Jakarta, Aktual.co — Sidang gugatan praperadilan yang diajukan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo atas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Dalam persidangan, Hadi menyatakan kerugian negara dalam keberatan wajib pajak Bank Central Asia (BCA) tahun 1999 tidak bisa dihitung.
‎”Kerugian dalam kasus BCA tidak mungkin bisa dihitung. Karena masih ada upaya hukum apabila dipandang salah oleh Dirjen Pajak,” kata Hadi dalam sidang di Pengadilan ‎Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (18/5).
Hadi menjelaskan, kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan pidana korupsi jika ditemukan ada kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar. Kerugian negara itu juga harus dihitung lebih dulu oleh lembaga berwenang, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun nyatanya, kata Hadi, BPK belum pernah diminta oleh KPK untuk melakukan penghitungan kerugian negara atas keberatan wajib pajak BCA tahun 1999.
“‎BPK berwenang memeriksa keuangan negara. Dalam hal ini kerugian tidak bisa dihitung,” tegasnya.‎‎Diketahui, ‎KPK menetapkan  Hadi Poernomo sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dalam permohonan keberatan wajib pajak yang diajukan Bank Central Asia (BCA) tahun 1999. Penetapan tersangka oleh lembaga antirasuah tersebut pada saat Hadi menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak periode 2002-2004.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —Dalam rangka memperingati Hari Kebebasan Pers Nasional, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama dengan Dewan Pers dan UNESCO mengadakan diskusi ‘World Press Fredom Day (WPFD) 2015’.

Kegiatan diskusi ini merupakan yang keempat setelah sebelumnya AJI bersama Dewan Pers didukung Federasi Jurnalis Internasional, dan Development and Peace, menggelar tiga acara terkait kebebasan pers.

Pertama di Papua, kedua diskusi bertajuk kebebasan dan penistaan, dan terakhir peringatan ‘WPFD 2015’ di Taman Menteng.

Kali ini, diskusi  bertujuan untuk mencapai jurnalistik yang berkualitas hingga timbul kesetaraan gender dan dunia digital dari kriminalisasi.

“Upaya ini diadakan agar mendapatkan pelaporan jurnalistik berkualitas, hingga tercapau kesetaraan gender dan dunia digital aman dari kriminalisasi,” ujar Suwarjono selaku Ketua Umum AJI kepada Aktual.co, di Gedung Dewan Pers Jakarta, Senin (18/5).

Tak hanya itu, AJI melalui Suwarjono berharap, bahwa perjuangan jurnalis di Indonesia tetap dipertahankan dan diperjuangkan kebebasan pers-nya yang taat terhadap kode etik. Dan, yang paling penting harus diimbangi dengan produk jurnalistik yang berkualitas.
 
“Dalam  hal ini AJI akan terus memperjuangkan kebebasan pers di Indonesia. Karena pers yang bebas harus diimbangi dengan produk jurnalistik berkualitas serta aktivitas jurnalis yang taat pada etika jurnalistik,” papar Suwarjono.

Menurutnya, bila semua jurnalis patuh pada kode etik jurnalistik, hal ini tentunya dapat membuat Kebebasan Pers yang baik ada di Indonesia.

Suwarjono sangat mengapresiasi AJI untuk melakukan pelatihan-pelatihan jurnalisme di seluruh Indonesia untuk bisa meningkatkan kapasitasnya.

“Taat etik, bisa menghindarkan jurnalis dari kekerasan dan gugatan hukum”  tegasnya.

“AJI berharap, publik dapat merasakan dampak kebebasan pers, serta mendorong masyarakat sipil, pejabat pemerintah, dan TNI/POLRI untuk taat pers, dengan melaporkan sengketa pers ke Dewan Pers,” harapnya menutup pembicaraan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo meminta, agar hakim Haswandi mengikuti langkah hakim Sarpin Rizaldi yang telah memenangkan gugatan praperadilan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan. 
Menurut dia, putusan praperadilan tersebut dapat dijadikan contoh dan dapat dijadikan rujukan atau acuan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara praperadilan. (Baca juga: Hadi Poernomo Sebut KPK Melanggar HAM)
“Dalam memeriksa perkara praperadilan atas tindakan penyidik atau penuntut umum yang tidak disebutkan secara tefas dalam ketentuan pasal 77 KUHP dapat dilakukan oleh hakim,” kata Hadi saat membacakan permohonannya di ruang sidang utama PN Jaksel, Senin (18/5).
Mantan Kepala BPK itu mengatakan, bila terjadi kekeliruan dalam memutus, nantinya akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan penyidik atau JPU. “Maka akan terjadi kesewenangan yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia dan mengusik rasa keadilan.”
Seperti diketahui, KPK menetapkan Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait keberatan pajak. Kasus ini terjadi saat Hadi Poernomo menjadi Dirjen Pajak tahun 2002-2004 silam. (Baca juga: Takut Kalah Lagi, KPK Buat Strategi Hadapi Hadi Poernomo)

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu