Jakarta, Aktual.co — Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Prof Dr Budiman Ginting,SH, menilai TNI dianggap tidak tepat bila menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena lembaga antirasuah tersebut bukan ranahnya anggota militer.
“Institusi hukum KPK tersebut merupakan tempat bergabungnya anggota Polri, pengacara, akademisi dan bagi seseorang yang berlatar belakang sarjana hukum,” katanya di Medan, Minggu (17/5).
Sedangkan anggota TNI, menurut dia, adalah berkaitan dengan masalah pertahanan dan keamanan suatu negara atau menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Jadi, TNI bergabung di lingkungan KPK, dianggap sangat janggal dan terasa kurang cocok, serta diharapkan jangan terlalu dipaksakan,” ujar Budiman.
Dia menjelaskan, TNI tidak semudah itu, bisa diajak masuk ke KPK, karena ada prosedur atau ketentuan yang diatur oleh institusi militer tersebut.
Bahkan, seorang perwira TNI yang akan dikaryakan ke institusi lain, harus terlebih dahulu mendapat izin dan persetujuan dari Panglima TNI. Dan tentunya anggota militer itu, harus melalui berbagai tes yang cukup ketat.
“Tidak semudah itu, KPK dapat merayu atau mengajak TNI untuk pindah dan mengabdikan diri ke lingkungan penegak hukum, serta menangani kasus-kasus korupsi yang dewasa ini cukup meningkat,” kata Pembantu I Dekan Fakultas Hukum USU.
Budiman menambahkan, diperlukannya TNI di institusi KPK tersebut, memang akan memberikan kemajuan bagi pemberantasan korupsi dan menambah angin segar.
Sebab, selama ini TNI dinilai mampu dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan bangsa dan negara.
Oleh karena itu, katanya, KPK merasa terpanggil kepada TNI untuk bisa mengirimkan perwira terbaiknya, namun sampai saat ini belum ada keputusan dari Pimpinan Tertinggi di TNI tersebut.
“Panglima TNI juga akan memikirkan secara arif dan bijaksana untuk melepas perwira andalannya bergabung dengan KPK,” kata Guru Besar Fakultas Hukum USU.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, jika ada perwira TNI yang diminta menjadi Sekjen KPK maka dia harus mundur dari kesatuan atau memilih diantara mereka yang sudah pensiun.
Panglima juga mengaku belum berbicara dengan pihak KPK, terkait permintaan perwira TNI untuk menduduki jabatan sekjen di lembaga anti korupsi itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sepasang Narapidana (Napi) penghuni Lapas Klas II A Jambi dikabarkan, pada Sabtu (16/5) tertangkap mesum di salah satu ruangan di dalam Lapas tersebut.
Menurut informasi yang dihimpun di Jambi, Minggu, kedua napi tersebut adalah berinisial WA dan seorang wanita yang juga penghuni Lapas berinisial A.
“Keduanya ditangkap dari salah satu ruangan di Lapas, kejadiannya sore,” kata salah satu sumber di Lapas yang tidak bersedia disebutkan namanya.
Sementara itu terpisah, Kalapas Klas IIA Jambi, Suyatna saat dihubungi ini mengaku belum mengetahui kejadian itu. Sebab, kata dia, dirinya saat ini tengah mengambil cuti dan berada di luar kota.
“Saya belum dapat laporan karena sekarang lagi cuti,” kata Suyatna, saat dihubungi melalui telepon genggamnya.
Sementara itu, KPLP Lapas Klas IIA Jambi Effendi saat dihubungi menyebutkan, sebelumnya memang ada laporan bahwa pihak Lapas mencurigai sepasang napi yang akan berbuat mesum di dalam Lapas.
“Laporan ada yang dicurigai. Hanya dicurigai,” katanya menjelaskan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj menyatakan kesiapannya untuk memimpin kembali organisasi keagamaan ternama di Tanah Air itu.
“Kalau masih dipercaya, saya siap,” katanya usai pembukaan Pra-Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) Zona Sumatera di Pesantrean Al-Kautsar Medan, Minggu (17/5).
Menurut Said Aqil, periode kepemimpinan telah banyak menghasilkan program yang memajukan NU sebagai salah satu organisasi keagamaan di Indonesia.
Ia mencontohkan keberhasilan NU dalam mendirikan 25 Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) dalam lima tahun masa kepemimpinannya.
Padahal dalam Muktamar NU ke-32 yang dilaksanakan di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2010, pihaknya hanya menargetkan pendirian lima UNU.
Kepengurusan yang dipimpinnya juga telah mendirikan 96 Sekolah menengah kejuruan (SMK) yang tersebar di berbagai daerah.
Lain lagi dengan pemberian beasiswa bagi kader NU untuk melanjutkan pendidikan ke AS (lima orang), Australia (10 orang), dan Maroko (45 orang).
Pihaknya memperkirakan berbagai keberhasilan dalam lima tahun tersebut dapat menjadi tawaran bagi kalangan nahdliyin untuk memilihnya kembali dalam Muktamar di Jombang pada Agustus 2015.
“Lebih lagi (dari cukup),” katanya sambil tertawa.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj mengakui adanya beberapa menteri dalam Kabinet Kerja yang memiliki kinerja cukup lemah, sehingga tidak mampu memberikan hasil signifikan.
“Ada beberapa menteri yang lemah, terutama tim ekonomi,” katanya, usai pembukaan Pra-Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) zona Sumatera di Pesantren Al-Kautsar Medan, Minggu (17/5).
Pendapat itu disampaikan Said Aqil Siradj terkait munculnya wacana “reshufle” atau perombakan kabinet terhadap menteri yang membantu tugas Presiden Joko Widodo.
Menurut dia, cukup banyak indikator yang menunjukkan lemahnya kinerja tim ekonomi dalam Kabinet Kerja, seperti nilai tukuar rupiah yang merosot hingga tembus Rp13 ribu per dolar AS.
Demikian juga dengan terus menurunnya daya beli, dan bertahan mahalnya harga berbagai bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat.
“NU sudah sering menyampaikan rekomendasi (tentang kebijakan ekonomi itu),” ucapnya.
Beberapa rekomendasi dari NU tersebut telah dijalankan pemerintah sepeti penghapusan “broker-broker raksasa” dalam berbagai kebijakan ekonomi nasional.
“Sekarang sudah dimulai. Seperti Petral di Singapura yang dibubarkan. Gus Dur dulu sempat mau membubarkan, tetapi belum dalam kondisi kuat,” ungkapnya.
Mengenai ‘reshufle’, pihaknya menyerahkan kewenangan penuh kepada Presiden Joko Widodo yang memiliki hak prerogatif, termasuk jika mengganti kader NU yang ada dalam kabinet.
“Itu hak Presiden, terserah presiden, tidak ada upaya kita (untuk melobi),” ujar Said Aqil.

Artikel ini ditulis oleh: