Jakarta, Aktual.co —Keputusan Presiden ke-3 RI BJ Habibie memberi opsi referendum, diakui  Xanana Gusmao telah merubah nasibnya dan juga rakyat Timor Leste secara keseluruhan.
Kata Xanana, tanpa opsi referendum guna menentukan nasib bangsanya, mungkin rakyat Timor Leste tidak akan merdeka. Dan dirinya tidak menjadi presiden pertama Timor Leste.
Karena itu, saat berbicara dalam acara ‘Supermentor 6: Leader’, Xanana secara khusus mengapresiasi BJ Habibie dengan keputusannya saat itu.
“Tanpa keberanian Pak Habibie, mungkin sekarang ini saya hanya jadi penjual es di Tebet,” seloroh Xanana, dalam acara yang juga dihadiri oleh BJ Habibie tersebut, di Jakarta Pusat, Minggu, (17/5).
Keberanian seperti yang dipertunjukkan Habibie saat memberi opsi referendum itulah, ujar Xanana yang patut dicontoh generasi muda jika ingin jadi pemimpin.
Dengan modal keberanian dan kerja keras, ujar dia, generasi muda di Timor Leste dan bangsa manapun bisa maju. “Harus ada keyakinan, kemauan, kerja keras dan pengorbanan yang akhirnya akan membuat semua mimpi kita menjadi nyata,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Presiden Timor Leste pertama periode 2002-2007 Xanana Gusmao dikenal sebagai pemimpin gerilyawan Timor Leste saat melakukan perlawanan dengan militer Indonesia.
Saat melaksanakan taktik gerilya melakukan perlawanan dengan militer Indonesia, pasukan Xanana terbilang pasukan yang sangat militan, fanatik dan bahkan bersedia mati demi pemimpin mereka. Apa kuncinya?
Saat jadi salah satu pembicara di acara ‘Supermentor 6 : Leader’ Minggu (17/5) malam, Xanana membeberkan ‘rahasianya’ di depan Try Sutrisno dan Susilo Bambang Yudhoyono yang bisa dibilang merupakan mantan ‘seterunya’ saat pertempuran dulu. “Saya anggap dalam perjuangan itu kita lebih memberi diri sendiri pada orang lain. Yang penting mereka tau apa yang menjadi tujuan kita,” ujar dia.
Sebelumnya dia juga mengatakan, satu hal penting yang sangat ditekankan untuk menjadi pemimpin besar, menurutnya adalah sikap tanggung jawab. “Saya kira tanggung jawab, disiplin kerja, memberi contoh yang baik, konsisten dalam pikiran dan perbuatan dan jangan memikirkan diri sebagai orang lain,” ujar dia.
Sedangkan setelah mendapat posisi di pemerintahan pasca kemerdakaan Timor Leste, pria yang belum lama meletakkan jabatannya sebagai perdana menteri ini mengatakan perlunya sikap rendah hati dalam menjalankan roda kepemimpinan. Pemimpin, kata dia, harus memikirkan kepentingan umum ketimbang tersekat dalam kepentingan kelompok dan golongan.
“Saya berasal dari desa, jadi pemimpin juga harus berpikir berasal dari mana. Jangan pikir karena sudah dapat posisi lupa. Beri contoh yang baik, memikirkan kepentingan umum. Ini yang membuat kita dapat dipercaya,” ujar dia.
Entah tak mau dianggap terlalu serius atau ini bagian dari cara dia agar tetap rendah hati, usai beberkan rahasianya saat gerilya, Xanana malah berseloroh kalau dirinya menyesal lahir 69 tahun lalu. Alasan dia, “Kalau lahir 24 tahun lalu, saya pasti bermain bola dengan Christian Ronaldo dan lain-lain,” ujar dia yang langsung disambut riuh tepuk tangan para peserta.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Presiden Timor Leste pertama periode 2002-2007 Xanana Gusmao menjadi salah satu pembicara dalam acara ‘Empat Pemimpin Bangsa Berbagi Cerita mengenai Ilmu Kepemimpinan, Resep Sukses, Etos Kerja, dan Prinsip Hidup’.
Banyak hal yang diungkapkan Xanana soal kepemimpinan. Satu hal penting yang sangat ditekankan untuk menjadi pemimpin besar, menurutnya adalah sikap tanggung jawab.
“Saya kira tanggung jawab, disiplin kerja, memberi contoh yang baik, konsisten dalam pikiran dan perbuatan dan jangan memikirkan diri sebagai orang lain,” ujar dia, dalam acara yang digelar di XXI Ballroom, Jakarta Teater, Jakarta Pusat, Minggu (17/5) malam.
Selain itu, pria yang belum lama meletakkan jabatannya sebagai perdana menteri ini juga menekankan sikap rendah hati dalam menjalankan roda kepemimpinan. Pemimpin, kata dia, harus memikirkan kepentingan umum ketimbang tersekat dalam kepentingan kelompok dan golongan.
“Saya berasal dari desa, jadi pemimpin juga harus berpikir berasal dari mana. Jangan pikir karena sudah dapat posisi lupa. Beri contoh yang baik, memikirkan kepentingan umum. Ini yang membuat kita dapat dipercaya,” tegas Xanana.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno berpendapat sistem pemerintahan di Indonesia seharusnya bukan parlementer maupun presidensial. Namun sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Kata dia, di Indonesia tidak ada sistem presidensial dan parlementer. Dia mengklaim hal itu sesuai keinginan Bung Karno agar Indonesia tidak mengambil sistem pemerintahan di luar negeri.
“Seperti Presidensial di AS atau parlementer seperti Eropa, Inggris,” kata dia, di acara ‘Supermentor 6 : Leader’, di Jakarta, Minggu (17/5).
Para bapak pendiri bangsa, kata dia, ingin sistem pemerintahan khas Indonesia yang kalau pengkajiannya dilakukan konsisten maka menjadi sistem MPR itu. 
Dia pun menyayangkan setelah reformasi terjadi perubahan-perubahan yang dianggapnya kurang sesuai dengan pandangan yang diklaimnya merupakan keinginan Bung Karno tersebut.
Salah satu yang dikritisinya, soal Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurut dia Indonesia bukanlah sistem pemerintahan federal seperti di Amerika Serikat, sehingga tidak mengenal senator.
“Saya ingatkan, kita tidak mengenal senator DPD, itu negara bagian di Amerika, kita tidak ada, kita negara kesatuan. Karena itu yang kita kenal utusan daerah,” kata dia.
Try pun mengusulkan ganti kata DPD dengan utusan daerah. Selain itu ia juga mengkritisi tiadanya utusan golongan dalam komposisi keanggotaan di MPR.
Namun, pendapat berbeda justru disampaikan mantan Presiden BJ Habibie yang juga ikut hadir dalam kesempatan itu. Habibie mengatakan keberadaan DPD justru merupakan keniscayaan sejarah sebagai koreksi terhadap sistem sebelumnya.
Posisi DPD, ujar dia,  berbeda dengan utusan daerah karena dipilih langsung oleh rakyat di daerah. Dengan demikian DPD diharapkan benar-benar memerjuangkan rakyat di daerah.
“Sehingga nanti di DPD memikirkan daerahnya bersuara,” ujar Habibie.
Ditegaskan Habibie, keberadaan DPD justru untuk mengimbangi dan bukan sekedar ikut-ikutan sistem di Amerika. “No, ngapain kita ikut-ikut,” ucap dia.
Dalam acara itu, selain Try Sutrisno dan BJ Habibie, juga ikut berceramah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) semestinya mengabulkan gugatan Golkar kubu Aburizal ‘Ical’ Bakrie di sidang pembacaan putusan, Senin (18/5) hari ini.
Harapan itu disampaikan kuasa hukum Golkar kubu Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra.        
“Banyak yang menanyakan pendapat saya, bagaimana kira-kira putusan PTUN atas gugatan ARB melawan Menkumham besok (Senin). Saya jawab semestinya gugatan ARB dikabulkan oleh majelis hakim PTUN,” kata Yusril, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (17/5) malam.
Yusril menekankan dalam persidangan awal, Menkumham melalui kuasa hukumnya mengakui telah salah mengutip putusan Mahkamah Partai Golkar.
“Dalam sidang tiga kali Menkumham mengakui bahwa yang dikutipnya dalam membuat SK pengesahan kubu Agung Laksono bukan putusan Mahkamah Partai Golkar, melainkan pendapat dua hakim mahkamah yakni Andi Mattalatta dan Djasri Marin,” tegas Yusril.
Menurut Yusril dalam hukum acara baik pidana, perdata maupun tata usaha negara, pengakuan terdakwa atau tergugat adalah bukti yang sempurna.
Dengan adanya bukti yang sempurna yakni pengakuan tergugat Menkumham, maka bukti-bukti yang lain sudah tidak penting lagi.
“Misal saya didakwa ke pengadilan karena muncuri sepeda. Di sidang saya mengaku terus terang saya mencurinya, dengan pengakuan itu maka bukti-bukti lain menjadi tidak penting lagi. Hakim tinggal jatuhkan hukuman saja,” kata dia.
Sehingga menurut dia, manakala Menkumham sudah mengakui salah dalam mengutip putusan Mahkamah Partai Golkar, maka bukti-bukti lain tidak penting lagi.
“Hakim tinggal batalkan SK Menkumham tersebut. Itu kalau saya bicara seharusnya. Bagaimana putusannya ya kita tunggu saja besok (Senin hari ini) di sidang PTUN Jakarta,” ujar dia.
Pada Senin hari ini, Majelis Hakim PTUN dijadwalkan membacakan putusan atas gugatan Golkar kubu Aburizal Bakrie terhadap SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono.
Majelis Hakim PTUN yang mengadili perkara Golkar antara lain seorang Hakim Ketua Teguh Satya Bhakti, serta dua hakim anggota yakni Subur, dan Tri Cahya Indra Permana.

Artikel ini ditulis oleh: