Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengimbau pihak Munas Ancol, kubu Agung Laksono, untuk tidak melakukan tindakan yang mengatasnamakan partai beringin.
Hal itu menyusul dibatalkannya surat keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly terkait kepengurusan Agung Laksono, oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, siang tadi.
“Manakala tetap melakukan perbuatan yang sering dilakukan saat ini, merupakan pelanggaran hukum. Dan harus segera mengosongkan kantor DPP, di Slipi,” kata Bamsoet, di Kantor Fraksi Golkar, DPR RI, Senayan, Senin (18/5).
Selain itu, dirinya juga meminta kepada temen-teman fraksi Golkar yang sebelumnya dinilai salah jalan agar ikut bergabung ke pengurus kubu Munas Ancol, agar kembali ke kondratnya seperti semula.
“Dan kepada teman-teman fraksi Golkar untuk kembali kejalan yang benar (kepengurusan Munas Bali),” tandas dia. 

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang gugatan praperadilan Mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo terkait penetapan tersangkanya oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi keberatan wajib pajak Bank Central Asia (BCA) tahun 1999.
Dalam sidang kali ini, bekas Ketua Badan Pemeriksa Keuangan itu mengungkapkan alasan mengajukan praperadilan.
Dasar hukum permohonan keberatan wajib pajak, kata Hadi, yang dilakukan BCA bukan ranah pidana. Tetapi merupakan upaya administratif.
“Menurut hukum gugatan pajak bukan perbuatan pidana, tapi upaya administrasif. Wajb pajak dapat lakukan banding. Kompetensi ada di pengadilan pajak, apabila dipandang salah, wajib diperbaiki atau diterbitkan keputusan baru, sesuai undang-undang perpajakan,” ujar Hadi dalam sidang di PN Jaksel, Jakarta, Senin (18/5).
Menurut Hadi, KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap keberatan pajak. Terutama dalam kasusnya, di mana KPK menyidik keberatan wajib pajak yang diajukan BCA.
“Kecuali ada suap. ‎Keputusan Dirjen pajak murni kewenangan Pemohon sesuai undang-undang, sehingga tidak dapat dikriminalkan kecuali ada feedback‎,” ujar mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini.
Hadi juga menjelaskan soal pernyataan Ketua KPK nonaktif Abraham Samad pada 29 Agustus 2013 silam. Saat itu Abraham mengatakan KPK tidak pernah permasalahkan kebijakan, kecuali adanya feedback yang melawan hukum.‎”Lalu pada 12 September 2013, Samad bilang, kebijakan itu tidak dapat dipidana, kecuali adanya feedback,” ujar Hadi.
Hadi melanjutkan, dengan mengutip pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahwa pemerintah tidak mau seseorang dipidana karena kebijakan pemerintah. Pun demikian dengan kebijakan Dirjen Pajak dalam mengeluarkan keputusan terhadap keberatan pajak, meski keputusan itu bukan final.
“‎Keberatan pajak bukan putusan final, maka apabila dipandang salah, keputusan dapat diterbitkan atau diperbaiki, dibatalkan. Dengan demikian keputusan atas keberatan pajak tidak mungkin dapat dihitung kerugian negara,” ujar Hadi.‎
Diketahui, KPK telah menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dalam permohonan keberatan wajib pajak yang diajukan Bank Central Asia (BCA) tahun 1999. Penetapan tersangka Hadi itu dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal Pajak periode 2002-2004.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Badan Reserse Kriminal Mabes Polri akan melakukan pemeriksaan terhadap terpidana kasus suap pengurusan perkara bantuan sosial di Bandung, Dada Rosada. Bekas Wali Kota Bandung itu akan diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi Stadion Gelora Gedebage, Bandung.
“Iya, beliau akan kita periksa juga,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Anton Charliyan di Mabes Polri, Senin (18/5).
Dasar pemeriksaan terhadap Dada Rosada itu, sambung Anton, berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi perkara tersebut. Sejumlah saksi menyebut Dada berperan dalam pembangunan stadion Gedebage. (Baca juga: Korupsi Stadion Gedebage, Kantor Adhi Karya Digeledah Bareskrim)
“Nah, bagaimana peran beliau itulah yang mesti penyidik dalami.”
Apalagi, sambung dia, ketika pembangunan stadion berlangsung, Dada Rosada masih memimpin di Pemerintah Kota Bandung. Terlebih, pembangunan stadion itu sendiri juga merupakan ide dari Pemerintah Kota Bandung.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, Pemerintah Kota Bandung merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan stadion Gedebage. Hal itu diungkap Aher ketika diperiksa di Bareskrim Polri, Jumat (15/5). (Baca juga: Gubernur Jabar Diduga Terlibat Korupsi Stadion Gedebage)
“Bantuan keuangan Pemprov Jabar kepada Pemkot Bandung sudah sesuai perundang-undangan. Begitu uang sudah masuk ke rekening Pemkot Bandung, ya sudah tanggung jawab di sana dong,” ujar Aher. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu