Jakarta, Aktual.co —Mantan Wakil Presiden periode ‎1993-1998 Try Sutrisno mengatakan seorang Presiden dan Wakil Presiden punya tugas masing-masing-masing. 
Try menjelaskan, tidak ada seorang presiden dan wapres-nya membagi-bagi tugas per bidang. Sebab sangat jelas bahwa tugas wapres hanya membantu kerja presiden dalam memimpin negara dan pemerintahan.‎
“‎Tugas Wapres jelas, adalah pembantu (Presiden),” ujar‎ dia dalam acara ‘Empat Pemimpin Bangsa Berbagi Cerita mengenai Ilmu Kepemimpinan, Resep Sukses, Etos Kerja, dan Prinsip Hidup’, di Jakarta, Minggu (17/5).
Dituturkan Try, saat menjadi Wapres Presiden Soeharto, tugasnya adalah pengawasan dan pembangunan plus menjadi Ketua Baperjarnas (Badan Pertimbangan Jabatan Nasional) serta pengawasan objek vital strategis.‎
“‎Jadi tidak benar kalau Presiden dan Wapres bagi tugas seperti bagi kue. Presiden urusi ekonomi, Wapres urusi bidang lain. Tidak seperti itu. Presiden pimpin eksekutif pemerintah, dan Wapres membantu. Tidak benar Presiden bagian A dan Wapres bagian B. Tidak benar itu,” ujar Try.‎
Dalam acara ini, hadir tiga tokoh nasional yang pernah menjadi pemimpin di Indonesia. Yakni Try Sutrisno, BJ Habibie, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ikut hadir pula Presiden Timor Timur pertama (2002-2007) Xanana Gusmao. 
Keempatnya menjadi pembicara utama dalam acara yang digelar di XXI Ballroom, Gedung Jakarta Teater, Jakarta Pusat. 
Ikut pula hadir tokoh nasional lainnya, seperti Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Ketua DPD RI Irman Gusman.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Komunikasi Politik asal Universitas Airlangga Suko Widodo menilai Partai Demokrat membutuhkan penguatan di bidang kaderisasi dan komunikasi agar harapan menjadi partai pemenang di Pemilihan Umum 2019 tercapai.
“Selama ini saya melihat bidang kaderisasi dan komunikasi masih lemah dan kurang kekuatan. Ini yang harus diubah pada kepengurusan baru usai kongres,” ujarnya ketika dikonfirmasi di Surabaya, Jatim, Minggu (17/5).
Menurut dia, saat ini partai berlambang mercy itu kurang aktif mengubah kaderisasi maupu komunikasinya sehingga menghambat munculnya wajah-wajah baru dalam kepengurusan, khususnya di Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Kongres IV yang digelar di Surabaya lalu, kata dia, merupakan titik awal mengubah sejumlah kelemahan yang ada di tubuh partai, antara lain di bidang kaderisasi maupun komunikasi.
“Kongres itukan salah satu ajang evaluasi dan koordinasi. Nah, sekarang saatnya DPP mengubah gayanya seperti sebelumnya yang memang gagal dalam Pemilu 2014,” ucapnya.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unair tersebut justru mengaku khawatir jika Partai Demokrat hanya tergantung terhadap sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan tidak berani memunculkan sosok-sosok wajah baru di struktural kepemimpinannya.
Ia memberi contoh sejumlah nama tokoh muda yang dinilai bisa memperbaiki citra partai di mata publik, antara lain Soekarwo, Sys NS, Ramadhan Pohan dan Hinca Panjaitan.
“Mereka harus dimanfaatkan karena memiliki modal kuat dari segi komunikasi. Mungkin, ketua bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotan (OKK) baru nantinya bisa dari nama-nama itu, salah satunya Soekarwo,” tukasnya.
Lulusan Program Pasca-Sarjana Komunikasi Universitas Indonesia tersebut berharap Demokrat tidak muncul “Sindrom SBY” atau semuanya tergantung apa kata SBY.
Tidak itu saja, Suko Widodo juga menyarankan kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2015-2020 tidak lupa memanfaatkan organisasi-organisasi sayap yang dimilikinya selama ini.
Sejumlah organisasi sayap yang dimiliki PD antara lain Barisan Muda Demokrat, Angkatan Muda Demokrat Indonesia, Angkatan Muda Demokrat, Generasi Muda Demokrat, Kader Muda Demokrat, Komite Nasional Pemuda Demokrat, Insan Muda Demokrat Indonesia, dan Perempuan Demokrat RI, dan lainnya.
“Saat masyarakat sudah jenuh dengan partai politik maka organisasi sayap yang harus digerakkan. Kalau mereka tak ikut ditampilkan maka partai akan tenggelam karena memang selama ini masih kurang berperan,” ucapnya Kepala Pusat Kajian Komunikasi Unair tersebut.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo mengatakan struktural DPP nantinya akan ditentukan oleh Tim Formatur yang beranggotakan sembilan orang dan diberi kesempatan hingga sebulan usai kongres digelar pada 11-13 Mei 2015.
“Sesuai aturannya, SBY selaku ketua umum terpilih otomatis menjadi ketua tim formatur. Pengumuman struktural DPP mungkin selesai tidak sampai sebulan dan secepatnya diumumkan,” tuturnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Negeri Klaten menangkap buron kasus korupsi di PD BKK Wedi Cabang Klaten Utara, Dwi Purwandari, yang sudah dijatuhi hukuman tujuh tahun oleh pengadilan.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Eko Suwarni di Semarang, Minggu, mengatakan Dwi ditangkap di satu rumah di Dukuh Plaeng, Desa Pandean, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten pada Sabtu (16/5) sore.
“Yang bersangkutan kabur sejak 2012. Kasusnya tetap berjalan hingga di pengadilan,” katanya.
Dwi tidak memenuhi panggilan kejaksaan dalam penyidikan kasus korupsi tersebut.
Pada Februari 2015, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara dan denda Rp200 juta.
Petugas kejaksaan sempat menelusuri keberadaan pelaku korupsi Rp624 juta tersebut, hingga Bekasi, Jawa Barat.
Namun, keberadaan mantan Kepala PD BKK Wedi Cabang Klaten Utara itu kembali terdeteksi di wilayah Klaten.
Saat akan ditangkap, kata dia, pelaku sempat akan pergi dengan menggunakan ojek dari rumah yang dihuninya itu.
“Berhasil ditangkap dengan bantuan petugas kepolisian setempat,” katanya.
Berdasarkan catatan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dalam dua pekan terakhir ini, telah ditangkap tiga buron kasus korupsi dari berbagai wilayah di provinsi setempat.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Umat Islam di Indonesia harus dapat menerapkan konsep “tawasuth” atau mencari pertemuan dan perpaduan antara ajaran dalam Al Quran dengan sikap nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
Demikian disampaikan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dalam pembukaan Pra-Muktamat Nahdlatul Ulama (NU) zona Sumatera Utara di Pesantren Al-Kautsar Medan, Minggu (17/5).

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan, perpaduan Islam dan nasionalisme itu sangat dibutuhkan untuk memberikan kebaikan dalam penerapan agama.
Dari beberapa pengalaman dunia internasional, ketidakmampuan memadukan Islam dengan nasionalisme tersebut justru membawa kemudharatan bagi suatu bangsa.
Ia mencontohkan ketidakmampuan memadukan Islam dengan nasionalisme yang terjadi di Afghanistan dan Somalia sebagai dua negara yang memiliki penduduk yang hampir 100 persen beragama Islam.
“Kedua negara itu perang terus karena tidak memiliki semangat ‘wathoniyah’ atau nasionalisme,” katanya.
Bagi NU, perpaduan tersebut sangat penting karena nasionalisme yang diperkuat dengan ajaran Islam akan memiliki landasan yang kuat.
“Sedangkan Islam yang didukung nasionalisme akan memiliki spirit. NU akan selamanya seperti itu,” kata Said Aqil.
Dalam konsep tawasuth itu, kata dia, umat Islam juga harus mampu memadukan antara ajaran dalam Alquran (naqli) dan dengan ilmu pengetahuan (aqli).
Umat Islam yang hanya menggunakan dalil naqli, akan bersikap ekstem. “Namun kalau hanya menggunakan akal tanpa AlQuran, justru akan terjebak sekulerisme,” ujarnya.
Ia mencatat banyaknya tokoh-tokoh Islam yang menerapkan konsep tawasuth tersebut seperti Iman Syafii dan Imm Al Ghazali yang sangat terkenal dalam khazanah ilmu pengetahuan Islam.
Di Indonesia, salah seorang yang sangat berjasa dalam tawashut itu adalah KH Hasyim Asyari yang merupakan pendiri NU.
“Beliau menyatukan bangsa ini dengan memadukan konsep Islam dan nasionalisme,” ujar Said Aqil.

Artikel ini ditulis oleh: