan Riau, Senin (18/5).

Menurut Andi, kunjungan ini juga bagian dari Indonesia Water Expo yang akan digelar di Jakarta Convention Centre (JCC), 27 hingga 29 Mei mendatang.

“Sementara Kepri masuk dalam radar AS untuk ikut dalam pengembangan proyek instalasi limbah,” kata dia.

Untuk membuktikan keseriusannya tersebut, kata Andi, Kedubes Amerika Serikat juga akan membawa 150 pengusaha AS berkunjung ke Batam maupun hadir dalam Indonesia Water Expo.

“Kami sangat menyambut baik hal tersebut. Karena jika terealisasi tentu dampaknya akan sangat besar bagi masyarakat Batam,” kata Andi.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan penetapan besaran iuran dana pensiun yang saat ini sedang dalam perumusan harus memberikan dampak positif dan manfaat bagi para pekerja.
“Hakikat dan subtansi perlindungan sosial dalam UU (BPJS) adalah untuk mempertahankan derajat hidup rakyat dan masyarakat pekerja kita, maka (dana pensiun) manfaatnya harus pasti,” katanya seusai rapat koordinasi di Jakarta, Senin (18/5).
Hanif mengakui belum ada keputusan dari penetapan besaran iuran dana pensiun karena masih dalam perdebatan antara pemerintah dengan pengusaha. Namun apa pun hasilnya maka skema yang dipilih dapat memberikan jaminan kesejahteraan.
“Jaminan pensiun ini mandat UU maka program harus berjalan, tapi jangan ‘ngasal’ atau sekedar menggugurkan kewajiban serta tidak boleh keluar dari hakikat dan substansi UU itu,” ujarnya.
Hanif mengharapkan segera ada keputusan mengenai besaran iuran pensiun, agar BPJS Ketenagakerjaan bisa segera fokus bekerja secara efektif pada Juli 2015 dan melaksanakan kewajibannya sesuai Undang-Undang berlaku.
“Menurut saya, ini harus segera selesai, karena BPJS memerlukan waktu untuk menyusun instrumen tindak lanjut PP ini, maka harus dikasih waktu. Saya berharap bulan ini, tapi ini keputusan politik,” katanya.
Saat ini, diskusi serta perdebatan diantara pemerintah, pengusaha dan buruh mengenai iuran jaminan pensiun adalah terkait besaran yang belum ditetapkan antara 1,5 persen, tiga persen atau delapan persen.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Massasya menambahkan diskusi yang belum tuntas tersebut akan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo, meskipun demikian pihaknya mengharapkan besaran iuran yang ditetapkan adalah delapan persen.
“Kami memilih delapan persen, tentu ukurannya iuran ini dalam rangka bisa memberikan manfaat yang baik pada para pensiunan. Itu manfaatnya wajar karena bisa memberikan 35 persen dari rata-rata upah pekerja,” jelasnya.
Elvyn juga mengatakan iuran jaminan delapan persen itu rinciannya ditanggung oleh pengusaha sebesar lima persen dan pekerja tiga persen, yang telah dipertimbangkan melalui berbagai aspek antara lain kemampuan, keterjangkauan dan manfaat.
“Tiga ini harus dipertimbangkan agar program (pensiun) bisa berjalan dan iuran yang pas itu berapa. Akhirnya diusulkan pemerintah dan akhir Mei harus sampai ke Presiden. Yang jelas 1 Juli 2015, program akan berjalan,” ujarnya.
Ia memastikan penerima manfaat dari iuran ini bukan pekerja yang telah memasuki masa pensiun pada saat sekarang, karena manfaat program pensiun baru diterima setelah pekerja rutin “mengangsur” iuran dalam kurun waktu 15 tahun.
“Masa pembayaran iuran sampai 15 tahun, tapi kalau dalam periode tersebut ada yang sudah mencapai masa pensiun, dia akan mendapatkan sekaligus akumulasi iuran plus pengembangannya,” ujar Elvyn.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong para tenaga kerja Indonesia di Taiwan untuk memanfaatkan sistem transaksi nontunai guna mendukung pemerintah Indonesia dalam mengelola migrasi keuangan yang baik.

“Hal ini juga penting untuk menekan pola hidup TKI yang konsumtif,” kata Kepala Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Anto Prabowo, di Taipei, Senin (18/5).

Pihaknya berusaha mewujudkan mimpi TKI untuk memperbaiki kehidupan pribadi dan keluarga, baik selama yang bersangkutan bekerja maupun kelak ketika sudah kembali ke Tanah Air.

“Oleh sebab itu, kami akan terus membekali pengetahuan TKI mengenai produk layanan keuangan dan keterampilan pengelolaan keuangan untuk investasi,” katanya.

Mengutip data Bank Indonesia pada tahun 2014, Anto menyebutkan bahwa remitansi TKI di Taiwan mencapai 668.971.854 dolar AS atau setara Rp8,5 triliun. Tingginya remitansi TKI tersebut dipicu oleh pesatnya perkembangan ekonomi di Taiwan dari sektor industri jasa konstruksi, perbankan, industri elektronik, komputer, semikonduktor, perikanan, perkapalan, jasa penerbangan, dan transportasi.

“Banyaknya industri di negara ini membuka lapangan pekerjaan untuk warga negara asing, tak terkecuali bagi TKI,” ujarnya menambahkan.

Ia menyebutkan jumlah TKI di Taiwan terus meningkat dari 137 ribu orang pada 2010 menjadi 233 ribu orang pada bulan Maret 2015.

Sebagian besar TKI di Taiwan bekerja sebagai nelayan yang gajinya sebesar 19.273 dolar Taiwan (NT) per bulan. Disusul pekerja industri (19.047 NT) dan pekerja rumah tangga (15.840 NT) yang pada bulan Juni ini bakal mengalami kenaikan gaji hingga menjadi 17.500 NT.

“Tingginya pendapatan yang diterima pekerja Indonesia di luar negeri masih menjadi magnet bagi para TKI. Ini yang menjadi tujuan agar TKI pandai mengatur pengeluaran dan menyisihkan penghasilannya agar kelak bisa memiliki usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya, seperti membeli sawah, rumah, biaya menikah, dan pendidikan anak,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —  Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia menyatakan produksi bubur kertas atau “pulp” pada 2015 kemungkinan besar akan menurun sedikitnya hingga 20 persen dibandingkan tahun lalu, akibat imbas dari melemahnya industri nasional yang membuat permintaan kertas di pasar domestik menurun.

“Semua industri kini sedang kesusahan, dan kalau industri yang lain dalam kondisi tidak normal, maka industri pulp pasti kena dampaknya. Tahun ini kalau produksi bisa mencapai delapan juta ton saja, kita sudah Alhamdulillah bersyukur,” kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Rusli Tan di Pekanbaru, Senin (18/5).

Ia mengatakan, produksi pulp nasional akan sulit mencapai kinerja tahun 2014 yang sebesar 10 juta ton. Saat itu, 40 persen produk turunan pulp seperti berupa tisu dan kertas putih Indonesia telah diekspor ke negara-negara Asia-Pasifik. Sementara itu, sekitar 60 persen lagi diserap oleh pasar domestik.

Kondisi perekonomian nasional yang kini tengah melemah membuat daya beli masyarakat menurun dan mempengaruhi industri yang menggunakan produk kertas. Rusli mengatakan, industri makanan yang menjadi salah satu pasar terbesar menggunakan produk kertas dan tisu kini dalam kondisi sulit karena harga-harga melambung sementara daya beli masyarakat menurun.

“Harapan kami adalah pada momen Puasa Ramadhan dan Idul Fitri yang biasanya permintaan akan meningkat tinggi, seperti tahun sebelumnya naik hingga 1.000 persen. Sedangkan, dalam triwulan pertama tahun ini semuanya sangat sulit,” ujarnya.

Ia menilai rencana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tengah menyusun sejumlah insentif guna mendukung pertumbuhan investasi hijau di antaranya bunga pinjaman lunak untuk pengembangan usaha, bisa menjadi “angin segar” bagi industri. Namun, kebijakan tersebut perlu didukung oleh konsistensi pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaannya.

“Seringkali kebijakan tidak sesuai dengan pelaksanaanya,” kata Rusli.

Menurut dia, pemerintah dalam menyusun kebijakan diharapkan turut melibatkan asosiasi industri dan kementerian terkait sehingga bisa efektif dalam pelaksanaan dan tetap sasaran. Ia mengatakan, industri kini membutuhkan kebijakan yang mendukung kepastian usaha dan peningkatan produksi.

Dalam hal tersebut, ia mengatakan APKI merekomendasikan adanya kebijakan perdagangan “imbal-beli” dan memberikan “Usance letter of credit” (LC) agar pembeli dapat membayar pembelian pulp dan kertas dari Indonesia selama enam bulan.

“Kebijakan imbal-beli dahulu pernah diterapkan di masa orde Baru, misalkan ketika kita impor barang tertentu dari Arab Saudi, maka negara itu juga diminta membeli pulp dan kertas Indonesia,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka