Jakarta, Aktual.co — Umat Islam di Indonesia harus dapat menerapkan konsep “tawasuth” atau mencari pertemuan dan perpaduan antara ajaran dalam Al Quran dengan sikap nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
Demikian disampaikan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dalam pembukaan Pra-Muktamat Nahdlatul Ulama (NU) zona Sumatera Utara di Pesantren Al-Kautsar Medan, Minggu (17/5).

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan, perpaduan Islam dan nasionalisme itu sangat dibutuhkan untuk memberikan kebaikan dalam penerapan agama.
Dari beberapa pengalaman dunia internasional, ketidakmampuan memadukan Islam dengan nasionalisme tersebut justru membawa kemudharatan bagi suatu bangsa.
Ia mencontohkan ketidakmampuan memadukan Islam dengan nasionalisme yang terjadi di Afghanistan dan Somalia sebagai dua negara yang memiliki penduduk yang hampir 100 persen beragama Islam.
“Kedua negara itu perang terus karena tidak memiliki semangat ‘wathoniyah’ atau nasionalisme,” katanya.
Bagi NU, perpaduan tersebut sangat penting karena nasionalisme yang diperkuat dengan ajaran Islam akan memiliki landasan yang kuat.
“Sedangkan Islam yang didukung nasionalisme akan memiliki spirit. NU akan selamanya seperti itu,” kata Said Aqil.
Dalam konsep tawasuth itu, kata dia, umat Islam juga harus mampu memadukan antara ajaran dalam Alquran (naqli) dan dengan ilmu pengetahuan (aqli).
Umat Islam yang hanya menggunakan dalil naqli, akan bersikap ekstem. “Namun kalau hanya menggunakan akal tanpa AlQuran, justru akan terjebak sekulerisme,” ujarnya.
Ia mencatat banyaknya tokoh-tokoh Islam yang menerapkan konsep tawasuth tersebut seperti Iman Syafii dan Imm Al Ghazali yang sangat terkenal dalam khazanah ilmu pengetahuan Islam.
Di Indonesia, salah seorang yang sangat berjasa dalam tawashut itu adalah KH Hasyim Asyari yang merupakan pendiri NU.
“Beliau menyatukan bangsa ini dengan memadukan konsep Islam dan nasionalisme,” ujar Said Aqil.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) hasil Muktamar Surabaya yang dipimpin Romahurmuziy menolak rencana DPR RI untuk melakukan revisi UU No 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau UU Pilkada.
“Kami melihat keinginan merevisi UU Pilkada itu hanya untuk mengakomodasi kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan masyarakat secara luas,” kata Ketua DPP PPP, Rusli Effendi, di Jakarta, Minggu (17/5).
Menurut Rusli Effendi, RUU Pilkada tersebut baru saja direvisi dan sama sekali belum digunakan, jika saat ini akan direvisi lagi, dinilai tidak tepat.
PPP hasil Muktamar Surabaya meminta DPR RI fokus saja membahas RUU yang sudah terdaftar dalam program legislasi nasional (Prolegnas), terutama prolegnas prioritas tahun 2015.
“Kalau DPR bersikukuh ingin merevisi UU Pilkada untuk membela kepentingan kelompok tertentu, maka bisa disebut lebih menonjolkan syahwat kekuasaan sehingga mengabaikan kepentingan yang lebih besar,” kata Rusli.
Menurut Rusli, PPP hasil Muktamar Surabaya juga terus membangun komunikasi dengan partai politik lainnya anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk menolak revisi UU Pilkada.
DPP PPP hasil Muktamar Surabaya, kata dia, sudah memerintahkan kepada semua anggota Fraksi PPP di DPR RI untuk menolak revisi UU Pilkada.
“Jika ada anggota Fraksi PPP di DPR RI yang tidak mematuhi perintah, maka DPP akan memberikan sanksi,” katanya.
Ia menjelaskan, sesuai aturan di AD ART partai, anggota yang tidak patuh terhadap perintah DPP akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya, hingga sanksi terbesar yakni pergantian antarwaktu (PAW).
Rusli menegaskan, sampai saat ini DPP PPP hasil Muktamar Surabaya adalah kepengurusan yang sah sesuai dengan surat keputusan Menkumham.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Prof Dr Budiman Ginting,SH, menilai TNI dianggap tidak tepat bila menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena lembaga antirasuah tersebut bukan ranahnya anggota militer.
“Institusi hukum KPK tersebut merupakan tempat bergabungnya anggota Polri, pengacara, akademisi dan bagi seseorang yang berlatar belakang sarjana hukum,” katanya di Medan, Minggu (17/5).
Sedangkan anggota TNI, menurut dia, adalah berkaitan dengan masalah pertahanan dan keamanan suatu negara atau menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Jadi, TNI bergabung di lingkungan KPK, dianggap sangat janggal dan terasa kurang cocok, serta diharapkan jangan terlalu dipaksakan,” ujar Budiman.
Dia menjelaskan, TNI tidak semudah itu, bisa diajak masuk ke KPK, karena ada prosedur atau ketentuan yang diatur oleh institusi militer tersebut.
Bahkan, seorang perwira TNI yang akan dikaryakan ke institusi lain, harus terlebih dahulu mendapat izin dan persetujuan dari Panglima TNI. Dan tentunya anggota militer itu, harus melalui berbagai tes yang cukup ketat.
“Tidak semudah itu, KPK dapat merayu atau mengajak TNI untuk pindah dan mengabdikan diri ke lingkungan penegak hukum, serta menangani kasus-kasus korupsi yang dewasa ini cukup meningkat,” kata Pembantu I Dekan Fakultas Hukum USU.
Budiman menambahkan, diperlukannya TNI di institusi KPK tersebut, memang akan memberikan kemajuan bagi pemberantasan korupsi dan menambah angin segar.
Sebab, selama ini TNI dinilai mampu dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan bangsa dan negara.
Oleh karena itu, katanya, KPK merasa terpanggil kepada TNI untuk bisa mengirimkan perwira terbaiknya, namun sampai saat ini belum ada keputusan dari Pimpinan Tertinggi di TNI tersebut.
“Panglima TNI juga akan memikirkan secara arif dan bijaksana untuk melepas perwira andalannya bergabung dengan KPK,” kata Guru Besar Fakultas Hukum USU.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, jika ada perwira TNI yang diminta menjadi Sekjen KPK maka dia harus mundur dari kesatuan atau memilih diantara mereka yang sudah pensiun.
Panglima juga mengaku belum berbicara dengan pihak KPK, terkait permintaan perwira TNI untuk menduduki jabatan sekjen di lembaga anti korupsi itu.

Artikel ini ditulis oleh: