28 Desember 2025
Beranda blog Halaman 362

BGN Hentikan Sementara Program MBG Susul Kasus Keracunan Massal di Bandung

Bandung, aktual.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kasus dugaan keracunan massal yang menimpa 301 siswa di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, pada Senin (22/9).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan penghentian tersebut dilakukan untuk evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.

“Saya sudah meninjau SPPG-nya. Kondisinya sebenarnya bagus, hanya mungkin ada keteledoran. Itu yang harus jadi perbaikan menyeluruh. Saya sudah minta untuk setop sementara,” ujar Dadan di Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (23/9).

Dadan menjelaskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Cipongkor tersebut tergolong baru, yang seharusnya dijalankan secara bertahap, dimulai dari beberapa sekolah sebelum diperluas.

Namun, kata dia, dapur tersebut memasak dalam jumlah besar sehingga menimbulkan kendala teknis.

“Seharusnya dimulai dari dua hingga tiga sekolah dulu sampai terbiasa. Tapi SPPG kali ini langsung dalam jumlah besar, itu yang menyebabkan kesalahan teknis,” katanya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada tenaga medis, relawan, aparat, dan pemerintah daerah (pemda) yang sigap menangani para korban. Meski demikian ia menilai masih ada kebutuhan yang perlu ditingkatkan, mulai dari obat-obatan hingga fasilitas dasar.

Terkait standar operasional, Dadan menegaskan dapur BGN wajib memenuhi aspek higienis, kelengkapan peralatan, serta personel.

Pihaknya juga menginstruksikan agar makanan diproses tidak lebih dari 4–5 jam dengan bahan baku dari pemasok berkualitas.

“Kadang mereka harus bangun malam dan menyiapkan dalam waktu singkat. Sekarang kami instruksikan agar makanan diproses tidak lebih dari 4–5 jam. Selain itu bahan baku juga harus berasal dari supplier berkualitas,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Trump Gelar Pertemuan dengan Pemimpin Negara Muslim di PBB Bahas Gaza

dengan Pemimpin Negara Muslim di PBB Bahas Gaza

Jakarta, aktual.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan mengadakan pertemuan multilateral dengan sejumlah pemimpin negara Muslim di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Negara-negara yang akan hadir antara lain Qatar, Arab Saudi, Indonesia, Turki, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Yordania. Hal ini diumumkan Gedung Putih pada Senin (22/9) waktu setempat.

Menurut laporan Reuters dan Al Arabiya, Selasa (23/9/2025), pertemuan akan digelar pada Selasa (23/9) waktu setempat di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York. Agenda utama pertemuan tersebut adalah membahas upaya mengakhiri perang di Gaza.

Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung hanya beberapa hari sebelum Trump menerima kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada 29 September mendatang.

Selain itu, momen pertemuan ini terjadi di tengah maraknya pengakuan Negara Palestina oleh sejumlah negara Barat serta ancaman Israel untuk melakukan pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat yang masih berada dalam pendudukan.

Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyampaikan bahwa Trump juga akan melaksanakan sejumlah pertemuan penting lainnya di PBB pada pekan ini. Agenda tersebut dimulai dengan pembicaraan bilateral bersama Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres serta pertemuan dengan para pemimpin dari Ukraina, Argentina, dan Uni Eropa.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Prabowo di sidang Umum PBB Tegaskan Solusi Dua Negara Untuk Kemerdekaan Palestina

Prabowo di sidang Umum PBB Tegaskan Solusi Dua Negara Untuk Kemerdekaan Palestina

New York, Amerika Serikat,  aktual.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato sambutan dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (KTT PBB). Dalam pidatonya Prabowo menyampaikan solusi dua negara untuk kemerdekaan Palestina dan Israel, untuk mengakhiri perang dan genocida di Gaza.

“Kami mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil tak berdosa. Oleh karena itu, Indonesia sekali lagi menegaskan kembali komitmennya terhadap solusi dua negara dalam masalah Palestina. Hanya solusi dua negara yang akan membawa perdamaian,” kata Prabowo disiarkan langsung di kanal YouTube United Nations, Selasa (23/9).

Prabowo menegaskan, Israel harus segera mengakui kemerdekaan Palestina. Dan Indonesia akan mengakui negara Israel, setelah Israel mengakui kemerdekaan Plestina. Karena itu menjadi solusi untuk semua.

Selain itu, Prabowo mengapresiasi keptusan negara negara seperti Inggirs, Prancis, Kanada dan lainnya yang sudah mengakui kemerdekaan palestina. Ia pun berharap pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina akan disampaikan oleh negara anggpta PBB lainnya.

“Pengakuan negara Palestina adalah langkah yang tepat di sisi sejarah yang benar. Bagi mereka yang belum bertindak, kami katakan: Sejarah tidak berhenti. Kita harus mengakui Palestina sekarang. Kita harus menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza,” tegasnya.

Prabowo kembali mengajak negara negara anggota PBB untuk berpartisiasi mengentikan bencana kemanusiaan di Gaza dan menghentikan perang. Ia memastikan Indonesia siap berpartisipasi langsung.

“Kami siap mengambil bagian dalam perjalanan menuju perdamaian ini. Kami bersedia menyediakan pasukan penjaga perdamaian,” pungkasnya.

“Terima kasih banyak. Damai, damai sekarang, damai segera. Kita butuh perdamaian.
Terima kasih banyak,” tutup Prabowo

 

 

 

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

China Sebut Solusi Dua Negara Masih Perlu Konsensus Global

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Senin (22/9/2025). ANTARA/Desca Lidya Natalia.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Senin (22/9/2025). ANTARA/Desca Lidya Natalia.

Beijing, aktual.com – Pemerintah China menyebut solusi dua negara demi mencapai perdamaian di Palestina masih membutuhkan konsensus global, menyusul pengakuan Inggris, Kanada dan Australia terhadap status Palestina.

“Solusi dua negara harus tetap menjadi penyelesaian, yang membutuhkan lebih banyak konsensus global dan tidak ada tindakan sepihak yang mengikis fondasi solusi dua negara tersebut,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Senin (22/9).

Pada Minggu (21/9), tiga negara mengakui Palestina sebagai negara yaitu pertama, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan negara tersebut secara resmi mengakui negara Palestina menjelang Sidang Umum PBB.

“Menghadapi kengerian yang semakin meningkat di Timur Tengah, kami bertindak untuk menjaga kemungkinan perdamaian dan solusi dua negara,” kata Starmer dalam sebuah pernyataan video.

Kedua, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, mengumumkan bahwa Kanada secara resmi mengakui negara Palestina, dan berjanji untuk bermitra dalam membangun perdamaian antara Palestina dan Israel.

“Kanada mengakui Negara Palestina dan menawarkan kemitraan kami dalam membangun janji masa depan yang damai bagi Negara Palestina dan Negara Israel,” tulis Carney di akun X, menjelang Sidang Umum PBB.

Ketiga, Australia juga secara resmi mengakui kenegaraan Palestina berdasarkan pernyataan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.

“Terhitung hari ini, Minggu, 21 September 2025, Persemakmuran Australia secara resmi mengakui Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” kata Albanese dalam sebuah pernyataan yang dibagikan di akun X.

Albanese mengatakan bahwa dengan langkah tersebut, Australia “mengakui aspirasi sah dan lama rakyat Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri.”

“Mengakhiri konflik lebih awal dan mencapai perdamaian abadi merupakan hal yang diinginkan rakyat Palestina, Israel dan publik di seluruh Timur Tengah. Ini juga merupakan tugas mendesak bagi komunitas internasional,” tambah Guo Jiakun.

Gaza, ungkap Guo Jiakun, adalah milik rakyat Palestina dan merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina.

“China percaya bahwa menghadapi situasi saat ini, gencatan senjata komprehensif di Gaza harus diupayakan dan bencana kemanusiaan harus diatasi dengan urgensi yang maksimal,” ungkap Guo Jiakun.

Negara yang memiliki pengaruh khusus terhadap Israel perlu mengambil tanggung jawab, ungkap Guo Jiakun tanpa menyebut negara tertentu.

“Prinsip ‘Palestina memerintah Palestina’ harus dipatuhi dan hak-hak nasional Palestina yang sah dijamin dalam pengaturan tata kelola dan rekonstruksi pascakonflik. China siap bekerja sama dengan komunitas internasional untuk tetap berkomitmen pada gencatan senjata di Gaza, dengan tegas mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kembali hak-hak nasional mereka yang sah,” tegas Guo Jiakun.

Atas pengakuan ketiga negara tersebut, Kementerian Luar Negeri Palestina pun mengungkapkan rasa terima kasih kepada Inggris, Australia, dan Kanada atas “keputusan berani” mereka.

Sedangkan Kementerian Luar Negeri Israel mengecam pengakuan tersebut dengan menyebutnya sebagai “hadiah” bagi Hamas.

Sebelumnya, Prancis, Belgia, Luksemburg, Malta, Portugal, Andorra, dan San Marino mengumumkan rencana serupa untuk mengakui Palestina di Sidang Umum PBB.

Hingga kini, sekitar 150 negara telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

YKMI Kritisi Program Makan Bergizi Gratis, Desak Evaluasi dan Perbaikan

Ketua Umum YKMI, Ferry Irawan

Jakarta, aktual.com – Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai melenceng jauh dari visi awal Presiden Prabowo. Sejumlah persoalan mulai dari kasus keracunan makanan, ditemukannya makanan berbelatung, menu yang tidak sesuai standar gizi, hingga penggunaan food tray yang mengandung lemak babi dianggap sebagai bukti lemahnya pengawasan serta pengendalian kualitas dalam program ini.

Untuk itu, YKMI meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh dengan beberapa poin rekomendasi penting.

“Pengawasan dan Pemantauan Independen: Melibatkan pihak-pihak terpercaya sebagai pengawas di dapur-dapur MBG untuk memastikan kehalalan, kandungan gizi, dan kelayakan konsumsi makanan,” kata Ketua YKMI, Ferry Irawan dalam rilisnya, Selasa (23/9).

Ia juga menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penerapan standar.

“Standarisasi yang Fleksibel dan Kontekstual: Program MBG tidak bisa diseragamkan seperti sekolah swasta yang telah memiliki standar makanan sendiri. Perlu adaptasi dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Selain itu, YKMI menyoroti masalah keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam pengelolaan program.

“Keterlibatan UMKM dan Transparansi: Program ini awalnya dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat dan UMKM, namun kini banyak dikuasai pejabat daerah (anggota DPRD), menimbulkan potensi penyalahgunaan anggaran dan korupsi,” ucapnya.

Ferry juga menambahkan perlunya manajemen terbuka agar program ini lebih transparan.

“YKMI juga menyarankan, manajemen terbuka pengelola harus menerapkan manajemen terbuka dengan sistem pelaporan yang jelas dan aplikasi pemantauan dibutuhkan aplikasi yang memungkinkan masyarakat melakukan pemantauan, komunikasi, dan pengaduan terkait program MBG,” ucapnya.

Ia mengingatkan, tanpa evaluasi dan perbaikan yang cepat, program MBG justru bisa merugikan pemerintah.

“Jika tidak segera dievaluasi dan diperbaiki, program MBG berisiko menjadi bumerang bagi Presiden Prabowo, merusak citra pemerintah dan menimbulkan masalah lebih luas. YKMI berharap pemerintah menanggapi serius rekomendasi ini untuk memastikan program MBG bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai tujuan awalnya,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Prabowo Sebut Forum KTT Tidak Hanya Mengenai Palestina Tapi Kredibilitas PBB

Presiden RI Prabowo Subianto berpidato dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) mengenai Palestina dan Solusi Dua Negara di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Senin (22/9/2025) sore waktu setempat. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden.
Presiden RI Prabowo Subianto berpidato dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) mengenai Palestina dan Solusi Dua Negara di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Senin (22/9/2025) sore waktu setempat. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden.

Jakarta, aktual.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan bahwa forum pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) mengenai Palestina dan Solusi Dua Negara ini dilakukan bukan hanya untuk berbicara soal nasib Palestina, tetapi juga terhadap kredibilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Presiden Prabowo yang berbicara di hadapan pemimpin dunia, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, menegaskan bahwa terselenggaranya KTT Solusi Dua Negara adalah untuk mengemban tanggung jawab atas tindakan kekerasan terhadap warga sipil di Palestina.

“Oleh karena itu, hari ini dengan bermartabat kami berkumpul untuk mengemban tanggung jawab historis kami. Tanggung jawab ini tidak hanya berbicara tentang nasib Palestina, tetapi juga tentang masa depan Israel, dan juga kredibilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata Presiden Prabowo saat berpidato dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) mengenai Palestina dan Solusi Dua Negara di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Senin sore waktu setempat.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan terdalam dan hormat yang setinggi-tingginya atas nama bangsa Indonesia kepada Pemerintah Prancis dan Kerajaan Arab Saudi atas kepemimpinan mereka dalam menyelenggarakan KTT Solusi Dua Negara sebagai musyawarah yang penting.

Kepala Negara pun menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di mana ribuan nyawa tak berdosa, terutama perempuan dan anak-anak, terbunuh.

Presiden Prabowo pun mengutuk atas segala tindakan kekerasan terhadap warga sipil di Palestina yang mengakibatkan mereka mengalami kelaparan.

“Kelaparan mengancam, bencana kemanusiaan sedang terjadi di depan mata kita. Kami mengutuk semua tindakan kekerasan terhadap warga sipil tak berdosa,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten mendukung solusi dua negara sebagai jalan satu-satunya menuju perdamaian.

Pemerintah Indonesia pun akan mengakui negara Israel setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina.

“Kita harus menjamin kenegaraan Palestina, tetapi Indonesia juga menyatakan bahwa setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui Negara Israel dan kami akan mendukung semua jaminan keamanan Israel,” kata Presiden.

KTT mengenai Palestina dan solusi dua negara adalah rangkaian Sidang Majelis Umum Ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) yang diselenggarakan di Markas PBB, New York, Amerika Serikat. KTT itu diinisiasi oleh Prancis dan Arab Saudi, yang masing-masing diwakili oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud.

Dalam KTT itu, Presiden Macron selaku co-chair bersama Arab Saudi, menjadi pembicara pertama, kemudian diikuti oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud, dan Sekretaris Jenderal PBB António Manuel de Oliveira Guterres.

Sebanyak 33 pemimpin delegasi yang mewakili negara dan perkumpulan negara seperti Uni Eropa dan Liga Arab, berbicara dalam KTT Palestina dan solusi dua negara di New York, Senin.

Dalam KTT tersebut, Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, dan Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB Umar Hadi.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain