Jakarta, Aktual.co —Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno berpendapat sistem pemerintahan di Indonesia seharusnya bukan parlementer maupun presidensial. Namun sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Kata dia, di Indonesia tidak ada sistem presidensial dan parlementer. Dia mengklaim hal itu sesuai keinginan Bung Karno agar Indonesia tidak mengambil sistem pemerintahan di luar negeri.
“Seperti Presidensial di AS atau parlementer seperti Eropa, Inggris,” kata dia, di acara ‘Supermentor 6 : Leader’, di Jakarta, Minggu (17/5).
Para bapak pendiri bangsa, kata dia, ingin sistem pemerintahan khas Indonesia yang kalau pengkajiannya dilakukan konsisten maka menjadi sistem MPR itu. 
Dia pun menyayangkan setelah reformasi terjadi perubahan-perubahan yang dianggapnya kurang sesuai dengan pandangan yang diklaimnya merupakan keinginan Bung Karno tersebut.
Salah satu yang dikritisinya, soal Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurut dia Indonesia bukanlah sistem pemerintahan federal seperti di Amerika Serikat, sehingga tidak mengenal senator.
“Saya ingatkan, kita tidak mengenal senator DPD, itu negara bagian di Amerika, kita tidak ada, kita negara kesatuan. Karena itu yang kita kenal utusan daerah,” kata dia.
Try pun mengusulkan ganti kata DPD dengan utusan daerah. Selain itu ia juga mengkritisi tiadanya utusan golongan dalam komposisi keanggotaan di MPR.
Namun, pendapat berbeda justru disampaikan mantan Presiden BJ Habibie yang juga ikut hadir dalam kesempatan itu. Habibie mengatakan keberadaan DPD justru merupakan keniscayaan sejarah sebagai koreksi terhadap sistem sebelumnya.
Posisi DPD, ujar dia,  berbeda dengan utusan daerah karena dipilih langsung oleh rakyat di daerah. Dengan demikian DPD diharapkan benar-benar memerjuangkan rakyat di daerah.
“Sehingga nanti di DPD memikirkan daerahnya bersuara,” ujar Habibie.
Ditegaskan Habibie, keberadaan DPD justru untuk mengimbangi dan bukan sekedar ikut-ikutan sistem di Amerika. “No, ngapain kita ikut-ikut,” ucap dia.
Dalam acara itu, selain Try Sutrisno dan BJ Habibie, juga ikut berceramah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) semestinya mengabulkan gugatan Golkar kubu Aburizal ‘Ical’ Bakrie di sidang pembacaan putusan, Senin (18/5) hari ini.
Harapan itu disampaikan kuasa hukum Golkar kubu Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra.        
“Banyak yang menanyakan pendapat saya, bagaimana kira-kira putusan PTUN atas gugatan ARB melawan Menkumham besok (Senin). Saya jawab semestinya gugatan ARB dikabulkan oleh majelis hakim PTUN,” kata Yusril, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (17/5) malam.
Yusril menekankan dalam persidangan awal, Menkumham melalui kuasa hukumnya mengakui telah salah mengutip putusan Mahkamah Partai Golkar.
“Dalam sidang tiga kali Menkumham mengakui bahwa yang dikutipnya dalam membuat SK pengesahan kubu Agung Laksono bukan putusan Mahkamah Partai Golkar, melainkan pendapat dua hakim mahkamah yakni Andi Mattalatta dan Djasri Marin,” tegas Yusril.
Menurut Yusril dalam hukum acara baik pidana, perdata maupun tata usaha negara, pengakuan terdakwa atau tergugat adalah bukti yang sempurna.
Dengan adanya bukti yang sempurna yakni pengakuan tergugat Menkumham, maka bukti-bukti yang lain sudah tidak penting lagi.
“Misal saya didakwa ke pengadilan karena muncuri sepeda. Di sidang saya mengaku terus terang saya mencurinya, dengan pengakuan itu maka bukti-bukti lain menjadi tidak penting lagi. Hakim tinggal jatuhkan hukuman saja,” kata dia.
Sehingga menurut dia, manakala Menkumham sudah mengakui salah dalam mengutip putusan Mahkamah Partai Golkar, maka bukti-bukti lain tidak penting lagi.
“Hakim tinggal batalkan SK Menkumham tersebut. Itu kalau saya bicara seharusnya. Bagaimana putusannya ya kita tunggu saja besok (Senin hari ini) di sidang PTUN Jakarta,” ujar dia.
Pada Senin hari ini, Majelis Hakim PTUN dijadwalkan membacakan putusan atas gugatan Golkar kubu Aburizal Bakrie terhadap SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono.
Majelis Hakim PTUN yang mengadili perkara Golkar antara lain seorang Hakim Ketua Teguh Satya Bhakti, serta dua hakim anggota yakni Subur, dan Tri Cahya Indra Permana.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Presiden Timor Timur pertama (2002-2007) Xanana Gusmao berpesan kepada Indonesia agar tidak bergantung pada kemajuan teknologi dan informasi.
Menurutnya, perkembangan teknologi akan mendekatkan mereka yang jauh di sana tapi menjauhkan yang dekat terutama terhadap bangsa sendiri.
“Kita telah dijajah oleh teknologi,” kata Xanana dalam acara ‘Empat Pemimpin Bangsa Berbagi Cerita mengenai Ilmu Kepemimpinan, Resep Sukses, Etos Kerja, dan Prinsip Hidup’ di XXI Ballroom, Jakarta Teater, Jakarta Pusat, Minggu (17/5).
“Kita sedang berada di jalan yang sulit di dunia modern, walaupun di zaman modern ini kita lebih dekat dengan mereka yang jauh,” ujar dia.
Oleh sebab itu, kata dia, para generasi muda Indonesia sebagai penerus bangsa harus dapat menciptakan perubahan. Agar dunia bisa melihat Indonesia dan juga Timor Leste sebagai negara yang besar.
Selain itu, dia juga menekankan agar generasi baru Indonesia harus bisa melihat perkembangan dunia internasional. Sehingga tahu mau dibawa ke mana bangsa yang besar ini ke depannya.
“Karena itu kepada generasi baru saya berpesan mau kemana kita. Memberi kesempatan kepada anak muda untuk memikirkan apa yang mau dibuat oleh mereka (generasi muda),” tandasnya.
Diketahui dalam acara ini, selain Xanana, tiga tokoh nasional yang pernah menjadi pemimpin Indonesia juga ikut berbicara.Yakni Tri Sutrisno, BJ Habibie, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 
Selain itu, hadir pula tokoh nasional Indonesia lainnya. Di antaranya Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Ketua DPD RI Irman Gusman.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Presiden pertama Timor Leste Xanana Gusmao menegaskan setiap negara harus berani dan tidak mudah patah keyakinan untuk memperjuangkan kedaulatannya. Nasihat itu disampaikan dia saat berbicara di acara ‘Supermentor 6: Leader’ di Jakarta, Minggu (17/5).
Presiden Timor Leste pertama periode 2002-2007 itu menuturkan saat pertama kali memimpin negaranya yang baru lepas dari Indonesia itu, semangat berjuang diperlukan untuk mendukung keyakinan serta prinsip yang sudah ada. “Banyak jalan menuju Roma, tapi kami punya jalan sendiri. Negara harus berani, kita punya bendera dan presiden. Kedaulatan itu semua diupayakan, kalau tidak maka kita menjadi ‘iya Pak, iya Bu’,” ujar dia.  
Dia mengingatkan pentingnya keyakinan agar tidak patah dalam berjuang sependek apapun waktu yang ada. Keyakinan itu juga harus diimbangi dengan kemauan dan kerja keras. Dengan itu semua, Xanana yakin, impian setinggi apapun bisa diraih. “Semua ‘dream’ yang menengah atas bisa jadi kenyataan untuk diri sendiri. Ini bagus untuk pemikiran bangsa yang lebih luas dan bagus,” kata dia. 
Dalam acara  yang digelar di XXI Ballroom, Gedung Jakarta Teater, Jakarta Pusat ini, selain hadirkan Xanana Gusmao sebagai pembicara, hadir pula tiga tokoh yang pernah menjadi pemimpin di Indonesia. Yakni Try Sutrisno, BJ Habibie dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ikut pula hadir tokoh nasional lainnya, seperti Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Ketua DPD RI Irman Gusman.

Artikel ini ditulis oleh: