Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
27 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 364

Mendagri Ingatkan Pemda Realisasikan Pendapatan dan Belanja Sesuai Target

Jakarta, aktual.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai target guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini ia sampaikan kepada awak media usai pertemuan dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia di Gedung Djuanda I, Kantor Pusat Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (22/9/2025).

“Saya intinya sependapat dengan pernyataan Bapak Menteri Keuangan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dua mesin harus bergerak. Satu adalah mesin pemerintah, terutama monitoring pendapatan dan belanja pemerintah. Pendapatannya sesuai target, [dan] belanjanya tinggi supaya ada uang beredar masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Mendagri menekankan bahwa mesin kedua yang harus digerakkan adalah sektor swasta. Dengan menghidupkan sektor swasta, daerah akan lebih terpacu untuk merealisasikan pendapatan dan belanja sesuai target. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bisa dipacu pemerintah pusat, tetapi juga ditopang kinerja Pemda.

“Kalau belanja pemerintah baik, swastanya juga bergerak, pertumbuhan ekonomi akan terlihat naik,” tambahnya.

Mendagri menjelaskan, realisasi APBD saat ini dapat dipantau secara real time melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku pembina dan pengawas Pemda setiap awal bulan juga membacakan realisasi pendapatan dan belanja seluruh provinsi serta kabupaten/kota dalam rapat koordinasi (rakor).

“Di depan Zoom Meeting, seluruh kepala daerah kan malu yang [realisasinya] rendah. Apalagi kadang-kadang saya live streaming YouTube yang bisa diakses media. Yang [realisasi] tinggi ya kita berikan reward,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan hadir pada awal Oktober mendatang dalam rakor terkait realisasi pendapatan dan belanja daerah, sekaligus membahas pertumbuhan ekonomi.

“Beliau berkenan awal bulan depan, Oktober, beliau akan hadir pada acara rakor,” tandasnya.

Selain Menkeu, hadir dalam pertemuan itu Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal ZA, serta Pelaksana Harian (Plh.) Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Horas Maurits Panjaitan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DKPP Berhentikan Jabatan Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai

Jakarta, aktual.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai, Stepanus Gobai, karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis, J. Kristiadi, dalam sidang pembacaan putusan untuk sebelas perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (22/9/2025).

“Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada teradu Stepanus Gobai selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ungkap Ketua Majelis  J. Kristiadi saat membacakan putusan perkara nomor 128-PKE-DKPP/IV/2025.

Teradu terbukti menjadi biang keributan pada pembukaan rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten. Selain itu, ia juga terbukti mengeluarkan tiga surat terkait penundaan dan pembatalan pleno rekapitulasi suara di tingkat kabupaten, tanpa melalui rapat pleno.

DKPP berpendapat tindakan tersebut tidak mencerminkan tugas dan wewenang selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai, serta tidak pantas dan tidak patut sebagai penyelenggara pemilu. Hal tersebut meyakinkan DKPP untuk memutuskan bahwa teradu telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Pada sidang kali ini, DKPP membacakan putusan untuk sebelas perkara yang melibatkan 47 penyelenggara pemilu sebagai teradu. Secara keseluruhan, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada seorang penyelenggara pemilu, sanksi peringatan kepada delapan penyelenggara pemilu, dan terdapat 36 penyelenggara pemilu yang direhabilitasi nama baiknya karena tidak terbukti melanggar KEPP.

Selain itu DKPP juga membacakan ketetapan untuk nomor perkara 77-PKE-DKPP/II/2025 yang melibatkan dua penyelenggara pemilu karena perkara tersebut dicabut aduannya sebelum sidang pemeriksaan dimulai.

Sidang ini dipimpin oleh J. Kristiadi selaku Ketua Majelis, didampingi Anggota Majelis antara lain Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansyah

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Wamendagri Bima Arya Dorong Lahirnya Pemimpin Berkarakter dan Visioner Lewat PKA dan PKP

Sumedang, aktual.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong lahirnya pemimpin yang berkarakter dan visioner di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dorongan tersebut ia sampaikan saat memberikan keynote speech pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) di Aula Gunung Gede, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bandung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (22/9/2025).

Dalam paparannya, Bima menegaskan bahwa kualitas seorang pemimpin ditentukan oleh karakter, kompetensi, dan visi. Ia mengajak para calon pemimpin untuk berani menetapkan tujuan besar dan tidak setengah-setengah.

“Punya cita-cita, punya visi, enggak boleh nanggung. Targetnya ya shoot for the moon. And if we miss, you’ll be falling among the stars,” ujar Bima.

Bima mengingatkan, dalam perjalanan birokrasi, setiap pemimpin akan dihadapkan pada pilihan: menjadi aktor transformatif yang membawa perubahan atau sekadar transaksional yang mendasarkan kebijakan pada kepentingan sepihak.

“Hidup itu adalah pilihan. Pada dasarnya ketika kita menjadi bagian dari birokrasi, tanpa sadar sebetulnya kita di simpang jalan. Di simpang jalan untuk memilih banyak sekali pilihan. Dan pilihan itu ada di tangan Bapak-Ibu,” tutur Bima.

Lebih jauh, Bima menjelaskan empat matriks model kepemimpinan, yaitu Fighting, Looser, Skilled, dan Unskilled. Ia menekankan bahwa ada pemimpin yang memiliki kemampuan (Skilled) tetapi tidak memiliki jiwa petarung (Fighting), dan sebaliknya ada pemimpin yang berjiwa petarung meski keterampilannya belum mumpuni.

“Karena kalau sudah punya passion bertarung, maka kompetensi akan mengiring [dan akan] terus di-upgrade [kemampuannya] itu. Dia akan taklukan apa pun juga,” tekan Bima.

Selain itu, pengambilan keputusan pada momentum juga menjadi faktor penting bagi seorang pemimpin. Untuk menggambarkannya, Bima mengaitkan teori momentum dalam fisika dengan kepemimpinan. Ia menjelaskan bahwa momentum tidak tercipta tanpa adanya massa yang merefleksikan kualitas diri, serta kecepatan yang menggambarkan gerak dan keterampilan. Dengan demikian, kualitas kepemimpinan dan kegesitan dalam mengeksekusi kebijakan harus berjalan selaras untuk menjemput momentum.

“Bagi politisi, bagi pemimpin, momentum adalah sahabat terbaru. Momentum enggak hanya ditunggu, tapi momentum diciptakan,” tegasnya.

Bima juga mengimbau peserta PKA dan PKP untuk berhati-hati dalam menjalankan birokrasi. Menurut pengalamannya, banyak jebakan yang dapat menghambat realisasi kebijakan, seperti jebakan seremonial dan jebakan politik.

“[Jebakan tersebut membuat] habis waktu kita. Tanpa kita sadar. Ini yang saya ingatkan sekarang kepada [ASN] yang baru dilantik,” ungkapnya.

Menutup paparannya, Bima berpesan agar setiap ASN menjalankan tugas sebaik-baiknya, karena setiap pengabdian akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan. “Ya tunggu aja. Insyaallah segera indah pada waktunya. Kalau tidak di dunia, bisa di akhirat nanti,” tandas Bima.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono, Kepala PPSDM Regional Bandung Indra Maulana Syamsul Arief, dan para peserta PKA dan PKP dari berbagai daerah yang mengikuti secara hybrid.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Demi Wajib Belajar 13 Tahun, Sinergi Semua Pihak Jadi Kunci

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya dukungan semua pihak dalam mewujudkan program wajib belajar 13 tahun. Aktual/DOK MR RI

Jakarta, aktual.com – Upaya merealisasikan wajib belajar 13 tahun membutuhkan kolaborasi yang kuat dan konsisten dari sejumlah pihak terkait dalam mewujudkannya.

“Upaya mewujudkan wajib belajar 13 tahun sejak pendidikan usia dini membutuhkan proses yang melibatkan banyak pihak, sehingga dibutuhkan pemahaman dan gerak bersama untuk merealisasikannya,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/9).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Minggu (21/9), mengatakan, untuk mewujudkan wajib belajar 13 tahun akan direalisasikan program satu desa satu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).

Selain itu, juga akan didorong secara konsisten peningkatan kualitas guru-guru PAUD di tanah air.

Kesiapan SDM Lokal

Menurut Lestari, dengan beragamnya kondisi setiap daerah, dibutuhkan perencanaan dan identifikasi yang cermat untuk mewujudkan program satu desa satu PAUD di tanah air.

Sehingga, ujar Rerie—sapaan akrab Lestari—sosialisasi terkait program yang akan direalisasikan harus segera dilakukan sebagai bagian dari upaya membangun dukungan dari semua pihak.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, kesiapan sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian penting untuk menyukseskan program tersebut.

Pemanfaatan potensi SDM lokal di setiap PAUD yang akan dibangun, menurut Rerie, harus menjadi perhatian dalam memenuhi kelengkapan tenaga pengajar.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar upaya mewujudkan satu desa satu PAUD mendapatkan dukungan semua pihak, sehingga bisa direalisasikan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Menkeu Purbaya Kejar 200 Penunggak Pajak Besar Senilai Rp60 Triliun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025). ANTARA/Andi Firdaus/am.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025). ANTARA/Andi Firdaus/am.

Jakarta, aktual.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pihaknya akan menindak 200 penunggak pajak dalam jumlah besar. Ia menyebut daftar tersebut sudah ada di tangannya.

“Kita punya lis 200 penunggak pajak besar yang sudah inkracht. Kita mau kejar dan eksekusi. Sekitar Rp50 – Rp60 triliun,” ujarnya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/9).

Purbaya menambahkan bahwa upaya penagihan itu akan segera dilakukan.

“Dalam waktu dekat akan kita tagih dan mereka gak akan bisa lari,” imbuhnya.

Ia juga memaparkan kondisi realisasi APBN hingga 31 Agustus 2025.

“Ini realisasi APBN sampai 31 Agustus 2025. Pendapatan negara Rp1.638,7 triliun. Itu 57 persen terhadap outlooknya,” ungkapnya.

Defisit anggaran muncul karena pendapatan baru menyentuh Rp1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari target APBN 2025. Penerimaan itu terdiri dari pajak senilai Rp1.330 triliun, kepabeanan dan cukai Rp122,9 triliun, serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp306,8 triliun.

Sementara itu, belanja negara tercatat lebih besar, yakni Rp1.960,3 triliun atau 55,6 persen dari total pagu anggaran.

Persoalan tunggakan pajak ini sebelumnya juga sempat diangkat oleh adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

Hashim pernah mengungkapkan bahwa terdapat 300 pengusaha Indonesia yang diduga mengemplang pajak hingga Rp300 triliun. Menurutnya, Presiden Prabowo mendapat data tersebut dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Mayoritas pengusaha itu berasal dari sektor sawit.

“Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut dan Ateh (BPKP) dan dikonfirmasi dari LHK ada jutaan hektar kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar,” kata Hashim dalam acara Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (7/10/2024) lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Menjadi Hamba Allah yang Sejati

Ilustrasi

Jakarta, aktual.com – Pertanyaan tentang bagaimana menjadi hamba Allah yang sejati adalah pertanyaan yang telah lama bergema di hati para pencari jalan spiritual. Para wali Allah dan ulama sufi memberikan jawaban yang tidak sederhana, namun sangat dalam: kesempurnaan penghambaan kepada Allah terletak pada rasa butuh yang terus-menerus, kehancuran ego, kerendahan hati, serta ketundukan total di hadapan-Nya.

Seorang hamba sejati tidak pernah merasa cukup dengan ibadah yang ia lakukan. Meskipun sudah mengerjakan amal sebanyak mungkin, ia tetap melihat dirinya kecil di hadapan kebesaran Rububiyyah Allah.

Ia tidak pernah berbangga dengan amal, karena menyadari bahwa amal itu pun hanya bisa dilakukan berkat taufik dan pertolongan-Nya. Inilah yang dimaksud dengan kesempurnaan dalam penghambaan: merasa tidak memiliki apa-apa, tidak mengandalkan apa-apa dari diri sendiri, dan hanya melihat Allah sebagai Sumber segala kebaikan, kemuliaan, dan kasih sayang.

Dalam tradisi sufi, doa menjadi salah satu jalan untuk melatih diri dalam merasakan kehinaan di hadapan Allah. Di antara doa yang masyhur diajarkan oleh al-Fard ar-Rabbani, Maulana asy-Syekh ‘Abdus Salam Syitta adalah:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ كَشْفًا أَشْهَدُ بِهِ عَجْزِي وَصِغَرِي فِي عَيْنِي نَفْسِي
إِلَهِي أَنْتَ الْقَوِيُّ وَأَنَا الضَّعِيفُ، وَأَنْتَ الْعَزِيزُ وَأَنَا الذَّلِيلُ، وَأَنْتَ الْغَنِيُّ وَأَنَا الْفَقِيرُ، وَأَنْتَ الْقَادِرُ وَأَنَا الْعَاجِزُ، وَأَنْتَ الْقَاهِرُ وَأَنَا الْمَقْهُورُ، وَأَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ وَأَنَا الْمُخْطِئُ الْمُسِيءُ

Doa ini merupakan cermin terdalam dari sikap ʿubudiyyah seorang hamba yang benar-benar sadar akan hakikat dirinya. Ia memohon agar Allah membuka hijab (kashf), sehingga ia dapat menyaksikan kelemahan, kekurangan, dan kefanaannya sendiri di hadapan Sang Pencipta. Dengan doa ini, seorang hamba menyerahkan dirinya secara total: mengakui kelemahannya di hadapan kekuatan Allah, kefakirannya di hadapan kekayaan Allah, kehinaannya di hadapan kemuliaan Allah, dan kesalahannya di hadapan ampunan Allah.

Makna doa ini bukan sekadar ungkapan kata-kata, melainkan latihan batin untuk menumbuhkan rasa rendah hati, menjauhkan diri dari kesombongan, dan mengikis rasa cukup dari dalam jiwa. Hati yang selalu bergantung kepada Allah akan merasa tenteram karena tahu bahwa semua kekuatan hanya milik-Nya, dan tidak ada sesuatu pun dari dirinya yang patut dibanggakan.

Inilah jalan panjang menuju penghambaan yang sejati—jalan para kekasih Allah yang menjadikan fana (sirna) sebagai tanda cinta, dan bergantung sepenuhnya kepada Allah sebagai inti kehidupan rohaninya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...363364365...43,122Halaman 364 dari 43,122

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya