28 Desember 2025
Beranda blog Halaman 363

Polri Tegaskan Siap Laksanakan Transformasi Polisi secara Menyeluruh

Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri sekaligus Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri.
Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri sekaligus Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri. Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri sekaligus Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri.

Jakarta, aktual.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan akan melaksanakan transformasi dan reformasi secara menyeluruh.

Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri sekaligus Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana di Jakarta, Selasa (23/9), mengatakan bahwa transformasi itu tidak hanya menyentuh aspek fisik maupun struktur birokrasi, tetapi juga transformasi nilai meliputi moral, kemanusiaan, keterbukaan, serta peningkatan pelayanan publik.

Langkah ini, ujar dia, menjadi bagian dari upaya Polri untuk terus menghadirkan kebaikan, melakukan perbaikan, dan meningkatkan kualitas perpolisian.

“Transformasi ini adalah keberanian untuk belajar dari masa lalu, memperbaiki kesalahan, menghadapi tantangan dan harapan masyarakat di masa kini, serta menyiapkan masa depan yang lebih baik,” ucapnya.

Chryshnanda menekankan bahwa polisi harus mampu menunjukkan kualitas kerja yang presisi.

“Menegakkan hukum bukan sekadar menghukum, tetapi membangun peradaban dan menyelesaikan konflik secara beradab,” ujarnya.

Lebih lanjut, jenderal polisi bintang tiga itu mengatakan bahwa transformasi Polri juga merupakan bagian dari pembangunan budaya tertib dan kepastian hukum.

Dia pun menekankan pentingnya peran polisi dalam menjaga stabilitas keamanan negara.

“Polisi juga hadir untuk mencegah agar konflik tidak meluas, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada para korban maupun pencari keadilan,” ujarnya.

Melalui transformasi, Polri diharapkan semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tuntutan zaman dalam melaksanakan tugasnya.

Diketahui, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membentuk tim Transformasi Reformasi Polri.

Pembentukan tim tersebut tertuang melalui Surat Perintah (Sprin) bernomor Sprin/2749/IX/TUK.2.1/2025 yang ditandatangani oleh Kapolri pada 17 September 2025.

Total terdapat 52 perwira tinggi dan menengah yang berada di dalam tim reformasi. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bertindak sebagai pelindung, sedangkan Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo sebagai penasihat.

Perwira tinggi (Pati) yang ditunjuk sebagai ketua tim adalah Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kapolri Bentuk Tim Reformasi Internal, Pengamat : Bukti Keseriusan Sigit

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalami Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Pangllima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat Upacara Peringatan ke-79 Hari Bhayangkara di Monumen Nasional, Jakarta, pada Selasa, 1 Juli 2025. Aktual/DOK BPMI Setpres

Jakarta, aktual.com – Kapolri secara resmi membentuk tim transformasi reformasi Polri secara internal pada Senin kemarin (22/09). Pembentukan tim tersebut diumumkan pada sebuah kesempatan di PTIK Jakarta, dimana Kapolri Listyo Sigit bertindak selaku pelindung dan Komjen Chryshnanda Dwilaksana sebagai ketua tim. Tim ini berisikan 47 Pati dan 5 Pamen pilihan.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat politik dan CEO Point Indonesia Karel Susetyo mengatakan bahwa pembentukan tim ini bukti keseriusan Kapolri dalam menanggapi keinginan Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi kepolisian.

“Saya mendapatkan informasi bahwa tim ini dibentuk atas perintah Presiden Prabowo. Dan akan menjadi tim asistensi dari tim reformasi kepolisian bentukan presiden nanti nya,” ucapnya, Senin (22/9).

Setidaknya ada empat aspek yang akan dipersiapkan untuk dilakukan reformasi yakni : Organisasi, Pelayanan Publik, Operasional dan Pengawasan.

Nantinya tim reformasi internal akan menjadi semacam Liasion Officer dari tim bentukan presiden berdasarkan empat aspek tadi.

Karel menilai, momen pembentukan tim ini sudah tepat. Karena dokumen reformasi Polri yang lama telah berakhir pada tahun ini. Yang dimaksud adalah dokumen Granstra Polri 2000-2025. Dalam jangka waktu 25 tahun, sudah banyak perubahan yang terjadi dalam lingkup eksternal dan internal Polri.

Sehingga dinamika itu harus disikapi secara strategis pada tingkat jajaran kebijakan nasional, dalam hal ini oleh Presiden Prabowo sebagai kepala negara.

“Akan tetapi Polri jangan lupa untuk melakukan reformasi pada tataran kultural, dan tidak hanya pada tataran instrumental belaka,” ungkapnya.

“Apa yang dilakukan oleh Kapolri Listyo Sigit lewat pembentukan tim ini harus diapresiasi secara positif. Saya rasa sampai saat ini belum ada Aparat Penegak Hukum yang mau melakukan reformasi dirinya secara sistematik dan dapat dinilai secara terbuka,” tutup Karel.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Presiden Prabowo Perintahkan Kapolri Bentuk Tim Transformasi

Presiden Prabowo Subianto menjenguk polisi yang terluka imbas menjaga demo di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Aktual/TIM MEDIA PRABOWO

Jakarta, aktual.com – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menegaskan bahwa pembentukan Tim Transformasi Kepolisian sepenuhnya merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Informasi yang ia peroleh dari lingkaran dalam pemerintahan menepis kabar miring yang menyebutkan langkah Kapolri sebagai bentuk perlawanan terhadap presiden.

Menurut Amir Hamzah, Presiden Prabowo secara khusus memerintahkan Kapolri untuk membentuk tim ini guna melakukan pemetaan menyeluruh mengenai kondisi internal kepolisian. “Pemetaan itu mencakup institusi, organisasi, manajemen, sumber daya manusia, hingga regulasi yang berkaitan dengan eksistensi Polri,” ungkapnya, Senin (22/9/2025).

Tim Transformasi ini akan mengidentifikasi berbagai persoalan mendasar di tubuh kepolisian. Laporan lengkap hasil kerja tim akan disampaikan langsung oleh Kapolri kepada Presiden Prabowo setelah kepala negara kembali dari lawatan luar negeri.

“Laporan inilah yang akan menjadi dasar Presiden membentuk Komisi Reformasi Polri, yang keputusannya akan diumumkan segera setelah beliau tiba di Tanah Air,” jelas Amir Hamzah.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak keliru menafsirkan langkah Kapolri. “Publik sebaiknya tidak terjebak isu yang menyesatkan. Ini adalah agenda resmi Presiden untuk mendorong reformasi Polri secara terstruktur dan menyeluruh,” tegasnya.

Dengan pembentukan Tim Transformasi dan rencana Komisi Reformasi Polri ini, pemerintah berharap dapat memperkuat profesionalisme kepolisian sekaligus menjawab berbagai tantangan keamanan dan penegakan hukum di era pemerintahan Prabowo Subianto.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Tak Hanya EDC BRI, Elvizar Kini Dibidik KPK Soal Proyek Digitalisasi SPBU Pertamina

Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Aktual/DOK KPK

Jakarta, Aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuka tabir dugaan korupsi yang melibatkan proyek digitalisasi di dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar, yakni Pertamina dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dalam perkembangan terbaru, KPK memanggil Elvizar (EL), mantan Direktur Utama PT Pasifik Cipta Solusi, untuk memberikan keterangan terkait dua kasus yang tengah diselidiki.

Panggilan tersebut dilakukan pada Senin (22/09/2025) di Gedung Merah Putih KPK. EL yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) di BRI, kini turut terjerat dalam kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pertamina. KPK memanggilnya dalam kapasitas sebagai saksi dalam kasus digitalisasi SPBU Pertamina.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pemeriksaan EL berkaitan dengan pengusutan kasus di Pertamina. “Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama EL, pensiunan atau mantan Direktur PT Pasifik Cipta Solusi,” ujar Budi.

Kasus digitalisasi SPBU di Pertamina mulai diselidiki KPK sejak September 2024. Setelah naik ke tahap penyidikan, KPK telah menetapkan tiga tersangka, meskipun nama-nama mereka belum diumumkan secara resmi. Investigasi ini diduga merugikan negara dalam jumlah yang cukup besar, dan KPK saat ini bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung total kerugian yang ditimbulkan.

Sementara itu, kasus korupsi pengadaan mesin EDC di BRI telah menyeret EL bersama empat tersangka lainnya. Di antaranya adalah dua mantan petinggi BRI, yakni mantan Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto, dan mantan Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Indra Utoyo. Kasus ini diperkirakan merugikan negara hingga miliaran rupiah.

EL, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Pasifik Cipta Solusi, diduga memiliki peran penting dalam dua proyek besar di BUMN ini. KPK juga memanggil ERM, General Manager Business Service and Synergy Group PT PINS Indonesia, sebagai saksi dalam kasus digitalisasi SPBU di Pertamina. Hal ini semakin menunjukkan adanya keterkaitan antara PT Pasifik Cipta Solusi dan kedua proyek tersebut, yang kini semakin diperluas ruang lingkup penyidikannya.

Panggilan terhadap EL menunjukkan bahwa KPK semakin serius mendalami jejak dugaan korupsi dalam pengelolaan proyek digitalisasi yang melibatkan PT Pasifik Cipta Solusi, Pertamina, dan BRI. Sementara KPK terus berupaya untuk mengungkap tuntas kasus ini, masyarakat berharap agar keadilan dapat ditegakkan dengan transparansi penuh.

Dengan kerugian negara yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah dalam kasus EDC BRI dan proyek digitalisasi SPBU Pertamina, KPK bertekad untuk menyelesaikan penyidikan ini dengan hati-hati dan penuh integritas. Mengingat dampak besar yang ditimbulkan oleh kedua proyek tersebut terhadap keuangan negara, hasil penyelidikan ini sangat dinantikan oleh publik.

KPK berjanji akan terus mengembangkan kasus ini dan memberikan informasi lebih lanjut setelah hasil penyidikan mencapai titik terang.

Perekat Nusantara & TPDI Sebut TTRP Bentukan Kapolri Dinilai Ilegal dan Kontra Produktif

Jakarta, aktual.com – Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) bersama Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menyatakan sikap “menolak keras” keberadaan Tim Transformasi Reformasi Polri (TTRP) yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo. Tim tersebut dibentuk melalui Surat Perintah No. Sprin/2749/IX/TUK.2.1/.2025, tertanggal 17 September 2025, dan diumumkan ke publik pada 22 September 2025.

Menurut Koordinator Advokat Perekat Nusantara dan TPDI, Petrus Selestinus, pembentukan TTRP tidak memiliki dasar yang sah.

“TTPR bentukan Kapolri mendahului Kepres yang sedang dibuat oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Komisi Reformasi Polri melalui Kepres yang seharusnya jadi payung hukum bagi Kapolri dalam membentuk TTRP,” ujarnya pada Senin (22/9).

Ia menilai, tim bentukan Kapolri tersebut tidak mempunyai legitimasi sosial maupun publik.

“TTRP tidak memiliki legitimasi sosial atau publik, oleh karena TTRP yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara full tim dari internal Polri diambil dari mayoritas pejabat Polri yang saat ini justru menjadi pokok masalah, di dalam tubuh Polri, sehingga posisi Polri di era Pimpinan Jenderal Listiyo Sigit Prabowo berada di titik nadir kepercayaan publik yang semakin meluas,” ucapnya.

Lebih lanjut, Petrus menilai langkah Kapolri kontra produktif karena justru berpotensi menimbulkan rivalitas dengan Komisi Reformasi Polri yang sedang dipersiapkan Presiden Prabowo.

“Listiyo Sigit Prabowo selaku Kapolri seperti sedang menggunting dalam lipatan, oleh karena Komisi Reformasi Polri yang saat ini sedang dalam proses pembentukan oleh Presiden, namun oleh Kapolri secara prematur, kontra produktif dan tanpa dasar hukum dan etika membentuk tim yang berpotensi tidak sinkron bahkan bisa menjadi rivalitas dalam menghadapi kinerja Komisi Reformasi Polri,” jelasnya.

Ia juga menegaskan publik tidak lagi menaruh kepercayaan pada kepemimpinan Jenderal Listiyo Sigit.

“Publik tidak percaya terhadap Kapolri Jenderal Listiyo Sigit dan jajarannya, oleh karena selama ini publik menilai Polri di era kepemimpinan Listiyo Sigit Prabowo telah merusak marwah Polri. Oleh karena itu TTRP yang dibentuk oleh Listiyo Sigit Prabowo lewat Surat Perintah No. Sprin/2749/IX/TUK.2.1./.2025, tanggal 17 September 2025 itu, akan menjadi kontra produktif, mubazir, dan terkesan membangun rivalitas dalam menghadapi Komisi Reformasi Polri,” ungkapnya.

Selain itu, struktur dan komposisi TTRP juga dipersoalkan.

“Jika kita melihat struktur dan personalia Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk Kapolri Listiyo Sigit Prabowo, maka nampak wajah-wajah yang diangkat dan duduk dalam Tim Transformasi Reformasi Polri adalah sosok perwira tinggi dan perwira menengah yang selama ini gagal mengemban visi dan misi Polri atau mereka adalah perwira-perwira yang dalam perilaku pelayanan keadilan dan penegakan hukum yang minim prestasi, mereka menjadi bagian dari problem penegakan hukum dan pelayanan keadilan oleh Polri yang dirusak selama ini,” katanya.

Bahkan, menurut Petrus, pejabat yang kini duduk di TTRP seharusnya menjadi objek dari Komisi Reformasi Polri.

“Padahal dengan adanya Kepres tentang Komisi Reformasi Polri, maka Listiyo Sigit Prabowo dkk. yang duduk dalam TTRP justru akan menjadi obyek reformasi karena mereka menjadi pihak yang bermasalah yang menjadi obyek pemeriksaan bukan sebaliknya menjadi subyek yang mau melakukan reformasi terhadap Polri,” ucapnya.

Ia pun menutup dengan desakan tegas.

“Oleh karena itu agar tidak mengganggu kinerja Komisi Reformasi Polri yang akan dibentuk Presiden, maka Kapolri Jend. Listiyo Sigit Prabowo sebaiknya segera membatalkan atau membubarkan TTRP sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah No. Sprin/2749/IX/TUK.2.1./.2025, tanggal 17/9/2025 yang lalu, karena tidak memiliki legitimasi hukum dan legitimasi publik,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Rangakaian Kegiatan Seren Taun Kasepuhan Cisungsang 2025

Kasepuhan Cisungsang, aktual.com – Rangkaian kegiatan seren taun Kasepuhan Cisungsang dimulai pada Senin pagi dengan kegiatan pembukaan acara Festival Objek Pemajuan Kebudayaan yang berlangsung meriah di panggung utama, yang menjadi pusat perhatian masyarakat, tamu undangan, serta para peserta festival. Prosesi pembukaan berjalan khidmat dan penuh semangat, menandai dimulainya kegiatan budaya yang diharapkan mampu memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian tradisi.

Prosesi Pembukaan di Panggung Utama

Acara diawali dengan pembukaan oleh MC yang memandu jalannya prosesi. Seluruh hadirin berdiri dengan khidmat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu, di panggung utama ditampilkan juga berbagai kesenian tradisional, di antaranya Tari Persembahan, alunan Angklung, serta atraksi Pencak Silat yang memukau penonton.

Sesi sambutan diawali oleh perwakilan unsur pendidikan, Bapak Suwandi, yang menekankan pentingnya menanamkan nilai budaya sejak dini di lingkungan keluarga dan sekolah. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Dosen Program Studi Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), Dr. Yoki Yusanto, S.Sos., M.I.Kom., yang memberikan semangat kepada para siswa yang akan mengikuti berbagai perlombaan Festival Objek Pemajuan Kebudayaan.

Puncak pembukaan berlangsung saat perwakilan Kasepuhan Cisungsang, Cassandra Cleo Berliana Inten, naik ke panggung utama untuk menyampaikan sambutan sekaligus meresmikan dimulainya festival. Suasana semakin khidmat dengan doa bersama yang menjadi penutup rangkaian pembukaan.

Dialog Budaya: Regenerasi Masyarakat Adat Masa Kini

Setelah acara pembukaan, festival dilanjutkan dengan dialog budaya bertajuk “Regenerasi Masyarakat Adat Masa Kini” yang masih berlangsung di kawasan Kasepuhan Cisungsang, tepatnya di Ajeng. Dialog ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Dr. Yoki Yusanto, S.Sos., M.I.Kom. (akademisi), Juhendi, S.Sos. (Founder DariPohonAren), serta Cassandra Cleo Berliana Inten (Incu Putu Kasepuhan Cisungsang). Diskusi dipandu oleh fasilitator Henriana Harta dan diikuti oleh sekitar 50 peserta, juga dihadiri oleh perwakilan dari Kemitraan.

Para narasumber menyampaikan pandangan terkait tantangan regenerasi adat:

Juhendi menuturkan kegelisahannya melihat anak muda di kampung yang sering merasa bingung menentukan arah. Ia menginisiasi Aren Lab sebagai ruang belajar generasi muda adat. “Harapan saya, Aren Lab bukan hanya soal komoditas nira, tetapi wadah komunitas untuk belajar dan berkembang,” jelasnya.

Cassandra Cleo Berliana Inten menyoroti rasa malu yang kerap muncul di kalangan generasi muda ketika mengekspresikan budaya. “Mudah dilakukan, tetapi sulit dicontoh. Misalnya, perempuan dianjurkan memakai samping, namun banyak yang enggan karena malu,” ungkapnya.

Dr. Yoki Yusanto menekankan pentingnya dokumentasi budaya. “Sebagian besar tradisi di Cisungsang diwariskan secara lisan. Tugas generasi muda adalah menuliskannya agar bisa menjadi bahan kajian di masa depan,” tegasnya.

Dialog Budaya juga membahas perasaan bangga menjadi pemuda adat:

Juhendi mengaku dulu sempat ingin kampungnya lebih modern. Namun, kini ia menyadari bahwa tradisi seperti memasak dengan hawu (tungku) justru menjadi kelebihan yang menghubungkan masyarakat dengan alam dan leluhur.

Cassandra menambahkan, meski awalnya ingin mengikuti gaya berpakaian modern, kini ia bangga mengenakan kebaya dan samping. “Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Menurut saya, berpakaian adat juga tetap keren,” ujarnya.

Pertanyaan Peserta dan Tanggapan Narasumber:

Antusiasme peserta terlihat melalui berbagai pertanyaan, mulai dari bagaimana menjaga adat agar tidak hilang, bagaimana menumbuhkan kecintaan pada tradisi, hingga cara mengajak generasi muda untuk mencintai budaya.

Dalam tanggapannya:

Juhendi menekankan bahwa menjaga adat adalah tanggung jawab bersama. Ia sendiri baru merasa bangga setelah menyaksikan langsung ritual Seren Taun yang menggerakkan hatinya untuk kembali pulang.

Cassandra berbagi upaya melalui media sosial dan kegiatan dagang kebaya serta samping, sambil mengajak teman-temannya melestarikan budaya.

Dr. Yoki menegaskan fenomena lunturnya tradisi tidak hanya terjadi di Cisungsang, melainkan juga di berbagai wilayah lain. Ia menekankan pentingnya dokumentasi budaya dan memberi kesempatan generasi muda untuk memimpin.

Lomba Pencak Silat

Sementara dialog budaya berlangsung, di waktu yang bersamaan Lomba Pencak Silat juga digelar di panggung utama. Lomba ini diikuti oleh delapan peserta, terdiri atas tiga peserta dari kategori SMA/sederajat dan lima peserta dari kategori SMP/sederajat.

Para peserta menampilkan jurus-jurus khas pencak silat dengan penuh semangat, memperlihatkan keterampilan sekaligus nilai sportivitas. Lomba ini tidak hanya menjadi ajang unjuk kebolehan, tetapi juga menjadi sarana untuk menumbuhkan kebanggaan generasi muda terhadap seni bela diri tradisional yang sudah mengakar kuat dalam budaya masyarakat Sunda, khususnya di Kasepuhan Cisungsang.

Ritual Adat Rasul Pare di Leuit

Pada siang harinya, sekitar pukul 14.00 WIB, rangkaian acara dilanjutkan dengan ritual adat Rasul Pare di Leuit yang dilaksanakan di Imah Gede Kasepuhan Cisungsang. Ritual ini merupakan salah satu prosesi penting yang menjadi pembuka menuju perayaan Seren Taun di Kasepuhan Cisungsang.

Prosesi dipimpin langsung oleh Ketua Adat Kasepuhan Cisungsang, Abah Usep Suyatma Sr., dan diikuti oleh perwakilan rendangan, para kokolot, serta perangkat adat. Suasana berlangsung khidmat, dengan seluruh peserta ritual mengikuti tata cara adat yang sudah diwariskan turun-temurun.

Menurut penjelasan Kang Ewang, salah satu perangkat Lembaga Adat Kasepuhan Cisungsang, Rasul Pare di Leuit berisi wejangan serta arahan dari Abah kepada masyarakat, khususnya terkait kehidupan bertani. Abah memberikan nasihat agar para petani tetap menjaga tata cara bercocok tanam sesuai adat, sekaligus menekankan pentingnya keselarasan dengan alam. Selain wejangan, Kang Ewang juga menjelaskan bahwa dalam ritual ini para perwakilan rendangan juga menyampaikan laporan mengenai hasil panen baik dari padi sawah maupun huma (ladang), termasuk kendala-kendala yang dihadapi selama masa tanam. Laporan ini menjadi sarana evaluasi bersama, sekaligus memperkuat ikatan sosial di antara masyarakat adat.

Ritual Rasul Pare di Leuit memiliki makna yang dalam bagi masyarakat Kasepuhan Cisungsang. Leuit (lumbung padi) dipandang sebagai simbol kesejahteraan dan keberlangsungan hidup. Dengan memasukkan padi hasil panen ke dalam leuit, masyarakat meyakini adanya restu dan berkah dari leluhur agar hasil panen tetap terjaga, mencukupi kebutuhan, dan membawa kebaikan bagi seluruh warga kasepuhan.

Ritual ini juga menjadi momentum pengingat bahwa bertani bukan hanya soal mengolah tanah, melainkan juga bentuk pengabdian kepada alam, leluhur, dan Sang Pencipta. Dengan begitu, generasi muda diharapkan terus memaknai pertanian bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga identitas budaya yang harus dijaga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain